logo

PN Jakpus Izinkan Polri Sita SHM Terkait Kasus Perbankan DI BOII

PN Jakpus Izinkan Polri Sita SHM Terkait Kasus Perbankan DI BOII

PN Jakarta Pusat
20 Oktober 2020 11:11 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Debitur Rita KK/PT Ratu Kharisma mengapresiasi kebijakan atau penerbitan penetapan yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk menindak lanjuti permohonan izin penyitaan yang diajukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse Kriminal Polri.

“PN Jakarta Pusat betul-betul sebagai rumah keadilan bagi pencari keadilan seperti saya ini. Kalau penyitaan sudah benar-benar dilaksanakan Kepolisian, maka akan semakin terasalah upaya pencarian keadilan yang saya lakukan,” kata Rita KK mengomentari penerbitan penetapan PN Jakarta Pusat terkait kasus perbankan yang merugikan diri dan perusahaannya, Selasa (20/10/2020).

Sebab, dengan penetapan Nomor 770/Pen.Pid/2020/PN.JKT.Pst itu menjadi dapat dilakukan penyitaan oleh aparat Mabes Polri terkait tindak pidana perbankan dengan para tersangka Primasura Pandu Dwipanata, Sri Budiarti, Lisnawati, Prakash R Chugani, Olga Istandya, Aminah, Wikan Aryono, PK Biswas, LG Rompas, Gopal Krisna, Feri Kuswara, Anila Bala, Rakesh Sinha, Iim Wardiman, Banavar Anantharamaiah, Muhammad Yunan, Gatot Setiabudi, Sunardi, Sis Douantoro dan Siswantoro.

Tidak itu saja, dengan penetapan yang ditandatangani Albertus Usada SH MH atas nama Wakil Ketua PN Jakarta Pusat itu menjadi dapat pula dilakukan penyitaan atas sertifikat hak milik (SHM) Nomor 1682 di Jalan Kunti Utara 9 Kelurahan Seminyak Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atas nama  Budi Santoso di Jalan Talang Betutu Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

SHM Nomor 1682 tadinya atas nama pihak debitur Bank Swadesi yang berubah nama menjadi Bank Of India Indonesia (BOII) Rita KK/PT Ratu Kharisma (RK). Bahkan dijadikan agunan pinjaman di Bank Swadesi/BOII. Namun, karena kreditnya bermasalah dilakukan pelelangan atas agunan yang berupa villa (Kozy) itu hingga sertifikat hak milik itu berubah menjadi atas nama Budi Santoso.

Dalam persidangan kasus perbankan di BOII/Bank Swadesi di PN Jakarta Pusat dengan terdakwa Ningsih Suciati sendiri terungkap bahwa pelelangan itu dilakukan sarat rekayasa hingga harga diciutkan sedemikian rupa dan diwarnai keberatan pemilik agunan tersebut. Sayangnya, keberatan debitur, termasuk melalui proses hukum di pengadilan, tidak dapat menghentikan lelang yang ternyata juga tidak menyelesaikan hutang atau pinjaman debitur itu.

PN Jakarta Pusat sendiri, dalam penetapannya menyebutkan bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan penyitaan tersebut. Antara lain, karena terkait tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 46 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun1992 tentang Perbankan yang diduga dilakukan para tersangka.

Sebagaimana diketahui Laporan Polisi Nomor LP/233/VI/2011/Bali/Ditreskrim tanggal 25 Juni 2011 telah “melahirkan” 21 tersangka. Hal itu sesuai dengan Surat Ketetapan tersangka No S. Tap/ 32/V/ Res/2.2/2020/Dit Tipideksus tanggal 11 Mei 2020 perihal pemberitahuan penetapan tersangka. Mereka masing-masing atas nama 1. Prima Sura Pandu Dwipanata (eks AO/Direktur Kepatuhan Bank Swadesi/BOII), 2. Sri Budiarti (bekas Ka Legal), 3. Ny Lisawati (bekas Dirut), 4. Prakas R  Chugani (eks komisaris/pemilik Bank Swadesi), 5. Ny Olga Istandia (eks komisaris), 6. Ny Aminah (bekas Ka unit kredit), 7.Wikan Aryono (bekas Direktur Operasional), 8.PK Bhiswas (eks Wadirut), 9. LG Rompas (eks komisaris), 10. Gopal Krisna (eks Kaunit Kredit Korporasi), 11. Anil Bala (bekas Wadirut), 12. Rakesh Sinha (bekas Dirut), 13. Lim Wardiman (bekas Direktur), 14. Banavar Anantharamajah (eks Komut), 15. Muhamad Yunan HE ( eks AO), 16. Gatot Setiabudi (bekas PJS pimpinan KPO), 17. Sunardi (bekas Admin Kredit), 18.  Sis Douantoro (bekas Analis Kredit), 19. Siswantoro (bekas Kagrup Marketing), 20. Feri Koswara (eks pimpinan KPO atau direktur operasional Bank Swadesi/BOII) dan terkahir 21. Ningsih Suciati SE yang telah dituntut lima tahun penjara.***

 

Editor : Gungde Ariwangsa SH