logo

Tidak Ada Sanksi Pidana Bagi Yang Tidak Mau Divaksin, Tegas Menkumham Saat Audensi Virtual Dengan PWI Pusat/Panitia HPN 2021

Tidak Ada Sanksi Pidana Bagi Yang Tidak Mau Divaksin, Tegas Menkumham Saat Audensi Virtual  Dengan PWI Pusat/Panitia HPN 2021

13 Januari 2021 17:48 WIB
Penulis : Gungde Ariwangsa SH

SuaraKarya.id - JAKARTA:  Mentri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan, tidak ada sanksi pidana bagi yang tidak mau divaksin Covid-19. Pernyataan ini dikemukakan Yasonna saat saat melakukan pertemuan Virtual dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Panitia Hari Pers Nasional Tahun 2021, Rabu, (13/01/2021)

Menteri mengatakan sanksi administratif ini sebenarnya agar bisa mendorong supaya masyarakat untuk ikut bersama-sama dalam program pemerintah dalam vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 saat ini yang semakin meningkat.

Yasona berharap lewat teman teman Wartawan bisa menjelaskan kepada publik terkait Vaksinasi bahwa tidak ada sanksi pidana tetapi agar nanti kedepanya jika hanya sebagian masyar divaksin, maka akan tercipta kekebalan komunitas atau herd immunity.  

"Kalau hanya sebagian kecil masyarakat yang di vaksin, maka herd immunity tidak akan terjadi dengan terciptanya kekebalan komunitas maka sangat diharapkan Indonesia bisa melanjutkan kegiatan pembangunan dan ekonomi kembali bisa tumbuh." Ujar Yasona Laoly.

“Peringatan Hari Pers Nasional 2021 adalah momentum yang tepat untuk mengingatkan pentingnya komitmen pers untuk berkontribusi nyata dalam upaya bersama menanggulangi pandemi Covid-19,” Kata Menteri.

Yasonna juga menambahkan, pers sangat membantu masyarakat karena jika ruang media mainstreem diisi dengan pesan-pesan positif bisa melawan pengaruh pengaruh hoax yang memenuhi medsos dalam menghadapi virus korona. “ Hal ini menunjukkan kepedulian komunitas pers nasional lewat PWI dan HPN dalam membantu masyarakat dan pemerintah menangani pandemi Covid- 19,”

Ketua Umum PWI Pusat sekaligus penanggung jawab HPN, Atal S Depari dalam pertemuan ini sangat berterima kasih atas kesiapan dan keterlibatan Menteri Hukum Ham dalam rangkaian HPN 2021,bahkan Ketua Umum menyambut baik dengan adanya satu sesi atas permintaan Pak Menteri pada  Konvensi Media Massa terkait regulasi baru bagaimana bangkitnya Pers Indonesia ditengah Pandemi dan Disrupsi Digital "Ujar Atal S Depari.

Dalam audensi Virtual ini turut hadir juga Agus Sudibyo Anggota Dewan Pers,Ketua Panitia HPN Auri Jaya,Ketua Bidang Kerja Sama Abdul Aziz ,Ketua Bidang Daerah Akhmad Munir,Wakil Sekjen PWI Pusat Suprapto,Wakil Bendahara Dar Edi Yoga,Wakil Sekertaris Kesit Budi Handoyo dan Humas HPN Mercys Charles Loho.***

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH