logo

MA Masih Belum Juga Transparan?

Djuyamto SH MH

MA Masih Belum Juga Transparan?

29 Desember 2020 20:32 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Djuyamto SH, MH

KETERBUKAAN informasi publik sesungguhnya bukan barang baru bagi badan peradilan Mahkamah Agung (MA) dengan jajarannya. Bahkan lama sudah institusi itu berjuang dan bekerja keras mewujudkannya dengan segala kendala dan rintangan yang spesifik. Hasilnya telah dicapai kemajuan bersamaan dengan berjayanya era digital yang juga membawa tantangan dalam penguasaan tehnologi informasi.

Institusi lain pun tentunya berupaya pula mewujudkan keterbukaan informasi seperti halnya MA. Terbukti, lembaga paling transparan versi Komisi Informasi Pusat adalah 1.Bank Indonesia, 2.Komisi Yudisial, 3.BPK, 4.Mahkamah Konstitusi dan 5.Sekretariat Kabinet. Lantas muncul pertanyaan MA tidak termasuk institusi yang transparan?

Terus terang penulis tidak mengetahui kriteria yang dijadikan dasar atau parameter penilaian, sehingga tanggapan penulis tentu saja tidak berangkat dari kriteria alasan mengapa MA tidak layak dinilai sebagai lembaga paling transparan. Untuk itu, perkenankan penulis menyampaikan tanggapan sebagaimana berikut.

Jika berbicara tentang transparansi/keterbukaan lembaga publik di mana hal tersebut menjadi salah satu prasyarat adanya reformasi birokrasi yang ditandai dengan kehendak negara melalui UU tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diberlakukan sejak tahun 2008,  maka semestinya tidak boleh melupakan bahwa MA justru lebih dahulu menyatakan tentang pentingnya transparansi lembaga yang efektif dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Ketua Mahkamah Agung (KMA) Nomor 144/SK/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi Publik di pengadilan yang kemudian diperbaharui menjadi SK KMA Nomor 1-144/SK/KMA/2011 tentang Pedoman Keterbukaan Informasi Publik di pengadilan. Saat itu Ketua MA RI dijabat oleh Prof Dr Bagir Manan yang kemudian usai pensiun menjabat menjadi Ketua Dewan Pers. Melihat fakta historis tersebut, sesungguhnya MA sudah sejak lama memahami dan bertekad untuk menjadi lembaga yang transparan dan terbuka.

Selanjutnya melihat dari sisi tugas pokok dan fungsi utama kelembagaan MA adalah memeriksa dan mengadili perkara atas dasar azas persidangan terbuka untuk umum (bahkan sempat diizinkan siaran langsung), bagaimana kemudian dinilai sebagai lembaga tertutup? Bagaimana pula melihat praktek persidangan selama ini untuk perkara-perkara pidana seperti perkara pembunuhan Nazaruddin dengan terdakwa mantan Ketua KPK  Antasari Azhar, perkara kopi Sianida dengan terdakwa Jessica, perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, perkara penganiayaan Novel Baswedan dan masih banyak lagi tentunya yang bisa dengan mudah diakses oleh publik melalui sarana live streaming youtube yang disediakan oleh pengadilan?

Senyatanya dalam persidangan perkara-perkara yang tidak menarik perhatian publik pun jelas dilangsungkan secara terbuka karena perintah undang-undang dan diancam batal demi hukum putusannya jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Selanjutnya transparansi atau keterbukaan tidak hanya dilakukan dalam persidangan. Namun juga dalam hal administrasi perkara di mana  publik atau pihak-pihak berperkara dapat dengan mudah mengakses proses penanganan perkara sejak didaftarkan sampai putusan melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Padahal, SIPP ini baru sebagian saja dari produk layanan publik yang terintegrasi dengan layanan lainnya seperti dengan mudahnya publik atau pihak berperkara melaporkan atau menyampaikan pengaduan melalui aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) dan produk layanan lainnya.

Begitu transparan dan terbukanya layanan badan peradilan, sehingga publik, pihak berperkara dan awak media bisa dengan mudah mencari putusan perkara melalui direktori putusan yang disediakan oleh setiap tingkat pengadilan. Dengan demikian faktanya pun awak media dengan mudah memperoleh sumber berita tentang pengadilan. Bahkan tentang berapa aparatur pengadilan yang dikenai sanksi oleh lembaga per tahun dengan mudah bisa diakses dan menjadi bahan pemberitaan. Juga informasi tentang prpmosi mutasi hakim maupun aparatur pengadilan, hakim A pindah ke mana, promosi menjadi apa juga bisa dengan mudah diakses melalui situs resmi lembaga.

Sebagaimana di awal tulisan penulis mengakui tidak mengetahui apa kriteria penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, namun yang pasti penulis justru berani mengatakan badan peradilan MA merupakan lembaga yang sangat transparan dan terbuka. Jika kemudian ada lembaga pemeringkat yang menilai sebaliknya, saya yakin hal tersebut bisa jadi karena belum mengetahui  secara mendalam tentang bagaimana tekad dan upaya yang sudah dilakukan badan peradilan MA untuk mewujudkan transparansi atau keterbukaan informasi publik.

Peringkat transparansi dan keterbukaan informasi publik ini memang tidak permanen. Dibutuhkan berbagai upaya mempertahankannya. Namun lepas dari itu,  UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pun sesungguhnya bertujuan untuk: a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik dan alasan pengambilan suatu keputusan publik serta mendorong partisipasi masyarakat.

Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan infomasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Dengan adanya amanat UU Keterbukaan Informasi Publik pula seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang.

Oleh karena keterbukaan informasi memberi peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Kondisi ini sekaligus dapat mendorong terciptanya clean and good governance karena pemerintah dan badan-badan publik dituntut untuk menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya secara terbuka, transparan dan akuntabel. Jadi, tanpa tujuan untuk mendapatkan peringkat paling transparan dan paling terbuka informasi publik sekalipun apa yang diisyaratkan UU Komisi Informasi Publik harus diaplikasikan dan direalisasikan demi masyarakat.***

* Djuyamto SH, MH -  Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH