logo

Isu Pelengseran Jokowi Merebak, Gatot: Saya Rakyat Biasa

Isu Pelengseran Jokowi Merebak, Gatot: Saya Rakyat Biasa

Gatot Nurmantyo (Youtube)
18 Oktober 2020 22:24 WIB
Penulis : Pudja Rukmana

SuaraKarya.id - JAKARTA: Aksi demo menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Omnibus Law)  terus merebak hingga memunculkan isu untuk melengserkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pertanyaannya, mungkinkah isu tersebut jadi kenyataan?

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kapitra Ampera sendiri memprediksi kegaduhan demi kegaduhan akan terus berlanjut sampai ada perebutan kekuasaan.

"Kegaduhan ini tampaknya belum akan selesai sampai agenda-agenda terselubung untuk perebutan kekuasaannya tercapai," kata Kapitra dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/10/2020).

Ia pun mengingatkan rakyat untuk waspada dan tidak mudah dipengaruhi kelompok-kelompok yang punya hasrat merebut kekuasaan yang sah.

 "Mereka yang mempunyai hasrat dan ambisi nafsu kekuasaan, seperti tak lagi peduli dengan bangsa, dan terus membuat kegaduhan politik," ungkap Kapitra seperti dikutip dari jppn.com.

Di tengah kegaduhan ini, katanya, kelompok-kelompok tersebut kemudian menyerang sisa energi 

Mereka akan terus menciptakan kegaduhan dengan berbagai cara. Dengan memunculkan isu-isu yang tak produktif, menebar kebencian di media sosial, hingga dengan terang-terangan menghujat dan menghasut di depan umum.

 "Sebagian bahkan menghasut dan turut dalam demonstrasi yang merusak, sehingga menimbulkan korban dan kerusakan ada fasilitas umum," ucap pengacara PDIP kelahiran Padang, 20 Mei 1966 ini.

Kapitra tidak menunjuk langsung siapa pihak yang disebutnys  akan merebut kekuasaan itu. Ia hanya menyebut orang yang selalu turun ke jalan, baik yang mengatasnamakan agama maupun moral.

Menurut Kapitra, negara memang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpendapat, berpolitik, dan bebas mengoreksi serta mengkritisi jalannya pemerintahan. Sayangnya, kebebasan  berdemokrasi itu telah dijadikan alat politik kekuasaan yang agitatif dan destruktif bagi sekelompok masyarakat.

Dia juga menilai bahwa bagi pihak yang mengincar kekuasaan yang sah, kebebasan berpendapat menjadi corong untuk membuat kegaduhan. Dhus, tak salah masyarakat jadi berprasangka buruk terhadap kinerja dan kebijakan pemegang kekuasaan saat ini. 

Hal itu dilakukannya untuk memproyeksikan kepada rakyat bahwa seakan segala kesulitan yang terjadi sekarang ini adalah akibat ketidakbecusan pemerintah dalam mengelola negara. 

Rakyat Biasa

Sementara itu elite Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo menegaskan jika dirinya dan deklarator KAMI lainnya, Din Syamsuddin tidak memiliki apa-apa untuk melengserkan Jokowi dari kedudukannya saat ini.

“Sebenarnya kalau kita ingin melihat saya, Prof Din Syamsuddin punya apa? Saya sudah rakyat biasa, pensiunan tentara. Kemudian, Prof Din juga bukan ketua PP Muhammadiyah, terus tidak punya anak buah. Bagaimana caranya menggulingkan pemerintahan?" ujarnya dalam tayangan kanal YouTube Refly Harun yang di-upload, tiga hari lalu atau Kamis (15/10/2020).

Gatot justru bertanya apakah dirinya ada indikasi untuk melengserksn Presiden Jokowi.

“Ini kan permasalahannya adalah sejak KAMI deklarasi di Tugu Proklamasi tiba-tiba ada banner yang mengatakan turunkan Jokowi, terus di depannya ada demo jadi seolah-olah dicap. Yang masang siapa saya tidak tahu,” ungkapnya.

Sangat Sulit

Politisi PDIP lainnya, Tubagus Hasanuddin mengingatkan bahwa melengserkan Jokowi adalah hal yang sangat sulit. Apalagi, melihat komposisi koalisi fraksi-fraksi pendukung Presiden di DPR. 

"Rasanya seperti mimpi di siang bolong kalau kemudian ada yang bercita-cita melengserkan presiden pilihan rakyat," ucap mantan perwira tinggi TNI-AD ini seperti dikutip zonajakarta.com dari RRI, Rabu (14/10/2020). 

Memang, beberapa waktu lalu di antara pendemo sempat melontarkan wacana mosi tidak percaya karena ingin menolak UU Cipta Kerja. Namun, mosi tidak percaya pun tidak cukup untuk melengserkan Presiden Jokowi. 

Lebih jauh, Hasanuddin menilai mosi tidak percaya hanya berlaku di negara dengan sistem pemerintahan parlementer, berbeda dengan Indonesia yang menganut Presidensial. ***

Editor : Laksito Adi Darmono