logo

Tahun 2021, BKKBN Akan Mengajukan Perubahan Mendasar Indikator Kinerja

 Tahun 2021, BKKBN Akan Mengajukan Perubahan Mendasar Indikator Kinerja

Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo SP OG(K).(foto,ist)
29 Desember 2020 18:09 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Sudah waktunya BKKBN tidak hanya mengukur keberhasilannya dari ukuran kuantitas, tetapi juga harus kualitas.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr dr Hasto Wardoyo Sp OG (K), usai acara pelantikan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan di Lingkungan BKKBN, di Kantor BKKBN Jakarta, Selasa (29/12/2020),

"Misalnya, saat ini belum ada indikator menjaga jarak kelahiran antar anak agar bisa menghasilkan anak berkualitas," kata dia.

Untuk itu, imbuhnya, BKKBN akan mengajukan perubahan mendasar pada indikator kinerjanya di tahun 2021. Hasto berhatap instansi terkait mengakomodir perubahan ini.

"Saya mau melakukan perubahan di 2021. Semoga perubahan ini tidak ditolak oleh Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)," ujar Hasto penuh harap.

Terkait pelantikan jabatan di jajaran BKKBN, mengutip pidato Presiden Joko Widodo, dia mengatakan, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Dia menerangkan, investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.

Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus dipangkas dan eselonisasi harus disederhanakan. "Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," jelas Hasto Wardoyo.

Jabatan fungsional, lanjutnya, kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu satuan organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Dalam rangka mencapai tujuan nasional, menurut Hasto, dibutuhkan PNS dengan mutu profesionalisme yang memadai, berdayaguna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan. "Untuk itu, PNS perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja," ungkapnya, saat memberi sambutan pada pelantikan tersebut.

Yang dilantik 927 orang pejabat jabatan fungsional dengan 21 nama jabatan; tujuh orang jabatan fungsional melalui inpassing; sembilan orang Kepala UPT Balai Diklat, pengangkatan dalam jabatan administrasi; serta enam orang Kepala Sub Bagian tata usaha provinsi, pengangkatan dalam jabatan administrasi. Pelantikan bagi pejabat fungsional ini merupakan tindak lanjut pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kapasitas dan pengembangan karier pegawai.

Dijelaskan Hasto, jabatan fungsional pada hakekatnya memiliki keunggulan yang seimbang termasuk dalam segi hak dan kewajiban serta beban tanggungjawab yang tidak ringan. "Namun, sejalan dengan kemajuan jaman yang semakin mengarah kepada suasana profesionalisme jabatan, jabatan fungsional sudah menjadi jabatan unggulan yang lebih diperhitungkan di masa mendatang," ungkapnya.

Spirit untuk memberikan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, lanjut Hasto, mempunyai dua makna besar. Yaitu meningkatkan kinerja pencapaian indikator dengan lebih baik, lebih cepat, lebih fokus; serta memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.

Kesejahteraan dimaksud dalam bentuk kenaikan pangkat. "Harapan saya bisa dua tahun naik pangkat. Kinerja fungsionalnya sebagai pendukung kenaikan pangkatnya. Dan tentu ke depan kami sangat ingin sekali memberikan jerih payah dengan bentuk tunjangan kinerja yang sesuai," tuturnya.

Hasto mengatakan, pelantikan tersevut untuk menempatkan seseorang berdasarkan keahliannya atau "the right man and the right place". "Namun, tugas-tugas administrasi tetap dijalankan oleh mereka," terangnya.

Penajaman kinerja ini, ungkap Hasto, telah membawa dampak positif bagi kinerja BKKBN. "Kinerja BKKBN akan makin lincah sebagai lembaga yang melakukan perubahan perilaku masyarakat," ujarnya.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto