logo

JBMI Mengusulkan Agar Megawati Soekarnoputri Ditetapkan Sebagai Pahlawan Demokrasi

JBMI Mengusulkan Agar Megawati Soekarnoputri Ditetapkan Sebagai Pahlawan Demokrasi

Foto kiri bawah: Ketua Umum DPP JBMI H. Albiner Sitompul. (suarakarya.id / dwi putro aa)
19 Oktober 2020 22:01 WIB
Penulis : Dwi Putro Agus Asianto

SuaraKarya.id - JAKARTA: Dewan  Pimpinan  Pusat Jam’iyah Batak  Muslim Indonesia (JBMI) mengusulkan agar Ibu Dr (HC) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri ditetapkan menjadi Pahlawan Demokrasi Indonesia. 

Usulan itu disampaikan Ketua Umum DPP JBMI H. Albiner Sitompul dalam acara Focus  Group  Discussion (FGD)  yang mengangkat tema ”Menuju Peradaban Demokrasi Indonesia” di Kantor Sekretariat JBMI di Jakarta, Senin (19/10/2020). 

"Kami akan mengajukan Ibu Megawati  Soekarnoputri  sebagai Pahlawan Demokrasi pada Selasa, 20 Oktober 2020 ke Kementerian Sosial RI dalam rangka menyambut Hari Pahlawan 10 November," kata H. Albiner. 

Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Presiden wanita pertama Indonesia  ini adalah putri dari presiden pertama Indonesia, Soekarno. Megawati kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilu Presiden 2004 putaran yang kedua.

Menurut H. Albiner Sitompul, setidaknya ada dua alasan mengapa pihak DPP JBMI mengusulkan Megawati Soekarnoputri ditetapkan menjadi Pahlawan Demokrasi Indonesia. 

Alasan Pertama,  Megawati adalah Presiden RI yang pertamakali menyelenggarakan Pemilu Presiden secara langsung. 

"Ketika menjadi Presiden RI kelima, pemerintahan Megawati ditandai dengan semakin  menguatnya  konsolidasi  demokrasi  di  Indonesia. Dalam  masa pemerintahannya, pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Padahal bisa saja dia melakukan pemilihan presiden itu melalui Sidang Umum MPR. Tetapi Megawati mendengar suara rakyat, sehingga menggelar pemilihan presiden secara langsung," katanya. 

Alasan kedua,  sebelum menjadi Presiden RI, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan,  Megawati adalah orang pertama melawan pemerintahan otoriter di negeri ini yakni masa Orde Baru. "Megawati tidak pernah mundur melawan pemerintahan otoriter.  Itu syarat untuk disebut sebagai pahlawan," katanya. 

Pada acara Focus  Group  Discussion (FGD)  yang mengangkat tema ”Menuju Peradaban Demokrasi Indonesia” ditampilkan dua pembicara yakni Dr Haryadi MA (Dosen Ilmu Politik FISIP Unair) dan Dr Muryanto Amin  M. Si (Dekan FISIP USU). 

Dr Haryadi pada bagian akhir pemaparannya tentang sosok dan karier politik Megawati, memberi catatan kepada pihak JBMI.

"Belum tentu Bu Mega mau dicalonkan menjadi Pahlawan Demokrasi Indonesia. Bu Mega tentu akan bertanya dasarnya apa mencalonkan dirinya ? Kan masih banyak orang yang berjasa dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Jadi JBMI harus bisa meyakinkan ibu Mega," kata Dr Haryadi. 

Ketika dikonfirmasi catatan Dr Haryadi itu, Ketua Umum DPP JBMI H. Albiner Sitompul menegaskan bahwa dirinya tidak akan menemui dan menjelaskan alasan pencalonan itu kepada Megawati Soekarnoputri. 

"Kami ini independen. Kita tidak perlu melakukan itu. Kalau Ibu Mega tidak mau dicalonkan, ya silahkan. Yang menentukan nanti Menteri Sosial, " kata H. Albiner. 

Pada kesempatan ity H. Albiner juga menjelaskan bahwa DPP JBMI  mengusulkan Pahlawan Nasional dari tokoh Batak Muslim yakni Tuan Syekh Ibrahim Sitompul.

Semasa   perjuangannya,   Tuan   Syekh   Ibrahim   Sitompul   harus   melawan Pemerintah Hindia Belanda, karena dilarang ikut serta dalam Pemilihan Kepala Nagari.  Tuan Syekh Ibrahim Sitompul terus gigih berjuang melawan intimidasi dan membangun demokrasi, selaku Presiden Serikat Islam, yang di dasari Dalihan Na Tolu di Residen Tapanuli.

"DPP JBMI telah mengajukan Tuan Syekh Ibrahim Sitompul menjadi Pahlawan Kemerdekaan Republik Indonesia secara berjenjang ke Bupati Tapanuli Utara, tempat daerah   perjuangan   Tuan   Syekh   Ibrahim   Sitompul   (diriwayatkan   dalam   Buku Perjalanan Sufi Tanah Batak Dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia), kata H. Albiner. ***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto