logo

Jual Beli Suara Dalam Pilkada Semakin Mahal

Jual Beli Suara Dalam Pilkada Semakin Mahal

KPK
24 Oktober 2020 14:36 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Suap menyuap masih begitu mengkhawatirkan pada Pilkada Serentak 2020. Nilai satu suara tidak main-main dan variatif. Bisa mulai dari Rp50 ribu sampai satu juta rupiah satu suara. Tidak terkecuali di kabupaten yang sebagian besar penduduknya miskin atau PAD-nya kecil. Jual beli suara sudah bagai suatu keharusan.

Kendati merajalela suap atau jual beli suara dalam pilkada,  Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mengatakan lembaga antirasuah tak bisa menangkap kesemuanya. Pasalnya, KPK dibentuk untuk menangani perkara dengan kerugian yang besar dan dengan nama besar. "Jangan semuanya berharap ke KPK, karena KPK menangani kasus yang besar-besar. Kalau di kabupaten yang bisa ditangkap KPK itu Bupati, Wakil Bupati, DPRD, pimpinan proyek, kepala proyek, polisi, jaksa, hakim, pengacara, sipir penjara, atau pemeriksa atau penyidik pajak," katanya.

"Kalau kepala desa korupsi tidak bisa ditangkap KPK langsung, bisanya polisi dan jaksa. Kecuali, kepala desa ditangkap, kasus ditangani polisi atau jaksa, kemudian kepala desa tersebut terlepas dari kasus terus dia bayar Rp10 juta ke polisi atau jaksa. KPK tangkap polisi dan jaksanya, bisa. Baru kepala desanya ditangkap," tutur Giri.

Giri Suprapdiono kemudian menceritakan masa kecilnya di desa. Saat kecil, dirinya sudah melihat adanya suap menyuap dalam pemilihan kepala desa. "Menjelang pemilihan suara ada pembelian suara yang lumayan besar, zaman saya kecil nilainya itu Rp25 ribu per orang. Sekarang tentu semakin besar," ujar Giri, Jumat (23/10/2020).

Giri mengaku tempat tinggal masa kecilnya sekitar 30 kilometer dari kota. Menurut Giri, bahkan jika ingin memenangkan ajang pemilihan kepala desa, sang calon bisa memberikan uang lebih banyak. "Walaupun kepala desa enggak punya gaji. Dia hanya punya (tanah) bengkok, bengkoknya kalau enggak salah 8 hektare, kalau saya hitung pendapatannya hanya beberapa," ceritanya.

Itu saat dirinya masih kecil. Kini, kata Giri, untuk menjadi seorang kepala desa bisa mengeluarkan uang jauh lebih banyak. Berdasarkan informasi yang dia terima, seorang calon kepala desa berani mengeluarkan uang Rp1 juta untuk satu suara. "Sekarang, kepala desa sudah berani menawar suara itu bisa sampai Rp1 juta. Di Luwu itu orang sudah berani bayar Rp1 juta jadi kepala desa. Di Grobogan Rp1 juta juga, di Sumenep harganya Rp1 juta. Gede ya. Ini ongkos politik di desa," kata dia.

Di tingkat kabupaten/kota tentu lebih besar lagi. Satu juta rupiah pun satu suara tetap saja jumlahnya sudah begitu besar. Karena jumlah suara yang harus diraup ratusan ribu. Maka tidak heran kalau cukong, bandar, kontraktor-kontraktor menjadi ikut ambil bagian memenangkan salah satu pasang calon pimpinan daerah. Imbalannya tentu saja ada. Sebab, memang tidak ada yang gratis. Untuk kontraktor tentu saja proyek yang didapatkan begitu calon dukungannya tersebut berkuasa. Demikian pula pihak-pihak lainnya yang berandil menghimpun suara untuk calon tersebut. Memperoleh imbalan dari sisi yang digelutinya. Termasuk pemilik tempat hiburan. Siap berandil jika memang dibutuhkan calon penguasa daerah tersebut. Maka jadilah tim pemenang itu seolah menjadi bagian dari pimpinan daerah itu sendiri.***

Editor : Gungde Ariwangsa SH