logo

Darwis Menyusul Mundjirin, Dipecat Mega Dari PDIP

Darwis Menyusul Mundjirin, Dipecat Mega Dari PDIP

Megawati Soekarnoputri. (Istimewa)
19 Oktober 2020 17:35 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - BENGKAYANG (Suara Karya): Kasus pemecatan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali terjadi. Kali ini DPP PDIP memecat Sebastianus Darwis selaku Wakil Ketua DPD PDIP Provinsi Kalbar masa bakti 2019-2024 dan anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Kalbar.

Sebelumnya Mega juga memecat Bupati Semarang dr H Mundjirin ES SpOG sebagai anggota PDIP Kabupaten Semarang, awal Oktober lalu. Selain Mundjirin, DPP PDIP juga mengeluarkan SK pemecatan  untuk putra Mundjirin, Bina Munawa Hatta.

Baik Darwis, Mundjirin maupun Bina Munawa dianggap tidak loyal dan telah membangkang dari keputusan DPP PDIP terkait kebijakan pemilihan kepala daerah di wilayah masing-masing. 

Dilansir suarapemredkalbar.com, Darwis tidak mengindahkan instruksi DPP PDIP terkait rekomendasi calon bupati dan calon wakil bupati Bengkayang di  Pilkada serentak tahun 2020 dengan mencalonkan diri sebagai calon bupati Bengkayang dari partai politik lain (Gerindra dan Golkar).

Sikapnya tersebut dinilai sebagai pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan partai, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai. Bagi PDIP, ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat. 

Tak pelak, DPP PDIP memutuskan pemberian sanksi berupa pemecatan kepada Darwis, dari keanggotaan PDIP. 

Megawati Soekarnoputri resmi menurunkan Surat keterangan (SK) memecat Sebastianus Darwis dari keanggotaan PDIP dengan SK bernomor: 58/KPTS/DPP/X/2020. SK pemecatan  tersebut ditetapkan di Jakarta pada 1 Oktober 2020.

Surat keputusan PDIP menyebutkan, apabila kader partai terbukti melanggar kode etik dan disiplin partai, maka DPP partai dapat memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan atau pemberhentian dari keanggotaan partai.

Terima Pemecatan

Sebastianus Darwis yang saat ini maju menggunakan Partai Gerindra dan Golkar menyatakan, bahwa keputusan yang diberikan oleh DPP PDIP harus diterima.

Pasalnya, kata Darwis, dirinya sudah maju menggunakan kendaraan partai politik lain, yakni Gerindra dan Golkar.

"Keputusan harus kita terima sebab saya maju menggunakan Partai Gerindra dan Golkar. Saya juga sudah menjadi kader Gerindra Kalbar," ucap Darwis menanggapi surat keputusan pemecatan dirinya dari keanggotaan PDIP, Minggu (18/10/2020).

Menurut Darwis, yang terpenting masyarakat menginginkan dirinya maju untuk Bengkayang. "Masyarakat menginginkan saya maju untuk Bengkayang yang Unggul dan Mantap," ucapnya.

Sebelumnya, Calon Bupati nomor urut 1 itu mengatakan siap mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP, dan siap di PAW (pergantian antar-waktu). Hal itu disampaikan Darwis setelah resmi mendaftarkan di KPU Bengkayang, bulan lalu.

Sebagai kadar PDIP, Darwis mengucapkan terima kasih kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan PDIP, karena ia menyadari besar dari PDIP. Berkat PDIP dirinya juga pernah menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Bengkayang, dan pernah menjadi anggota DPRD, sampai Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang.

"Terima kasih PDIP yang telah mendukung saya, dan saya besar di PDIP. Inilah perjalanan karir politik saya, saat ini saya diusung oleh Partai Gerindra dan Golkar dalam maju Pilkada Bengkayang, tentu mereka berkeinginan Bengkayang ini ada perubahan ke depannya, sehingga mencari figur leadership atau kepemimpinan," ungkap Darwis.

Terkait konsekuensi yang akan diterima karena diusung partai lain, Darwis mengaku sudah siap. Ia bahkan telah menyampaikan surat pengunduran diri pada 1 September 2020 lalu, dan tinggal diproses oleh Ketua DPRD Provinsi Kalbar.

"Sudah buat surat pengunduran diri, dan tinggal dikirim ke DPD partai dan DPP PDIP. Itu peraturan, maju calon Bupati Bengkayang wajib PAW. Saya sudah laksanakan itu tahun 2015, dan itu saya korbankan demi kebijakan dan masyarakat Kabupaten Bengkayang yang lebih luas," ungkap Darwis.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bengkayang, Esidorus menyatakan, terkait pemecatan Darwis sebagai kader PDIP, hal itu mutlak kewenangan DPP sebagai konsekuensi yang bersangkutan maju sebagai calon bupati dari parpol lain.

"Saya rasa juga semua parpol pasti mengambil tindakan penegakan disiplin organisasi jika ada kadernya yang melanggar AD/ART," ucap Esidorus.

Secara khusus Esidorus berterima kasih kepada Darwis karena sudah mengabdikan dirinya dan berjuang bersama PDIP di Kabupaten Bengkayang.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Darwis yang sudah mengabdikan diri dan berjuang bersama PDI Perjuangan di Kabupaten Bengkayang," ucap Wakil Ketua DPRD kabupaten Bengkayang ini.

Dukung Paslon Lain

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP sebelumnya mengeluarkan surat pemecatan terhadap Bupati Semarang dr H Mundjirin ES SpOG sebagai anggota PDIP Kabupaten Semarang. Selain Mundjirin, surat pemecatan DPP PDIP juga dikeluarkan untuk putra Mundjirin, Bina Munawa Hatta.

Keduanya dianggap tidak loyal dan telah membangkang dari keputusan DPP PDIP dengan mendukung pasangan calon (paslon) lain pada pemilihan bupati dan wakil bupati Semarang tahun 2020. 

Perihal pemecatan Mundjirin tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP PDIP Nomor 53/KPPS/DPP/IX/2020. Sedangkan pemecatan Biena Munawa Hatta, yang juga anggota FPDIP DPRD Kabupaten Semarang, tertuang dalam SK Nomor 54/KPPS/DPP/IX/2020. 

“SK Pemecatan tersebut ditandatangani Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto tertanggal 28 September 2020,” kata Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPC PDIP Kabupaten Semarang, The Hok Hiong, di Kantor DPC PDIP Kabupaten Semarang, Kamis (1/10/2020), seperti dikutip dari Republika co.id.

Menurut The Hok Hiong, pemecatan Bupati Semarang dan putranya untuk menjaga kewibawaan partai. Terlebih, menjelang pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Semarang tahun 2020. 

Sebagai anggota PDIP, kata The Gol Hiong, mereka sudah semestinya berpedoman pada kode etik dan disiplin partai yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partainya.

Namun, keduanya tidak mengindahkan DPP PDIP yang resmi merekomendasikan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Semarang 2020, Ngesti Nugraha-M Basari pada pemilihan bupati dan wakil bupati Semarang.

Keduanya justru mendukung pasangan calon dari partai lain. “Sikap keduanya tersebut bisa dianggap telah melakukan pelanggaran kategori berat, hingga DPP perlu untuk mengambil tindakan pemecatan,” ujarnya. ***

Sumber: suarapemredkalbar.com, republika.co.id

Editor : Dwi Putro Agus Asianto