logo

Covid-19: Dihalang-halangi Di Petamburan, Petugas Diminta Lakukan Pendekatan Persuasif

Covid-19: Dihalang-halangi Di Petamburan, Petugas Diminta Lakukan Pendekatan Persuasif

Ketua Satgas Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo
21 November 2020 21:15 WIB
Penulis : Gungde Ariwangsa SH

SuaraKarya.id - JAKARTA: Petugas diminta melakukan pendekatan secara persuasif dalam melaksanakan tracing, tracking dan treatment (3T) atas sejumlah titik kerumunan untuk mencegah penularan pandemi virus corona (Covid-19). Dalam masuk ke kluster-kluster yang dicurigai berpotensi menjadi pusat penularan, petugas mengajak masyarakat mau bekerjasama atas nama nilai-nilai kemanusiaan.  

Himbauan simpatik itu dikemukakan oleh Ketua Satgas Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, dalam rapat virtual (zoom) Sabtu sore (21/11/2020) menanggapi kesulitan yang dihadapi petugas dalam melakukan pelacakan di lapangan. Pembahasan rapat koordinasi fokus pada upaya tracing, tracking dan treatment atas sejumlah titik kerumunan. Diantaranya kerumunan Demo Omnibus Law RUU Cipta Kerja, paska liburan panjang,  penjemputan di Bandara, kerumunan di Tebet, Mega Mendung dan Petamburan baru-baru ini.

Dalam rapat virtual itu hadir antara lain Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Juga unsur satgas di sejumlah kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat dan Banten, serta Kepala Suku Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang ada di Jakarta. Host rapat mengatur Kepala Dinas Kesehatan dan petugas yang berinteraksi langsung untuk memberikan laporan fakta fakta di lapangan.

Doni mendapat laporan, petugas kesehatan masih kesulitan untuk melakukan pelacakan. Mereka dihalang-halangi ketika hendak masuk melakukan tracing dan tracking baik di Petamburan maupun di Megamendung.

“Mulailah dengan tracing dari Lurah Petamburan. Selanjutnya tes massal dari keluarga inti semua yang positif,” ujar Doni Monardo.

Dalam kesempatan itu, para peserta menyampaikan data-data terkini terkait perkembangan terakhir Covid-19 di wilayah tugas masing-masing daerah, maupun secara khusus yang terjadi di klaster-klaster khusus, seperti disebut di atas. Satgas Covid-19 Pusat diharapkan, tidak saja memberi tambahan fasilitas swab tetapi juga dukungan agar bisa masuk ke kluster kluster yang dicurigai berpotensi menjadi pusat penularan.

Doni berbicara di sesi akhir rapat, yang selesai menjelang kumandang adzan maghrib. “Kerja, tetap lebih baik daripada berpangku tangan,” katanya memberi pesan penutup dalam pengarahan itu

Kerelaan Melakukan Swab

Dalam arahannya, Doni Monardo menyadari benar kesulitan yang dihadapi di lapangan. Tak lupa ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras para petugas di lapangan. Doni mengemukakan, dibutuhkan kerelaan hati dari masyarakat untuk melakukan swab, utamanya bagi yang pernah mengikuti kerumunan termasuk selama liburan panjang, demo Omnibus Law RUU Cipta Kerja. “Tes swab di Puskesmas, tidak dipungut biaya,” tegasnya.

Tak lupa, Doni Monardo berharap dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat di setiap daerah, termasuk para Ketua RT dan Ketua RW.

“Sampaikan bahwa kami akan melakukan test massal, dimulai dari keluarga inti yang positif. Ini bagian dari upaya memutus mata rantai penularan Covid-19. Upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan semua pihak. Karenanya perlu kerja sama yang baik dan harmonis. Semua harus dilakukan dengan pendekatan humanis,” papar Doni.

Kepada aparat Satgas Covid-19 daerah, Doni Monardo meminta untuk melanjutkan kerja kerasnya menemukan kasus positif dan segera dilakukan karantina di tempat yang telah ditentukan bagi OTG maupun yang sudah bergejala, supaya semua bisa selamat. “Bagi yang positif, pemerintah menyediakan fasilitas isolasi mandiri. Jangan ragu untuk ikut test, dan jangan takut kalau positif,” tambahnya.

Hindari Kerumunan

Mengutip imbauan Doni Monardo saat melakukan kunjungan ke Yogyakarta sehari sebelumnya. Bahwa ia mengimbau para kepala daerah, termasuk semua Gubernur agar mengantisipasi terjadinya kerumunan akibat kegiatan-kegiatan sosial-keagamaan yang mungkin bakal digelar di daerahnya. “Cegah dan tangkal sejak dini, jangan sampai kegiatan kerumunan yang melanggar protokol kesehatan terjadi,” kata Doni.

Kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, Doni juga menyerukan agar bisa menjadi teladan penerapan protokol kesehatan. “Covid-19 ini nyata, bukan rekayasa. Korban sudah ribuan, termasuk para tenaga medis. Kita sudah delapan bulan bekerja keras mengendalikan penyebarannya. Tolong jangan mengecewakan hasil kerja keras kami selama ini,” tandas Doni.

Dalam penegakan disiplin masyarakat menerapkan protokol kesehatan, sekali lagi Doni menekankan "prinsip nondiskriminasi". Bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

“Salus populi suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu prinsip kami,” tegas Doni Monardo. ***

Editor : Gungde Ariwangsa SH