logo

Presiden Jokowi Diminta Tindak Tegas Krisna Life Yang Telantarkan Nasabah

Presiden  Jokowi Diminta Tindak Tegas Krisna Life Yang Telantarkan Nasabah

Salah satu kuasa hukum ribuan nasabah gagal bayar Krisna Life, Alvin Lim minta Presiden Jokowi bertindak tegas terhadap manajemen asuransi jiwa ini.
23 November 2020 18:21 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: LQ Indonesia Lawfirm sebagai kuasa hukum mewakili ribuan orang korban gagal bayar mensomasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas dicabutnya sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh OJK dengan surat No S-458/NB.2/2020 tertanggal 4 Nopember 2020.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Moch Ihsanuddin menyatakan pencabutan sanksi pembekuan usaha dilakukan karena Kresna Life dianggap telah mengatasi penyebab dikenakan sanksi dengan melaksanakan rekomendasi pemeriksaan pada 2019.

"Dengan diakhirinya sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Asuransi Jiwa Kresna dapat melakukan kegiatan penutupan pertanggungan baru untuk seluruh lini usaha bagi perusahaan asuransi sejak tanggal 4 November 2020 dan senantiasa mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku," kata Ihsanuddin dikutip dari surat pengumuman OJK.

"Padahal kenyataannya, gagal bayar Kresna terhadap para nasabah belum dibayarkan dan belum diselesaikan, bahkan korban makin bertambah.

LQ Indonesia Lawfirm sebelumnya melaporkan Direksi Kresna dan pemilik Kresna ke Polda Metro Jaya atas dugaan pidana perasuransian dengan kerugian polis yang tidak bisa dicairkan sejumlah 30 Milyar Rupiah lebih, beserta manfaat yang tidak dibayarkan." ucap Advokat Saddan Sitorus dari LQ Indonesia Lawfirm, Senin (23/11/2020).

Lebih lanjut Advokat La Ode Surya Alirman, SH mengungkap "Bukannya korban berkurang dan diselesaikan justru ini bertambah jumlah korban gagal bayar, kami akan kembali melaporkan Kresna Life dengan Laporan Polisi kerugian kurang lebih Rp50 miliar," ucapnya.

Jadi kami selaku kuasa hukum sangat mempertanyakan bagaimana perusahaan gagal bayar yang jelas-jelas mengatakan tidak sanggup bayar manfaat dan premi dana asuransi yang telah jatuh tempo.

Malah diperbolehkan menjaring korban baru, OJK ini jelas ngawur dan kami pertanyakan kenapa sanksi dicabut ketika para korban belum dibereskan malah bertambah. 'Apakah OJK ingin agar korban baru Kresna Life bertambah dan mencelakakan masyarakat luas dan bahkan mendorong ekonomi Indonesia ke jurang resesi?" ucap Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP.

Memamg benar pernyataan DPR Komisi 3 yang menyarankan agar KPK memeriksa Perusahaan gagal bayar dan OJK yang jelas tidak menjalankan fungsi otoritas dan pengawasannya dengan bertambahnya korban baru dan banyaknya perusahaan Investasi bodong termasuk perusahaan asuransi yang bahkan memiliki izin OJK namun bisa lolos dari pengawasan OJK sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Kresna Life mengeluarkan Perjanjian Kesepakatan Baru (PKB) yang menurut para korban adalah jebakan dan jerat bagi para korban agar mau menunggu 5 tahun untuk dibayarkan dengan cicilan, namun bagi yang setuju dicicil harus kehilangan Hak untuk menuntut baik pidana maupun perdata dikemudian hari. Intinya melepaskan kresna dari kewajiban hukum.

Alvin Lim menghimbau para korban Kresna Life untuk waspada karena mereka yang tandatangan PKB tidak bisa menuntut pidana dan perdata dan bahkan barang bukti kunci berupa Buku Polis Asuransi juga di minta oleh Kresna Life.

Parahnya, Kresna Life sekarang juga digugat PKPU di mana Kresna Life menjadi pihak termohon dalam perkara nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Sementara iti, Lukman Wibowo sebagai pihak pemohon. Jika diganjar pailit, nasib para korban Kresna Life makin tak menentu. S selaku korban Kresna Life mengatakan bahwa dirinya sudah berkali-kali audiensi dengan OJK dan Kresna Life, tetapi sebagai pihak pengawas OJK tidak bisa membantu dan membiarkan saja nasib para korban Kresna Life atas hilangnya hak mereka.

Pencabutan sanksi PKU Kresna Life oleh OJK, menunjukkan sikap tidak perduli OJK terhadap para korban dan bahkan dirinya memprediksi akan makin banyak Korban Kresna Life dengan masuknya pemegang polis baru. H korban Kresna Life Lainnya, mengaku heran.

Bagaimana OJK membiarkan Kresna Life yang tidak mampu membayar manfaat dan dana polisnya yang sudah jatuh tempo miliknya, dibiarkan menjaring nasabah baru untuk beli Polis Asuransi Kresna.

" Ngakunya Kresna Life itu kesulitan keuangan. Lalu nanti pemegang saham baru mau dibayar dengan apa? Dengan janji palsu dan buaian manis," katanya.

N korban Kresna Lainnya, meminta agar Presiden Jokowi mau melihat kondisi Pemegang Polis Asuransi Kresna Life yang menjadi korban. Asuransi itu adalah alat proteksi keuangan sehingga ketika jadi resiko, masyarakat mampu mengatasi resiko.

Ini justru malah ketika saya butuh uangnya, Kresna Life hanya memberikan janji palsu. OJK pun sebagai otoritas pengawas terkesan main mata dan bahkan menjustifikasi tindakan Kresna Life dengan pencabutan sanksi OJK.

Advokat Alvin Lim menambahkan, kepada Presiden Jokowi, agar melakukan tindakan tegas selaku pemimpin tertinggi negara RI. Apabila dibiarkan maka RI bukan jadi negara hukum tetapi menjadi negara mafia.

"Bapak Presiden yang terhormat, perintahkan Kapolri usut tuntas laporan pidana yang mandek di Polda dan Mabes karena Kresna Life sudah buat Satgas yang tidak berjalan. Proses para Terlapor, tangkap dan tahan apabila terbukti," ucapnya.

Perintahkan agar Kepala KPK bisa mengusut pencabutan sanksi PKU, jangan sampai pencabutan adalah karena ada oknum-oknum OJK yang bermain dengan oknum Kresna Life karena faktanya, korban Kresna Life makin bertambah, sangat tidak wajar kebijakan pencabutan di tengah wabah gagal bayar Kresna Life. Ini tindakan yang tidak sesuai dengan UU OJK.

LQ Indonesia Lawfirm menghimbau agar Presiden Jokowi bertindak tegas terhadap Kresna Life, agar tidak terjadi seperti kasus Jiwasraya yang terbukti adanya oknum koruptor pengemplang dana masyarakat bermain dengan oknum OJK.

'Kami yakin Presiden Jokowi itu hebat dan memiliki hati nurani bagi masyarakat Indonesia, " tutur Alvin.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto