logo

Perkom Kian Giatkan Pemberantasan Korupsi

Perkom Kian Giatkan Pemberantasan Korupsi

KPK
21 November 2020 16:56 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Setelah ditambah Kedeputian dan Direktorat dalam struktur baru KPK, lembaga antirasuah itu ditantang tetap optimal dalam pemberantasan korupsi di segala bidang, termasuk di industri keuangan. Pendapat yang menyebutkan perubahan struktur organisasi melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) 7/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaka) KPK menghambar kinerja KPK harus dikesampingkan.

Hal itu dikemukakan Salamuddin Daeng, pengamat ekonomi dan politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI). Dia menyebutkan dengan bertambahnya jumlah Deputi dan Direktur di KPK sepatutnya diikuti dengan peningkatan kinerja lembaga antikorupsi dalam mengungkap skandal korupsi yang merugikan negara. “Selama ini KPK lebih jago operasi tangkap tangan (OTT). Saat ini KPK nyaris belum berbuat banyak pada pembenahan sektor keuangan. Karena itu, KPK harus memiliki pemahaman bahwa pembenahan sektor keuangan adalah kunci bagi penyelamatan ekonomi negara,” tutur  Salamuddin, Jumat (20/11/20).

Perkom ini justru merupakan amanat dari PP 41 Tahun 2020 sebagai turunan dari UU baru KPK. Bahkan prasyarat sebelum adanya peraturan alih status pegawai KPK menjadi ASN.

“Perkom merupakan hasil pemikiran bersama dan telah dibahas terbuka di internal KPK sejak Juli 2020. Sebelumnya, Perkom selain dinilai menjadikan organisasi KPK gemuk, juga dinilai bertentangan dengan UU KPK terkait strukturnya. Selain itu, beberapa jabatan seperti staf khusus pun disorot karena dinilai pemborosan anggaran saja,” tuturnya.

Dengan memberantas kasus korupsi di industri keuangan, KPK berkontribusi pada kemajuan ekonomi negara. “Terdapat jutaan orang yang dirugikan akibat adanya dugaan kongkalikong antara pengusaha dengan sejumlah oknum pejabat, hingga otoritas pengawas,” ujarnya. Dengan struktur baru, Salamudin berharap KPK memiliki konsentrasi di dalam upaya pemberantasan korupsi demi membenahi sektor keuangan sekaligus turut berkontribusi dan berkolaborasi dalam reformasi sektor keuangan.  “Kini legistimasi KPK sedang turun, tapi dia dapat mengembalikan kepercayaan publik apabila KPK dapat membenahi sektor keuangan,” tuturnya. Jika KPK berhasil menata ini, tentu kredit poin baginya karena sektor keuangan adalah kunci ekonomi negara.

Perkom juga merupakan amanat dari PP 41 Tahun 2020 sebagai turunan dari UU baru KPK. Bahkan prasyarat sebelum adanya peraturan alih status pegawai KPK menjadi ASN.

“Perkom merupakan hasil pemikiran bersama dan telah dibahas terbuka di internal KPK sejak Juli 2020. Sebelumnya, Perkom selain dinilai menjadikan organisasi KPK gemuk, juga dinilai bertentangan dengan UU KPK terkait strukturnya. Selain itu, beberapa jabatan seperti staf khusus pun disorot karena dinilai pemborosan anggaran saja,” tuturnya.

Sesungguhnya tidak demikian, karena  Perkom Nomor 7 tahun 2020 tentang Ortaka oleh KPK sendiri dinilai dapat mengakselerasi pemberantasan korupsi menggantikan aturan sebelumnya Perkom Nomor 3 Tahun 2018. "KPK melakukan penataan organisasi sebagai wujud pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penataan organisasi dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis pimpinan KPK periode 2020 sampai dengan 2024 strategi yang diterapkan dalam mengakselerasi pemberantasan korupsi," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Untuk mengakselerasi pemberantasan korupsi, kata Alex, KPK menggunakan tiga pendekatan.  Pertama, melalui pendidikan antikorupsi. Tindakan ini dikenal dengan pendekatan preventif yang dilakukan agar seseorang tak ingin melakukan korupsi.

"Kita ingin mendidik masyarakat agar mereka paham bahaya korupsi, agar mereka mengetahui apa yang mereka dimaksud dengan korupsi, tindakan-tindakan apa saja yang dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi hingga tidak ingin melakukan korupsi, karena korupsi tidak baik," tuturnya.

Kedua, melakukan perbaikan sistem/kebijakan.  Alex mengatakan, hal ini dilakukan dengan menutup celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan korupsi. "Banyak kejadian korupsi akibat lemah dalam sistem. KPK saat ini mendorong 8 program perbaikan tata kelola pemerintah antara lain misalnya terkait dengan pelaksanaan, perencanaan, dan penganggaran," ujarnya.

Berikutnya, melalui kegiatan penindakan. Hal ini, agar pelaku korupsi bisa dibuat jera. Alex menyebut, tiga pendekatan ini dilakukan secara paralel. "Dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan atau dikenal dengan istilah represif yang menimbulkan efek jera, sehingga orang takut untuk melakukan korupsi," ujarnya.***

 

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto