logo

Edhy Prabowo Penghuni Baru Rutan Cabang Merah Putih KPK

Edhy Prabowo Penghuni Baru Rutan Cabang Merah Putih KPK

tersangka Edhy Prabowo
26 November 2020 11:27 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dijebloskan ke dalam tahanan untuk waktu 20 hari ke depan terkait kasus suap izin ekspor benih lobster tahun 2020. Dia menghuni Rutan Cabang Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. Edhy ditahan bersama empat orang tersangka lainnya masing-masing stafsus Menteri KKP, Safri, pengurus PT ACK, Siswadi; staf isteri Menteri KKP, Ainul Faqih dan pemberi suap Direktur PT DPP, Suharjito.

"Para tersangka dilakukan penahanan rutan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 14 Desember 2020 masing-masing bertempat di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih KPK," kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango di Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Dua tersangka lain yakni Andreau Pribadi Misata selaku stafsus Menteri KKP dan Amril Mukminin dinyatakan buron karena lolos dari upaya penangkapan dalam OTT yang dilancarkan KPK. Terkait hal itu, Nawawi menegaskan agar kedua tersangka kooperatif dan menyerahkan diri dengan mendatangi gedung KPK. "Kami imbau untuk kepada dua tersangka APM (Andreau Pribadi Misata) dan AM (Amril Mukminin) untuk dapat segera menyerahkan diri ke KPK. Jika tidak KPK akan terus memburu saudara-saudara," ujar Nawawi.

Edhy Prabowo diduga menerima suap mencapai Rp 3,4 miliar dan 100 ribu dolar Amerika Serikat (AS). Uang itu sebagian digunakan Edhy bersama istrinya untuk berbelanja tas Hermes hingga jam Rolex di Amerika Serikat. Atas perbuatannya itu, Edhy dijerat Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sedangkan tersangka Suharjito dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelum meringkuk di balik terali besi, tersangka Edhy Prabowo berkata, "Ini adalah kecelakaan, saya akan bertanggung jawab dunia akhirat. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat perikanan yang mungkin banyak terkhianati”.

"Saya juga minta maaf kepada keluarga besar partai saya [Gerindra] dan saya akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua umum partai. Saya juga akan minta untuk tidak lagi jadi menteri, dan saya kira prosesnya sudah berlangsung. Saya akan hadapi ini dengan jiwa besar," katanya.

Mengomentari OTT KPK, Presiden Joko Widodo menyatakan menghormati proses hukum terhadap pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. "Kita (Presiden Jokowi) menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK, kami menghormati. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional," ujar Jokowi.

Presiden menegaskan, pemerintah terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. "Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," ujarnya.***

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH