logo

Pengadilan Tinggi DKI Perberat Hukuman Miftahul Ulum

Pengadilan Tinggi DKI Perberat Hukuman Miftahul Ulum

PT DKI
24 Oktober 2020 14:33 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Maksud hati dapat memperoleh keringanan hukuman apa daya vonis serupalah yang didapatkan. Hal itulah yang dialami terdakwa Miftahul Ulum, eks asisten pribadi bekas Menpora Imam Nahrawi.

Dalam upaya bandingnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta justru menerima banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK sehingga hukuman untuk terdakwa Miftahul Ulum naik menjadi 6 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. 

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Miftahul Ulum dengan pidana penjara selama 6 tahun, dan pidana denda sebesar Rp200 juta subside pidana kurungan selama 3 bulan," demikian bunyi amar putusan laman resmi Mahkamah Agung, Sabtu (24/10/2020). 

Terdakwa Ulum salah satu  yang terlibat dalam kasus suap terkait pengurusan proposal dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan gratifikasi dari sejumlah pihak. Pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Ulum divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Namun, vonis terhadap Ulum berbeda jauh dengan tuntutan JPU KPK  saat itu yakni 9 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan. Oleh karenanya, JPU KPK saat itu memutuskan untuk upaya banding. 

Majelis hakim PT DKI  yang memutus banding tersebut terdiri dari Achmad Yusak selaku hakim ketua serta Brlafat Akbar dan Lafat Akbar selaku hakim anggota. Putusan tersebut telah dibacakan pada 25 September 2020. Ulum dinilai terbukti sebagai perantara aktif penerimaan suap senilai Rp11,5 miliar dan gratifikasi sebesar Rp8,648 miliar.

PT DKI Jakarta sebelumnya menolak banding yang diajukan eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi. PT DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang manjatuhkan vonis 7 tahun bui bagi Imam dalam kasus kasus suap terkait pengurusan proposal dana hibah KONI dan gratifikasi dari sejumlah pihak.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Jakarta tanggal 29 Juni 2020 Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2020 PN Jkt.Pst," demikian bunyi amar putusan sebagaimana dikutip dari situs direktori putusan Mahkamah Agung.***

Editor : Gungde Ariwangsa SH