logo

KPK Akhirnya Tinjau Ulang Pengadaan Mobil Dinas

KPK Akhirnya Tinjau Ulang Pengadaan Mobil Dinas

KPK
17 Oktober 2020 19:34 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Setelah mendengar masukan dari sejumlah pihak, termasuk tokoh-tokoh masyarakat, KPK memutuskan untuk  meninjau ulang proses pembahasan anggaran pengadaan mobil dinas jabatan bagi pimpinan, dewan pengawas, dan pejabat struktural di lembaga antirasuah itu.

"Kami sedang melakukan "review" untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku," demikian Sekjen KPK Cahya H Harefa di Jakarta, Jumat (16/10/2020). Dia mengakui usulan anggaran tahun 2021 untuk pengadaan mobil dinas itu dilakukan demi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan, dewas, dan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 150/PMK.06/2014 terkait perencanaan kebutuhan barang milik negara.

"Kami sungguh-sungguh mendengar segala masukan masyarakat dan karenanya memutuskan untuk meninjau kembali proses pembahasan anggaran untuk pengadaan mobil dinas jabatan tersebut," ujar Cahya.

Anggaran untuk mobil dinas Ketua KPK senilai Rp1,45 miliar, empat Wakil Ketua KPK masing-masing Rp1 miliar, dan Dewas KPK masing-masing Rp702 juta. Namun Dewas KPK telah menolak pemberian fasilitas mobil dinas tersebut. Dewas KPK juga tidak mengetahui adanya usulan dan juga tidak pernah mengikuti pembahasan di internal KPK soal mobil dinas tersebut. KPK sendiri mengakui pula tidak melibatkan Dewas dalam pembahasan pengadaan mobil dinas bagi pejabat KPK. "Mengenai anggaran leading sector-nya ada di Kesekjenan. Itu tentu sudah melalui mekanisme dalam proses penyusunan anggaran untuk 2021," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean sebelumnya menyatakan pihaknya menolak pemberian fasilitas mobil dinas. "Kami dari Dewas tidak pernah mengusulkan diadakan mobil dinas bagi dewas. Kami tidak tahu usulan dari mana itu, kalaupun benar kami Dewas punya sikap menolak pemberian mobil dinas," kata Tumpak. Alasannya,  Dewas KPK sudah diberikan tunjangan transportasi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penghasilan Dewas KPK.

Meski demikian, Ali tidak menjelaskan pihak yang mengusulkan pengadaan mobil dinas tersebut. Dia hanya menegaskan mobil dinas ini untuk mobilitas pegawai KPK: urusan dinas atau menghadiri undang-undang. "Mekanisme sejak review sudah melalui pembahasan. Di sini bukan bicara pimpinan atau siapa personnya," ujarnya.***

Editor : Dwi Putro Agus Asianto