logo

Saksi Diharapkan Bongkar Kejahatan Mertua-Menantu

Saksi Diharapkan Bongkar Kejahatan Mertua-Menantu

terdakwa Nurhadi
24 Oktober 2020 14:38 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Saksi yang bakal dihadirkan JPU dalam kasus mertua Eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, diharapkan dapat membongkar apa yang sesungguhnya terjadi. Kendati tidak mengajukan nota keberatan secara formal, Nurhadi tetap berkeberatan dengan surat dakwaan jaksa.

“Jika saksi-saksi JPU kuatkan surat dakwaan apa yang dikemukakan terdakwa maupun penasihat hukumnya hanyalah isapan jempol belaka,” tutur seorang pembela, yang mengaku penasaran dengan kasus tersebut di Jakarta, Sabtu (24/10/2020).

JPU dalam surat dakwaannya mempersalahkan Nurhadi dan Rezky melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 12 B UU Tipikor jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Namun Nurhadi membantah dakwaan tersebut. Dia menegaskan dakwaan jaksa tidak benar. "Saya mohon keadilan yang seadil-adilnya karena semua dakwaan yang diajukan itu semuanya tidak benar. Nanti saya akan buktikan," kata Nurhadi yang mengikuti sidang melalui video conference.

Penasihat hukum Nurhadi, Maqdir Ismail, menilai dakwaan JPU KPK terhadap kliennya tersebut dipaksakan. "Dakwaan terhadap Pak Nurhadi ini telah disusun tidak berdasarkan fakta, berdasarkan keterangan saksi. Dakwaan ini terlalu dipaksakan," kata Maqdir.

Dia menilai ada sejumlah kejanggalan dalam dakwaan suap. Salah satunya, saksi yang memberi keterangan soal adanya suap adalah Iwan Cendekia Liman berdasarkan pembicaraan antara Iwan dan Rezky. "Betul bahwa ada transaksi pinjam-meminjam dan bantuan pengurusan pinjam kepada Bank antara Rezky Herniyono dengan Pak Nurhadi. Akan tetapi kesepakatan mereka ini di luar pengetahuan Pak Nurhadi," ujar Maqdir.

Kejanggalan lain yang disoroti Maqdir ialah belum diperiksanya Hiendra selaku pemberi suap karena Hiendra masih berstatus buron serta jabatan Nurhadi selaku Sekretaris MA yang tidak memiliki kewenangan dalam memutus perkara. Maqdir juga membantah dakwaan gratifikasi. Menurut Maqdir, uang Rp 37,2 miliar bukanlah gratifikasi melainkan transaksi yang melibatkan Rezky. Maqdir menyebut uang Rp 2,4 dari Handoko Sutjitro adalah transaksi jual beli mobil antara Handoko dan Rezky. Adapun sidang berikutnya akan digelar pada Rabu (4/11/2020) dengan agenda pemeriksaan saksi karena Nurhadi dan Rezky tidak mengajukan eksepsi. "Saya mengerti apa yang disampaikan dalam dakwaan baik dakwaan pertama dan dakwaan kedua sudah jelas. Saya sampaikan saya tidak mengajukan eksepsi," kata Nurhadi.

JPU KPK mendakwa bekas Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, menerima suap dan gratifikasi senilai total Rp 83 miliar. Jika dirinci, suap yang diterima Nurhadi dan Rezky sebesar Rp 45.726.955.000 sedangkan gratifikasi yang diterima mereka sebesar Rp 37.287.000.000. "Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/10/2020).

JPU KPK mengungkapkan, suap Rp 45,7 miliar itu diperoleh dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto yang sampai saat ini masih buron. Suap diberikan untuk mengurus perkara antara PT MIT dan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait sewa menyewa depo container milik PT KBN seluas 57.330 meter persegi dan seluas 26.800 meter persegi di wilayah KBN Marunda.  Saat itu, PT MIT menggugat PT KBN ke PN Jakarta Utara terkait pemutusan secara sepihak atas perjanjian sewa menyewa. PN Jakarta Utara mengabulkan gugatan PT MIT tersebut dan menyatakan perjanjian sewa menyewa tetap sah dan mengikat serta menghukum PT KBN membayar ganti rugi sebesar Rp 81.778.334.544. PT KBN yang tak menerima putusan itu lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) setelah banding mereka ditolak.

Pada tingkat kasasi, MA menyatakan pemutusan perjanjian sewa menyewa tersebut sah serta menghukum PT MIT membayar ganti rugi sebesar Rp 6.805.741.317 ke PT KBN. Setelah putusan MA itu keluar, PT KBN memohon kepada PN Jakarta Utara agar dilakukan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dilakukanlah upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) dan mengurus penangguhan eksekusi. Hiendra pun memberikan uang Rp 300 juta dan cek atas nama PT MIT sejumlah Rp 5 miliar kepada Rahmat yang bisa dicairkan setelah permohonan PK PT MIT telah didaftarkan. Pada 25 Agustus 2014, diajukan PK ke MA melalui PN Jakarta Utara dan mengajukan pemohonan penangguhan eksekusi atas putusan kasasi MA. Namun, beberapa hari kemudian Hiendra menyampaikan bahwa kuasa Rahmat telah dicabut sehingga Rahmat dilarang mencairkan cek senilai Rp 5 miliar di atas dengan alasan Hiendra telah menunjuk advokat lain untuk mengurus perkara itu. "Pada kenyataannya, Hiendra meminta Terdakwa II (Rezky) yang merupakan menantu sekaligus orang kepercayaan terdakwa I (Nurhadi) untuk pengurusan perkara tersebut," kata JPU KPK.

Hiendra kemudian mengajukan gugatan kedua kepada PT KBN di PN Jakarta Utara untuk dapat melakukan penundaan eksekusi putusan MA. Nurhadi dan Rezky lalu mengupayakan penundaan eksekusi tersebut hingga akhirnya Ketua PN Jakut mengeluarkan penetapan menangguhkan isi putusan kasasi MA sampai dengan adanya putusan PK dan gugatan baru Hiendra diputus oleh PN Jakut. Sebagai realisasi pengurusan perkara tersebut, pada awal 2015, Rezky melalui Calvin Pratama membuat perjanjian dengan Hiendra agar Hiendra memberikan fee sebesar Rp 15 miliar kepada Rezky dengan jaminan cek atas nama PT MIT senilai Rp 30 miliar.***

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH