logo

Meski Pandemi, Pariwisata Indonesia Masih Dipercaya Wisatawan Mancanegara

Meski Pandemi, Pariwisata Indonesia Masih Dipercaya Wisatawan Mancanegara

25 November 2020 18:40 WIB
Penulis : Syamsudin Walad

SuaraKarya.id - JAKARTA: Meski pandemi COVID-19 masih melanda dunia, faktanya sejumlah wisatawan sudah tak sabar untuk melakukan perjalanan wisata lagi. Salah satunya terungkap berdasarkan data Tourism of Australia. Dari data tersebut, sebagaimana dipaparkan Wakil Kepala Perwakilan RI - KBRI Canberra, Mohammad Syarif Alatas, Indonesia masih menduduki peringkat kedua tujuan wisata favorit untuk dikunjungi. Tentu saja Pulau Bali menduduki peringkat pertama yang dipilih publik Australia untuk dikunjungi sejumlah 67 persen.


"Setelah pandemi, Indonesia tetap menjadi tujuan wisata favorit berdasarkan data travel wish list warga Australia. Warga  Australia banyak menanyakan kapan pintu wisata (Indonesia) akan dibuka. Mereka bertanya melalui telepon maupun email," kata Syarif pada diskusi webinar melalui aplikasi Zoom yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf), Rabu (25/11/2020).


Pada diskusi bertema "New Visa Policy Challenges and Opportunities for Tourism in the New Normal" itu Syarif melanjutkan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya di antaranya sosialisasi kebijakan visa online kepada warga Australia, serial webinar promosi pariwisata Indonesia, melaporkan perkembangan COVID-19 di Indonesia dan berpartisipasi pada sejumlah event di antaranya pada ASEAN Village, Festival Multiculture dan sejumlah kegiatan lainnya.


"Peluang pariwisata yang kita punya adalah, Australia memberi kemudahan lalu lintas orang. Disamping itu  kerja sama skill development exchange di bidang pariwisata, kerja sama investasi di bidang pariwisata (infrastruktur, vocational eduation) dan hal lainnya," ulas dia.


Yang menjadi kendala saat ini adalah sejak Maret lalu Pemerintah Australia melakukan pembatasan warganya bepergian ke luar negeri. Mereka yang melakukan perjalanan ke luar negeri akan menjalani kewajiban karantina. Pemerintah Australia juga menunda sementara kebijakan bebas visa di masa COVID-19. "Kendala lainnya yakni terbatasnya ketersediaan penerbangan dan pembatasan jumlah penumpang. Namun, kita bisa memanfaatkan visa bisnis yang masih diperkenankan dan bisa diteruskan dengan visa wisata. Kuncinya, kita harus gencarkan promosi sejalannya pariwisata dan protokol kesehatan atau CHSE," tegas Syarif. 


Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono memaparkan hal sebaliknya. Pariwisata merupakan sektor yang betul-betul menjadi fokus perhatian Pemerintah Diraja Malaysia. Sama seperti di negara lainnya, sektor pariwisata Malaysia juga betul-betul terpukul imbas COVID-19. "Malaysia membatalkan kampanye Visit Malaysia 2020 yang menargetkan 30 juta wistaawan dan pendapatan RM100 miliar. Malaysia ketat melakukan pembatasan seperti mobilitas di dalam maupun ke luar melalui Movement Control Order (MCO). Boleh dibilang pariwisata Malaysia mati karena sama sekali tidak ada aktivitas sejak 18 Maret 2020," papar Hermono. 


Meski pada Juni 2020 Pemerintah Malaysia melonggarkan MCO, namun warga mereka belum diperkenankan bepergian ke luar negeri, utamanya yang masih berstatus zona merah. Di sisi lain, Malaysia mengambil kebijakan visa dengan memperkenankan turis melakukan perjalanan wisata kesehatan. 


"Wisata kesehatan sudah dibuka bagi turis yang ingin melakukan pengobatan di Malaysia, tapi masih terbatas dari negara zona hijau. Pasien yang diterima statusnya darurat saja," papar dia. Selain itu, Malaysia juga mempersilakan bagi masuknya orang asing dengan tujuan bisnis dan pekerjaan. 


Orang Malaysia sendiri, Hermono melanjutkan, belum memiliki animo untuk bepergian ke luar negeri. "73 persen orang Malaysia malas ke luar negeri dan lebih memilih berwisata di dalam negeri saja. Dalam konteks ini, meski Indonesia memberi kelonggaran, tapi kebijakan Malaysia tidak memungkinkan," ujarnya.  Tahun depan, Hermono memprediksi tren pariwisata Malaysia belum banyak berubah. "Tren 2021 belum banyak berubah sepanjang kondisi COVID-19 masih meningkat. Ada beberapa peristiwa yang masih meningkatkan COVID-19 di Malaysia," tutur dia.


Wakil Kepala Perwakilan RI – KBRI Manila, Rahmanto memaparkan kemungkinan potensi warga Thailand melakukan perjalanan wisata ke Indonesia. Status karantina telah dicabut secara bertahap. Sementara COVID-19 masih fluktuatif. "Filipina juga terus mencari celah dan jalan agar kegiatan ekonomi dapat bergerak. Destinasi wisata sudah mulai membuka pintu wisatawan domestik, tapi sangat ketat," jelasnya. Pengetatan dibuktikan dengan membatasi jumlah kapasitas, pemberlakuan sertifikasi dari otoritas dan mendapat izin untuk menerima tamu. 


"Harus SWAB/PCR atau menunjukkan Health Certificate. Melakukan traveling masih dibatasi. Mereka mengalakkan destinasi lokal. Mereka mengembangkan region 1 visitor management system and online application menggunakan multi-platform digital agar dapat dengan mudah memantau arus masuk dan mobilitas pengunjung, melakukan pelacakan kontak dengan cepat dan lainnya. Ini terjadi di awal merebaknya COVID-19," ujarnya.


Mulai Oktober lalu, Pemerintah Thailand memperkenankan warganya bepergian ke luar negeri. "Kewajibannya harus menunjukkan tiket perjalanan pulang pergi, asuransi perjalanan dan kesehatan, karantina di fasilitasi isolasi khusus dan menandatangani deklarasi imigrasi yang mengakui risiko jika melakukan traveling dan harus menunjukkan hasil negative test," papar dia.


Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata Kemenparekraf/Baparekraf, Nia Cahaya menerangkan, kegiatan ini untuk mendapatkan update dari sosialisasi yang telah dilakukan melalui forum serupa pada 19 November lalu. Pemerintah, kata Nia, menerbitkan kebijakan visa baru di tengah pandemi COVID-19 untuk menggaet wisatawan asing dalam rangka membangkitkan kembali pariwisata Indonesia.


“Bagaimana persepsi pasar terhadap Indonesia, Apakah demand sudah muncul? Bagaimana juga pandangan mereka dengan adanya new visa policy. Ini yang ingin kita ketahui,” kata Nia. Menurut Nia, Indonesia tengah mempersiapkan diri dalam segala sektor, khususnya pariwisata yang terus berbenah dan beradaptasi dengan era kebiasaan baru. Tujuannya kata Nia, ketika pembatasan perjalanan karena COVID-19 dibuka oleh negara-negara di dunia, maka Indonesia telah siap dengan berbagai macam infrastrukturnya untuk menyambut kedatangan wisatawan yang ingin berlibur ke Tanah Air.


“Kita tengah bersiap. Ketika border dibuka, kita sudah siap. Sektor pariwisata amat berdampak dan paling lama pemulihannya. Tapi kita harus bangkit,” tuturnya. Saat ini, Indonesia tengah dihadapkan pada situasi yang seakan bertolak belakang. Di satu sisi semua sektor harus terlibat aktif menekan laju pertumbuhan COVID-19, namun di sisi lainnya, sektor pariwisata harus tetap bergeliat. 


“Maka, kita sudah menerbitkan panduan sebagai petunjuk protokol kesehatan bagaimana penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata. Kami merespon dari demand pasar adanya sertifikasi usaha yang terkait protokol kesehatan melalui kampanye CHSE. Destinasi yang telah memiliki sertifikat Indonesia Care berarti dia telah menerapkan protokol kesehatan di tempat tersebut. Ini dalam rangka merebut pasar pariwisata,” kata dia.


Nia berharap pelaku pariwisata tetap optimistis menyambut era new normal. “Kami berharap industri optimis. Kita bersiap untuk lebih memperbaiki usaha kita yang lebih aware terhadap protokol kesehatan,” tegas Nia.


Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I Kemenparekraf/Baparekraf, Vinsensius Jemadu mengakui jika pariwisata merupakan sekor yang paling parah terdampak COVID-19. Namun, kata dia, situasi ini hendaknya tak membuat semangat kita untuk  mengendur. “Pariwisata adalah sektor yang paling parah terdampak. Satu hal yang tak bisa diubah COVID-19 adalah semangat dan komitmen kita. Acara ini kita selenggarakan sebagai upaya menciptakan kepercayaan pasar. Kita mulai pada 19 November lalu, kita update buyers kita di luar negeri. Negara pesaing kita juga mengincar pasar sama. Kita tidak ingin pasar kita beralih,” tuturnya.


Kendati begitu, Vinsensius menegaskan berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sektor pariwisata difokuskan pada wisatawan domestik terlebih dahulu. “Sesuai arahan presiden kita fokus di domestik, pergerakan wisatawan Nusantara. Kita yakin potensinya luar biasa. Tapi jangan sampai wisatawan mancanegara pindah ke lain hati. Kita gandeng mereka,” tuturnya. *** ***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto