logo

Pemerintah Agar Memiliki Satu Data, Sehingga Tidak Terjadi Kesimpangsiuran

 Pemerintah Agar Memiliki Satu Data, Sehingga Tidak Terjadi Kesimpangsiuran

Webinar BKKBN Edisi Series, topik
24 November 2020 12:21 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Sebagai lembaga pemerintah yang fokus pada kegiatan "social marketing" untuk perubahan perilaku, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) harus mampu mendiagnosa permasalahan keluarga. Termasuk mendiagnosa penyebab kemiskinan.

Hal itu dikemukakan Kepala BKKBN DR (HC) dr Hasto Wardoyo So OG (K), saat membuka Webinar Edisi Series dengan topik "Big Data What and For What", dari Jakarta, Senin (23/11/2020).

Webinar diaelenggarakan BKKBN dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui pembangunan berwawasan kependudukan. "Tanpa diagnosa yang benar semua program akan salah dan hanya menghamburkan dana," ujar Hasto.

Karenanya, imbuhnya, semua harus diawali dengan data. Data merupakan sumber pelita utama untuk melihat fakta dan fenomena sesungguhnya.

Hasto mendukung arahan Presiden Joko Widodo agar pemerintah memiliki satu data, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran data dari berbagai kementerian. "Data menjadi salah satu wujud nyata pembenahan tata kelola untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Data menjadi landasan pembangunan yang kokoh. Karena data digunakan untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan. "Perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat," jelas Hasto.

Karena itu, lanjutnya, big data menjadi satu keniscayaan untuk dikelola bersama . "BKKBN mendukung data yang berkualitas. Sistem data base yang terpadu," ungkaonya.

Big data merupakan himpunan data dalam jumlah besar, kompleks, rumit, terstruktur sebagai basis data untuk diolah, dibuat kesimpulan dan digunakan untuk pengambilan keputusan untuk masa depan.

Terkait Sistem Informasi Keluarga (Siga) yang dikembangkan BKKBN, Hasto mengatakan sistem informasi ini menjadi data yang wajib digunakan oleh pemerintah. Untuk itu di 2021, BKKBN kembali akan menggelar Pendataan Keluarga (PK).

"PK wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh data keluarga yang valid. Pendataan ini dilakukan kader setempat di bawah pembinaan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)," urai Hasto.

PK21 di antaranya akan melibatkan ribuan manajer pengelola PK tingkat kecamatan, manajer data tingkat kecamatan, serta supervisor tingkat desa. Menurut Hasto, BKKBN sudah merumuskan prinsip-prinsip PK21 agar mudah dilaksanakan di lapangan.

Prinsipnya sederhana, mudah dipahami dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan lokal. "Seandainya ada bupati atau walikota yang butuh data ikutan yang bisa dikerjasamakan, kami terbuka," kata Hasto.

Untuk itu, dia berharap dukungan dari pemerintah daerah untuk ikut berkontribusi bila ada jumlah kepala keluarga yang kurang dalam kegiatan ini. Urgensi PK, ujarnya, sangat tinggi karena mendukung adanya satu data secara keseluruhan, dan merupakan bagian dari satu data Keluarga Indonesia.

"Penyediaan data by name by address dipegang teguh dan menjadi bagian penting untuk pengambilan policy suatu daerah," tuturnya.

Beberapa keunggulan data PK21, di antaranya merupakan, data mikro yang riel, data primer yang tiap tahun dilakukan pemutakhiran, data riel, yang diperoleh dari masyarakat dan oleh nasyarakat. Selain itu, segmentasi sasaran fokus, bisa dibuat dalam bentuk peta keluarga, dan merupakan data operasional lapangan. Sehingga, intervensi bisa dilakukan hingga tingkat akar rumput.

Hasto berharap, sinergi dalam pembangunan harus dilakukan sesudah ada big data. "Integrasi data diharapkan menghilangkan egoisme sektoral," ujarnya.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, BKKBN harus memiliki grand desain pengelolaan big data keluarga. "Perlu ada chief data (digital) officer (CDO). Tugasnya mendampingi kepala daerah dalam membaca dan mengusulkan program," tuturnya.

Dia juga menyampaikan, BKKBN mengembangkan Indeks Pembangunan Keluarga. "Ketika ada Indeks Pembangunan Keluarga, maka performance itu bisa dinilai satu per satu," jelasnya.

Tampil sebagai pembicara dalam webinar tersebut, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Dr Ateng Hartono SE MSi, Ahli Demografi Politik LIPI Prof Riwanto Tirtosudarmo, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI M Khairul Imam S Sos MSi. Bertindak sebagai moderator Deputi Bidang Pengedalian Penduduk BKKBN Dr Ir Dwi Listyawardani MSc Dip Com.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto