logo

Lahirnya Pemimpin Di Tengah Politik Dinasti

Lahirnya Pemimpin Di Tengah Politik Dinasti

19 November 2020 08:52 WIB

SuaraKarya.id - Oleh: Bambang Istianto

Seiring dengan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik, dinilai akan berdampak terhadap  kualitas pemimpin pada pemilihan kepala daerah serentak yang digelar 9 Desember mendatang.

Padahal, Osborne berpendapat bahwa "tidak ada yang lebih penting kecuali pemimpin". Apakah pemimpin sebagai Presiden, Gubernur dan Wali Kota harus memiliki kemampuan dan kapasitas yang baik. 


Berdasarkan hasil survei Charta Politika yang dirilis tanggal 28 Agustus tahun 2018 silam, hasilnya cukup mengejutkan. Di mana 45, 8 persen respoden menilai partai politik menjadi lembaga yang tidak bisa dipercaya.  

Relasi antara kepercayaan publik terhadap partai politik dengan kualitas pemimpin yang dihasilkan oleh pilkada serentak tersebut,  menarik  kita bedah melalui kajian  tulisan pendek ini. 

Padahal, secara teoritis fungsi partai politik salah satunya yang strategis yaitu  menetapkan seseorang menjadi pemimpin pemerintahan. Namun dalam kehidupan partai politik di Indonesia terjadi disfungsi partai politik. 

Artinya fungsi fungsi seperti artikulasi, sosialisasi politik, rekruitmen dan agregasi tidak dijalankan oleh partai politik secara proporsional dan bahkan cenderung anomali. 

Misalnya, fenomena di Klaten beberapa waktu yang lalu, para istri bupati yang silih berganti berebut menjadi kepala daerah. Peristiwa politik ini sebenarnya tidak elok dan menggelikan. Kejadian tersebut tentunya tidak lepas dari peran partai politik. 

Terutama fenomena terjadinya dinasti politik dibiarkan tumbuh semakin liar.  Jika fungsi partai politik berjalan dengan wajar peritiwa tersebut tidak akan terjadi. Fenomena politik yang terjadi di Klaten salah contoh kasat mata dampak politik dinasti yang terburuk.

Meskipun secara normatif dan kajian ekedemik politik dinasti masih menjadi polemik dan perdebatan ditengah masyarakat.  Akan tetapi standar nilai masyarakat terhadap politik dinasti cenderung negatif. 

Jika mencermati pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak tersebut isu yang telah berhembus justru isu politik dinasti semakin dominan. Beberapa daerah yang sudah ramai menghiasi media massa yaitu pilkada di Kota Solo, Kota  Medan, Kota  Kediri dan lain lain,  penilaian publik yaitu telah terjadi politik dinasti.  

Relasi antara pemilihan umum kepala daerah dengan kualitas pemimpin yang dihasilkan secara demokrasi tersebut perlu dilakukan penelitian yang lebih banyak supaya rekomendasi hasil penelitian untuk dijadikan bahan evaluasi model pemilihan "one man one vote" lebih cermat dan akurat.  

Secara empristik pemilihan umum langsung dan model tersebut dinilai telah  mencinderai nilai demokrasi dan bahkan ada yang menyebut praktek demokrasi cenderung mengarah "demokrasi kriminal" (Rizal Ramli ). 

Tesis tersebut dapat dibuktikan dengan banyak terjadi para kepala daerah yang tertangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Pemimpin pemerintahan di daerah yang dihasilkan dari politik dinasti juga tidak sedikit yang   berurusan dengan KPK.

Contohnya Bupati Klaten yang ditangkap KPK  juga seorang istri mantan Bupati.  Sedangkan penggantinya yang saat ini sebagai petahana juga istri mantan Bupati Klaten.  Sebenarnya cukup menarik mempelajari profile kepemimpinan para kepala daerah yang dilpiih melalui sistem pemilu model one man one vote.

Seharusnya jika fungsi partai politik berjalan normal maka  kualitas kepemimpinan kepala daerah merata di seluruh wilayah Indonesia. Artinya kemampuan dan kapasitas dalam manajemen pemerintahan ada pada standar yang optimal dipastikan kepala daerah tersebut adalah seorang kompeten.  

Dengan demikian pada  era otonomi daerah justru "kedekatan pemimpin dengan akar rumput  tidak ada sekat lagi". Karena itu  mendalami kualitas kepemimpinan kepala daerah cukup menarik dalam perspektif kesejahteraan rakyatnya. 

Seperti diketahui bahwa Jumlah kepala daerah yaitu sebanyak 416 Kabupaten dan 98 Kota serta 34  Gubernur. Jadi total 524 Kepala Daerah dan namun sejumlah 298 Kepala Daerah di Indonesia justru tersangkut korupsi.  

Data tersebut mencerminkan kualitas kepemimpinan 56,8 persen kepala daerah di Indonesia bermental korupsi. Angka prosentase hampir 60 %  sudah sangat mengkhawatirkan. Dengan demikian  karakter kepemimpinan kepala daerah saat ini tidak korelatif dengan tujuan desentralisasi yaitu mendekatkan pemimpin dengan rakyatnya. 

Karena itu  dengan kedekatan pemimpin dengan rakyatnya menjadi kunci      kesejahteraan rakyat mudah terwujud. Demikian pula  proses demokratisasi dalam pemilihan kepala daerah tujuan utama yaitu memberikan penguatan terhadap "distribusi kekayaan ekonomi yang merata sampai ke akar rumput". 

Dengan demikian karakter kepemimpinan yang bermental korupsi tersebut  menjadi anti tesis dengan upaya  terwujudnya kesejahteraan rakyat di daerah.  Di tengah ramainya isu isu politik dinasti disekitar kepala daerah sudah barang tentu politik dinasti memberikan kontribusi terhadap terpilihnya pemimpin yang bermental korupsi tersebut. 

Contoh kasus politik dinasti yang berimplikasi perilaku korupsi yaitu Ratu Atut mantan Gubernur Banten dan Bupati Klaten Sri Hartini istri mantan Bupati Klaten.   Meskipun secara empristik telah terbukti bahwa pemilihan umum langsung dan model "one man one vote" terbukti menghasilkan pemimpin relatif kurang berkualitas.  

Namun para elite partai politik tetap  melanjutkan pemilihan umum langsung tersebut tanpa reserve.  Dengan demikian harapan Osborne bahwa "pemimpin harus memiliki kemampuan  dan kapasitas manajemen pemerintahan yang handal sulit terpenuhi. Memang kualitas kepemimpinan kepala daerah yang ideal yaitu" visioner, demokratis, profesional". dipengaruhi banyak faktor. 

Faktor tersebut antara lain sistem pemilu, peran partai politik, partisipasi publik, integritas individu, nilai nilai dan lain. Tetapi variabel yang dominan yaitu sitem pemilu, partai politik dan partisipasi publik. 

Dengan demikian muncul fenomena politik dinasti dan pemimpin daerah bermental korupsi, fenomena tersebut diduga dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut yaitu sistem pemilu, partai politik dan partisipasi publik. 

Relasi ketiga variabel tersebut secara singkat dapat  jelaskan yaitu: pertama sistem pemilu langsung dan one man one vote sudah berimplkasi terhadap rusaknya demokrasi. Kedua; partai politik; kepercayaan publik terhadap partai politik yang rendah dan partai politik telah membiarkan dinasti politik tumbuh subur dan terkesan membiarkan.

Serta terjadinya disfungsi partai politik Ketiga partisipasi publik; partispasi masarakat  dalam melakukan kontrol lemah. Dengan demikian mencermati pilkada serentak ketika ketiga variabel belum diperabaiki maka "menguatnya politik dinasti dan pemimpin yang dihasilkan tidak jauh dari karakter  bermental korupsi.

Oleh karena itu sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap kebijakan bidang politik tersebut.

Penulis: Direktur Eksekutif CPPS Indonesia

Ketua Bidang PPP Asian (Asosiasi Ilmuan Administrasi Negara)

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto