logo

Netralitas ASN Jadi Sorotan, PJS Walikota Depok Perintahkan Investigasi

Netralitas ASN Jadi Sorotan, PJS Walikota Depok Perintahkan Investigasi

20 Oktober 2020 21:00 WIB
Penulis : Syamsudin Walad

SuaraKarya.id - DEPOK: Meski Undang-undang telah mengatur soal netralitas ASN dalam Pilkada, termasuk dengan sanksi hukumnya, namun masih saja ada ASN yang coba-coba untuk tidak netral. Meski tidak secara terbuka, namun sinyal ke arah itu ada, khususnya di tingkat kelurahan. Seperti juga yang terjadi dalam pilkada Depok 2020.

Soal netralitas ASN di pilkada Depok ini pun tak lepas dari perhatian Pjs Walikota Depok Dedi Supandi. Dikatakan Dedi dirinya memang mendengar kabar soal itu.

“Iya betul, sudah ada laporan terkait netralitas ASN ia” kata pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Depok, Dedi Supandi saat dikonfirmasi awak media, Selasa (20/10/2020).

Dia menegaskan, telah mengeluarkan surat edaran tentang netralitas ASN di Kota Depok. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh dirinya selaku Pjs Wali Kota Depok.

“Jadi prosedurnya nanti kalau ada kasus harus dilakukan prosedur secara internal sudah ada dalam surat edaran kami,” terangnya.

Ketika disinggung ada berapa ASN yang telah dilaporkan, Dedi mengaku dirinya tidak bisa merinci secara detail. “Saya ini kan di Depok ini sebagai PPK (pejabat pimpinan kepegawain) laporan itu kan runut dari bawah dulu, saya belum tanya detail, tapi nanti saya tanyakan dulu,” tutur Dedi.

Dedi menyebut, adapun laporan yang masuk misalnya ialah bukti foto. Namun ia menegaskan, temuan tersebut perlu diteliti dan diperiksa lebih dalam. “Misalnya dengan bukti foto, tapikan harus diteliti dulu apakah itu foto terkini atau seperti apa,” kata dia

Selanjutnya, yang bersangkutan akan dipanggil dan ditelusuri sesuai dengan keputusan wali kota. “Jadi ada SOP-nya. Kalau secara kelembagan ini kan di BKPSDM, tapi kalau secara aturan bisa saya sharelah secara aturan yang kita buat,” jelas Dedi.

Dia tegaskan, yang jelas, sudah ada laporan terkait netralitas ASN. “Laporan-laporan itu kami dapat dari masyarakat. Saat ini masih dalam tahapan investigasi, dan nanti akan saya minta laporannya,” tegas Dedi.

Jika terbukti melanggar, maka akan ada sanksi tegas menanti. “Kalau sanksi itu mengacu pada peraturan, ada sanksi ringan, sedang dan berat. Macem-macem sanksinya, bisa berupa penahanan kenaikan gaji, tidak menerima tunjangan, bisa juga tidak ada kenaikan pangkat,” kata Dedi.

Dedi menuturkan, setiap pelapor akan dijamin kerahasian identitasnya sebagai bentuk perlindungan. “Untuk pelapor ada jaminan, pastilah. Tim investigasi untuk persoalan ini dipimpin oleh Sekertaris Daerah atau Sekda bersama beberapa perangkat daerah lainnya. Nanti dari tim inilah yang akan melapor pada saya. Pjs wali kota inikan sebagai PPK. Jadi keputusan itu bukan keputusan wali kota atau siapapun, tapi keputusan tim berdasarkan investigasi,” pungkasnya. ******