logo

Panas & Memanas

Panas & Memanas

12 Oktober 2020 00:01 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi 

Pengesahan UU Cipta Kerja kemarin ternyata berbuntut panjang. Aksi demo penolakan terjadi dimana-mana, tidak hanya di pusat tapi juga menyebar ke berbagai daerah. Fakta ini membenarkan bahwa penolakannya sedari awal UU ini ternyata tidak digubris wakil rakyat dan wajar jika kemudian muncul pertanyaan mengapa wakil rakyat memaksakan kehendak untuk mengesahkannnya? Apakah suara-suara penolakan selama ini tidak ada yang mendengarnya? Apakah ditengah pandemi ini para wakil rakyat tega dengan nasib rakyatnya sehingga terkesan memaksakan kehendak mengesahkan UU tersebut? Entah. 

Terlepas dari pertanyaan diatas, pastinya api telah membakar dan aksi demo penolakan terjadi di mana maka kemudian kerugiannya pasti terjadi, baik karena rusaknya fasilitas umum dan atau kerusakan fisik lainnya. Tentu nilai kerugian secara material dan non-material tidaklah kecil dan pastinya kondisi ini merugikan semua pihak, termasuk tentu masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan. Yang justru menjadi pertanyaan yaitu sampai kapan aksi demo yang semakin panas akan berakhir dan diakhiri? 

Gejolak demo, termasuk yang melibatkan mahasiswa cenderung semakin meluas, baik di pusat dan atau di daerah, baik yang dilakukan oleh mahasiswa PTN atau PTS. Suara yang disampaikan semuanya sama yaitu penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Persepsi yang ada di benak pendemo adalah keyakinan bahwa UU Cipta Kerja merugikan meski di sisi lain waki rakyat berkeyakinan yang sebaliknya. Selain itu, persepsian lain bahwa UU tersebut cenderung kooperatif dengan kepentingan kapitalis, sementara persepsian di kalangan rakyat meyakini bahwa UU itu memarginalkan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, beralasan jika kemudian tidak ada ‘titik temu’ dari kedua persepsian ini dan akhirnya aksi jalanan menjadi pilihan terakhir untuk menyuarakan kekecewaan publik. 

Problem yang menyertai dari aksi penolakan terhadap semua perundangan yang terjadi di republik ini justru memicu konfrontasi antara pengunjuk rasa vs aparat, yang dalam hal ini polisi. Tentu menjadi ironi karena aparat kepolisian tidak berhubungan langsung dengan pengesahan semua perundangan yang ada, termasuk tentu UU Cipta Kerja, tapi karena peran dan fungsinya sebagai aparat maka harus konfrontasi secara langsung dan terjadi di lapangan. Tentunya dampak yang terjadi bisa diketahui yaitu jatuhnya korban, baik dari pengunjuk rasa yang dalam hal ini buruh, mahasiswa dan masyarakat, selain tentunya dari para aparat. Jika sudah demikian apakah wakil rakyat juga tidak terharu? Padahal korban itu sejatinya tidak perlu berjatuhan jika semua bentuk UU yang memicu kontroversi tidak disahkan oleh wakil rakyat. Jadi sejatinya itu bisa dicegah sedari awal dan republik ini mengapa harus mengulang dan terus mengulang kejadian yang sama?

Gejolak aksi demo yang terus meluas dan semakin menyebar ke berbagai daerah secara tidak langsung memicu sentimen negatif terutama mengacu aspek kamtibmas dan iklim sospol. Padahal, di masa pandemi saja daya tarik investasi meredup dan jika ditambah lagi dengan memanasnya iklim sospol maka tentu akan semakin mereduksi daya tarik investasi, baik PMA dan PMDN. Selain itu, bukan tidak mungkin jika situasinya terus memanas akan menambah klaster pandemi covid-19 dan jika hal ini terbukti tentu akan semakin menambah lama penyelesaian pandemi. Belum lagi ada ancaman lain klaster pilkada yang juga ngotot dipaksakan tanpa ada keinginan ‘ditunda’, bukan dibatalkan. Terkait ini, wajar jika muncul pertanyaan ada apa sebenarnya dengan republik ini? ***

* Dr. Edy Purwo Saputro, SE, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo