logo

Kontrasepsi Berkorelasi Erat Dengan SDM Unggul

 Kontrasepsi Berkorelasi Erat Dengan SDM Unggul

Kepala BKKBN DR (HC) dr Hasto Wardoyo Sp.OG (K) (kiri).(foto,ist)
02 Desember 2020 20:08 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Alat atau obat kontrasepsi berkorelasi erat dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul. Karena itu, penurunan jumlah akseptor KB harus diwaspadai dan diantisipasi. termasuk di musim pandemi Covid-19 saat ini.

Hal itu dikemukakan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) DR (HC) dr Hasto Wardoyo Sp.OG (K), saat membuka acara puncak Hari Vasektomi Sedunia dan Hari Kesehatan Nasional 2020 secara virtual, dari Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Diakuinya, pandemi Covid-19 telah mempengaruhi capaian kesertaan masyarakat dalam ber-KB. "Di tengah pandemi, masalah layanan kontrasepsi menjadi perhatian khusus kami, karena KB menjadi bagian sumber kesejahteraan keluarga," tutur Hasto.

Sejak awal Maret, April, dan Mei 2020 terjadi penurunan signifikan peserta KB. Kondisi ini terjadi karena keengganan masyarakat untuk datang ke dokter/bidan praktek swasta, klinik hingga fasilitas kesehatan yang membuka pelayanan KB.

Sebaliknya, ada pula dokter yang mengurangi jumlah pelayanan, atau tidak membuka praktek sementara waktu. Keadaan ini menyebabkan penurunan jumlah akseptor tidak bisa dihindari.

Kondisi ini, bagi BKKBN, sangat mengkhawatirkan, apalagi bila dikaitkan dengan kasus stunting yang saat ini masih tinggi, mencapai 27 persen. Padahal, di 2020 ini target pemerintah turun menjadi 14 persen.

"Antara spacing dan stunting sangat berkorelasi. Karena itu, berikan jarak antar kelahiran. Idealnya tiga tahun," ujarnya. Kesuksesan menjaga jarak kehamilan, kesuksesan memberikan ASI ekslusif, serta kesuksesan dalam pengendalian kelahiran akan melahirkan SDM Indonesia yang maju.

Hasto juga mengingatkan, peluang terjadinya bonus demografi tidak berulang dua kali, walau secara teori bisa saja. Untuk Indonesia, bonus demografi pertama akan diraih pada 2025 dengan angka ketergantungan 46.

Artinya, 100 orang produktif menanggung 46 orang yang tidak produktif, di antaranya anak-anak dan lansia. "Kesempatan meraih sejahtera, menjadi kaya, dan maju negara ini adalah saat ada peluang bonus demografi," terangnya.

Diungkapkannya, Jepang adalah salah satu negara yang berhasil memanfaatkan peluang bonus demografi. Pendapatan per kapita dan ruang fiskalnya naik signifikan. "Semua itu diraih saat terjadi bonus demografi," katanya.

Untuk itu Hasto mengingatkan masyarakat betapa pentingnya menciptakan generasi unggul di saat negara ini memasuki bonus demografi. "Tahun 2035 window of opportunity itu akan lewat. Negara kita masuk aging population. Walau kita berharap ada bonus demografi tahap kedua, tapi kita tidak boleh optimis," jelasnya.

Menurut Hasto, saat ini peluang bonus demografi masih dihadapkan pada tantangan "unmet need" KB (mereka yang ingin KB tapi belum terlayani) dan "unwanted pregnancy" (kehamilan yang tidak diinginkan). Rerata nasional persentasenya masing-masing 12 persen dan 17 persen.

"Ada daerah yang angka unwanted pregnancy 9 persen, ada yang 26 persen. Di samping itu kita berharap lansia usia 65 tahun tetap produktif. Jadi, masih ada ruang bagi kita untuk bekerja lebih keras lagi. Memang butuh energi luar biasa untuk mencapai hasil sesuai harapan," jelas Hasto.

Untuk mengejar target yang ada, termasuk dalam memperbanyak kesertaan KB pria, BKKBN mengembangkan empat strategi. Yakni, regulasi, rantai pasok, ketersediaan alat/obat kontrasepsi, serta anggaran.

Regulasi, menurut Hasto, telah disesuaikan di mana kini Penyuluh KB (PKB) ataupun Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) bisa ikut mendistribusikan kontrasepsi kepada masyarakat. Demikian halnya mata rantai pasok kontrasepsi, harus sampai ke pihak-pihak yang membutuhkan, hingga ke masyarakat secara gratis.

"Kami tidak membeda-bedakan fasilitas kesehatan. Semua bisa akses alat dan obat kontrasepsi secara gratis sesuai aturan," tutur Hasto.

Terkait ketersediaan alat/obat kontrasepsi, dia mengatakan saat ini BKKBN telah menyediakan susuk KB satu batang. Melalui Program KB Rumah Sakit yang digalakkan kembali, Hasto berharap susuk KB satu batang bisa dipopulerkan. Susuk ini memiliki masa pakai tiga tahun.***

Editor : Markon Piliang