logo

Juniver: WanaArtha Pastikan Lakukan Perlawanan Hukum Perjuangkan Hak Pemegang Polis

Juniver: WanaArtha Pastikan Lakukan Perlawanan Hukum  Perjuangkan Hak Pemegang Polis

Juniver Girsang (kanan) yang juga Ketum Perhimpunan Advokat Indonesia menyampaikan komitmennya mengupayakan perjuangan kembali hak-hak Pemegang Polis (PP) atas putusan PN Jakarta Pusat dalam amarnya yakni perampasan Sub Rekening Efek (SRE) oleh negara (ist)
10 November 2020 16:39 WIB
Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kuasa Hukum PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha, Juniver Girsang memastikan manajemen WanaArtha Life menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan kembali hak-hak Pemegang Polis (PP) atas putusan PN Jakarta Pusat dalam amarnya yakni perampasan Sub Rekening Efek (SRE) oleh negara.

Perlawanan hukum Juniver dari Firma Hukum Juniver Girsang dan rekan akan dilayangkan karena menganggap putusan Hakim PN JakPus tidak dapat memberikan rasa keadilan bagi 26 Ribu Pemegang Polis yang tersebar seluruh Nusantara.

"Perusahaan akan tetap memperjuangkan hak-hak Pemegang Polis yang turut tersita dalam rekening efek karena sama sekali tidak terlibat dengan kejahatan terdakwa dan juga bukan milik terdakwa," kata Juniver Girsang, Selasa (10/11/2020) di Jakarta.

Menurut Juniver Girsang, peristiwa yang menimpa WanaArtha Life adalah kejadian tidak terduga dan di luar kendali manajemen.

Dia menegaskan, aset-aset WanaArtha Life tidak layak untuk dilakukan pemblokiran dan/atau penyitaan dalam tindak pidana korupsi Jiwasraya dikarenakan sumber dananya berasal pure dari premi nasabah.

"Pembelian saham, reksadana, dan obligasi merupakan transaksi bisnis murni dalam rangka investasi yang dilakukan oleh PT AJ Adisarana sebagai investor," Ketum Perhimpunan Advokat Indonesia ini.

Kata Juniver, pengelolaan atau penempatan investasi merupakan transaksi murni yang dilandasi oleh itikad baik bahwa objek yang diperjualbelikan bukan berasal dari hasil tindak pidana yang berkaitan dengan PT Asuransi Jiwasraya atau terdakwa Benny Tjokrosaputro atau terdakwa Heru Hidayat serta terdakwa-terdakwa lainnya.

"PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha bukanlah nominee dari atau yang ditunjuk oleh terdakwa Benny Tjokrosaputro dan terdakwa Heru Hidayat serta terdakwa-terdakwa lainnya, sehingga hal tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 ayat 1 KUHP," ucapnya.

Juniver meyakini kebenaran selalu datang di akhir. Diharapkan hal tersebut dapat terwujud dan keadilan sejati dari hak asasi Pemegang Polis dapat dipenuhi.

Di tempat lain, salah satu Pemegang Polis, Stephanie menyebut nasabah WanaArtha sedang bersatu melakukan konsolidasi dari berbagai wilayah di Indonesia guna mempersiapkan upaya hukum untuk membuktikan bahwa dana yang saat ini dirampas negara bukan merupakan milik Benny Tjokro atau terlibat dengan terdakwa lainnya, melalui pembuktian fotokopi polis sesuai KTP Pemegang Polis beserta bukti transfer serta fotokopi identitas.

Stephanie bersama 26 Ribu Pemegang Polis WanaArtha mengharapkan upaya hukum keberatan pihak ketiga itu dapat menjadi terobosan hukum bahwa hukum di Indonesia dapat memberikan keadilan tidak hanya bagi sebagian orang tetapi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain upaya perbuatan melawan hukum (PMH) keberatan atas perampasan negara yang dilakukan oleh Advokat Senior, Juniver Girsang, upaya serupa akibat putusan majelis hakim Tipikor PN Jakpus yang sangat merugikan nasabah WanaArtha juga akan dijabani melalui upaya hukum keberatan pihak ketiga beritikad baik sesuai payung hukum pasal 19 UU Tipikor dengan menunjuk kuasa hukum Esther Jusuf yang mewakili Pemegang Polis WanaArtha Life.

Ribuan nasabah WanaArtha akan bersama-sama berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran bersama aktivis HAM penerima Yap Thiam Hien Award tersebut.

Menurut Esther Jusuf, Pemegang Polis WanaArtha sangat berharap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dapat mempertimbangkan keberatan penyitaan Sub Rekening Efek (SRE) PT AJAW.

"Sub Rekening Efek itu antara lain berisi dana premi kelolaan ribuan Pemegang Polis seluruh Indonesia. Penyitaan Sub Rekening Efek PT AJAW adalah penegakan hukum yang dilakukan secara sewenang- wenang, serampangan, tanpa memperhatikan rasa keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Penyitaan ini telah mengorbankan hak-hak asasi ekonomi pemegang polis," tegas Esther.

Oleh karena itu berdasarkan Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 19, pegiat HAM ini juga mengajak para Pemegang Polis untuk melakukan upaya hukum untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka yang terampas karena tindakan "abuse of power".***