logo

Perkom Ortaka Pintu Pemborosan KPK?

Perkom Ortaka Pintu Pemborosan KPK?

KPK
22 November 2020 13:09 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Seorang aktivis antikorupsi menuding Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Ortaka) KPK justru melahirkan pemborosan.  Struktur lembaga antirasuah menjadi gemuk, terutama terkait penambahan jabatan staf khusus bagi pimpinan KPK.

“Bukan tidak mungkin hal itu dilakukan agar dapat dimasukkan orang-orangnya pihak tertentu. Kalau hal itu sampai benar, maka kita rakyat ini merugi harus mengaji orang-orang yang sebenarnya bukan untuk lebih mengefektifkan dan menggiatkan pemberantasan korupsi yang kian menurun belakangan ini,” ujar aktivis antikorupsi itu di Jakarta, Minggu (22/11/2020).

Pendapat aktivis antikorupsi itu diperkuat mantan Ketua KPK Abraham Samad. Dia menilai Perkom yang membuat struktur lembaga antirasuah cenderung gemuk dan tak efektif. “Yang dibutuhkan oleh KPK saat ini penambahan SDM di sektor penindakan. Perkom saya lihat memungkinkan pimpinan punya staf khusus menjadikan organisasi KPK jadi gemuk, tapi tidak efektif. KPK kalau mau digemukkan harusnya pada bidang penindakan," kata Samad.

Dia menegaskan bukan staf khusus yang ditambah, melainkan penyidik dan penyelidik biar semakin efektif dan menggeliat pemberantasan korupsi. Jika jumlah penyelidik dan penyidik terbatas seperti ini, nanti pemberantasan korupsinya juga tidak cepat.

Samad mengatakan, penambahan SDM di sektor penindakan bisa mengakselerasi kinerja penindakan KPK. "Seharusnya di bidang penindakan ditambah penyidik dan penyelidik supaya akselerasi pemberantasan korupsi itu bisa berjalan lebih cepat, dan bisa menjangkau lebih luas," tuturnya. Samad juga menilai, penambahan struktur KPK untuk staf khusus ini merupakan bentuk pemborosan anggaran.

Pendapat serupa juga dilontarkan ICW. KPK dinilai tengah melakukan pemborosan anggaran. Sebab, tugas dari stafsus tersebut dinilai sudah terwakili dengan tugas pokok setiap bidang kerja yang ada di KPK. "Hanya pemborosan anggaran semata," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

ICW menilai bahwa problematika KPK saat ini bukan pada kebutuhan staf khusus, melainkan perbaikan di level pimpinan. Seringkali kebijakan yang dihasilkan oleh pimpinan bernuansa subjektif. “Sekali pun ada staf khusus, akan tetap tindakan maupun pernyataan Pimpinan masih seperti saat ini, tidak ada gunanya juga," ujarnya seraya meminta Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk memanggil pimpinan KPK guna memberikan klarifikasi atas keluarnya Perkom 7/2020 yang dinilai melenceng dari penguatan KPK.

Menanggapi tudingan tersebut,  Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, Perkom 7/2020 merupakan langkah KPK melakukan penataan organisasi sebagai wujud pelaksanaan UU 19/2019 tentang perubahan kedua atas UU 30/2002 tentang KPK. "Penataan organisasi dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis pimpinan KPK periode 2020 sampai dengan 2024, strategi yang diterapkan dalam mengakselerasi pemberantasan korupsi," ujar Alexander Marwata.

Akselerasi pemberantasan korupsi tersebut, kata Alex, melalui tiga pendekatan. Pertama, melalui pendidikan antikorupsi. "Mendidik masyarakat agar mereka paham bahaya korupsi, agar mereka mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, tindakan-tindakan apa saja yang dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi,” kata Alex.***
 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto