logo

Perbaiki Birokrasi, Pradi-Afifa Bakal Permudah Perizinan

Perbaiki Birokrasi, Pradi-Afifa Bakal Permudah Perizinan

25 Oktober 2020 13:22 WIB
Penulis : Syamsudin Walad

SuaraKarya.id - DEPOK: Birokrasi menjadi masalah klasik di sejumlah daerah, termasuk di Depok. Soal lamanya mengurus KTP dan perizinan lainnya menjadi sorotan saat pilkada ini. Karena itu paslon nomor 1 Pradi-Afifah yang bertarung melawan Idris-Imam dalam perebutan kursi wali kota dan wakil wali kota Depok berjanji akan memperbaiki birokrasi dan mempermudah perizinan.

Calon Wakil Walikota Depok nomor urut satu, Hj Afifah Alia berkomitmen mempermudah berbagai perizinan di Kota Depok. “Mudah-mudahan ke depannya izin-izin di Kota Depok akan lebih mudah,” tegas Afifah.

Tekad tersebut mengemuka saat diskusi yang diselenggarakan Majalah Property&Bank, dalam acara Webinar Nasional Ngopsor bertajuk Bagaimana Afifah Alia menata Kota Depok dan menjadikan kawasan ini menjadi tempat tinggal, berusaha dan bekerja yang nyaman? Acara yang berlangsung pada Jumat (23/10/2020), dipandu oleh Indra Utama (Pemimpin Umum Majalah Property&Bank) dan M. Ridaf Sukri (Redaktur Majalah Property&Bank).

Soal perizinan, kata Afifah, nantinya akan dilakukan secara profesional dan tak berbelit. “Perizinan dilakukan dengan cara profesional. Jika perizinannya bermasalah, segera direspon dengan surat tertulis, bukan terkatung-katung tanpa jawaban,” ucap Afifah.

Afifah menjelaskan, selama ini jika ingin mengurus perizinan di Depok, harus memakan waktu lama prosesnya dan berbelit. Afifah bahkan pernah melaporkan pemkot Depok ke Ombudsman (lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik), lantaran ia sendiri mengalami hal ini.

“Saat itu, saya sedang menyiapkan lahan untuk mendirikan gudang di kawasan Depok. Namun, saat saya urus, kok proses birokrasinya berbelit dan bertele-tele. Padahal saya sudah siapkan site plan-nya. Saya pun masih nggak tahu, faktor apa yang membuat perizinan itu lambat diporses. Tidak ada surat tertulis yang memberitahu jika izin saya itu tidak keluar, tidak ada kepastian faktor apa penyebabnya, dan sama sekali tidak jelas. Akhirnya, saya laporkan hal ini ke Ombudsman. Dan Ombudsman, akhirnya memerintahkan kepada Pemkot Depok, agar segera menyelesaikan perizinan proyek saya tersebut dengan cepat,” beber Afifah yang merupakan Chief Executive Officer (CEO) PT Perdana Satya Bhakti.

Selain itu, Afifah juga menyoroti layanan publik di Kota Depok. Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya adalah terkait pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). “Contoh yang paling sering (pengaduan) adalah soal KTP. Dari tahun ke tahun masalahnya itu-itu saja. Prosesnya lama, blangkonya kosong, belum lagi petugasnya kadang enggak ada,” katanya dengan nada gemas.

Alumni Faklutas Teknik Sipil Universitas Pancasila (UP) ini pun mengaku tak habis pikir, Depok yang notabene kota metropolitan, masih terbelenggu dengan persoalan-persoalan klasik tersebut. “Solusinya ketegasan. Leadership pemimpinnya. Masa iya orang ngurus KTP, KK, sampai bulanan. Bahkan tahunan. Ini ada apa,” ungkap Ketua Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Kota Depok, yang merupakan sayap Islam PDI Perjuangan.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto