logo

Kemensos Fasilitasi Perekaman Data Kependudukan Warga Marjinal

 Kemensos Fasilitasi Perekaman Data Kependudukan Warga Marjinal

Mensos Tri Rismaharini (tengah) didampingi Dirjen Rehsos Harry Hikmat (kiri) meninjau kegiatan perekaman data kependudukan PPKS.(foto,ist)
13 Januari 2021 22:58 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta, serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melakukan perekaman data kependudukan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang bisa terakses oleh bantuan sosial pemerintah.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini datang menyaksikan kegiatan perekaman, yang berlangsung di gedung Aneka Bhakti (GAB), kantor Kemensos, di Jakarta,, Rabu (13/1/2021)), sekaligus meninjau pembukaan rekening dan meluncurkan Atensi.

Pada kesempatan itu, dia menyatakan, program Kemensos ini tidak lepas dari amanat konstitusi. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. “Sesuai amanat konstitusi, bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada warga negara. Pasal 34 UUD 1945 menyebutkan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Masalahnya kalau tidak memiliki data kependudukan, tidak bisa diberikan bantuan,” tetang Mensos.

Sebanyak 1.600 orang PPKS akan dibantu dengan memberikan akses, untuk bisa keluar dari kemiskinan. “Per harinya kami akan diproses data kependudukan 100 orang PPKS,” katanya.

Untuk itu, mereka perlu lebih dulu tercatat dalam data kependudukan. Guna keperluan itulah, Kemensos bekerja sama dengan Disdukcapil dan Kemendagri untuk merekam data kependudukan PPKS. “Penyaluran bantuan sosial kan harus berdasarkan data penerima yang jelas. Nanti kalau tidak saya bisa dituduh _mark-up_ atau macam-macam,” ujar Mensos Tri Rismaharini.

Setelah PPKS masuk data pendudukan, Kemensos akan menelaah lebih lanjut, sebelum menentukan jenis bantuan sosial apa yang bisa mereka terima. “Nantinya Kemensos akan mengevaluasi mereka lebih dulu, Mereka bisa masuk ke bantuan apa. Apakah Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Sosial Tunai (BST) atau Program Sembako. Mudah-mudahan  Februari ini mereka bisa didorong untuk dapat bantuan,” tuturnya.

Diakui Mensos, untuk membantu menerbitkan dokumen kependudukan ini tidak mudah. Karena, beberapa PPKS tidak memiliki dokumen sama sekali. Dia bersyukur, para pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) bersedia menjadi penjamin.

“Alhamdulillah, teman-teman LKS mendampingi mereka sebagai penjamin, agar mereka mendapatkan identitas kependudukan,” ujarnya. Mensos menyatakan, program ini tidak terkhusus di DKI Jakarta, namun juga untuk daerah lain, seperti Bandung, Papua, atau Sulawesi.

Di bagian lain, Dirjen Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Harry Hikmat menyatakan, peran LKS sebagai penjamin para warga marjinal, untuk mendapatkan identitas kependudukan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan.

“Mereka bisa dibantu dengan menerbitkan NIK baru dan KTP baru. Cuma mereka harus jelas domisilinya. Nah menurut ketentuan, mereka harus jelas tempat tinggal. Salah satu yang diperbolehkan adalah melalui LKS sebagai penjamin. Yang penting ada solusi,” tetang Harry.

Dari sini mereka punya KTP yang ada NIK-nya. Dan dari KTP mereka bisa memiliki Kartu Keluarga (KK), sehingga membuka kesempatan mereka untuk bisa masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraannya Sosial (DTKS).

“Hasil dari perekaman ini untuk bisa masuk dalam DTKS. Apakah bisa masuk usulan LKS atau dari daerah,” ujarnya. Kalangan marjinal yang sudah memiliki NIK dan KTP, pada akhirnya juga memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan perbankan.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto