logo

Jaksa Agung Tak Pernah Halangi Penyidikan Skandal Jaksa Pinangki

Jaksa Agung Tak Pernah Halangi Penyidikan Skandal Jaksa Pinangki

Jaksa Agung ST Burhanuddin
25 September 2020 20:58 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA:Kejaksaan Agung mengakui penyebutan nama Jaksa Agung Burhanuddin dalam berkas dakwaan jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam kasus Djoko Soegiarto Tjandra. Namun sejauh ini Jaksa Agung ST Burhanuddin tidak pernah menghalang-halangi penanganan kasus itu.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono mengatakan penyebutan nama menggunakan inisial BR yang tertera dalam rencana aksi (action plan) mencari fatwa Djoko Soegiarto Tjandra tetapi action plan tidak dijalankan Pinangki. Karenanya rencana mengajukan fatwa Desember diputus syaratnya oleh Djoko Tjandra. “Meski begitu kita tunggu saja perkembangannya di sidang, apakah ada fakta-fakta yang menguatkan adanya keterlibatan Jaksa Agung," ujar Ali Mukartono di Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengklaim bahwa pihaknya sudah terbuka dan transparan dalam menangani kasus Pinangki. Dia mengaku tak pernah berbicara apapun kepada penyidik yang menjalankan tugas, sehingga dia mengaku tak masalah bila namanya dimasukkan dalam dakwaan jaksa Pinangki. "Lakukan dengan terbuka, bahkan untuk dakwaan yang menyebut nama saya. Saya enggak peduli. Kami terbuka lakukan penyidikan," kata Burhanuddin.

Dia juga mengaku tidak pernah mengenal Djoko Tjandra, apalagi sampai berkomunikasi dengannya. Termasuk pula memerintahkan Pinangki untuk menangani kasus Djoko Tjandra. "Adalah hal bodoh apabila kami lakukan itu karena perkara ini tinggal eskekusi, karena enggak ada upaya lain.  Kalau ada yang bilang bisa Peninajauan Kembali (PK), jaksa itu bodoh, ini tinggal dilaksanakan, tak ada alasan jaksa untuk PK maka ditunda eksekusi," ujarnya.

Jaksa Pinangki Sirna Malasari memasukkan nama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan eks Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dalam rencana mencari fatwa Djoko Soegiarto Tjandra sebagaima terdapat dalam berkas dakwaan Pinangki dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Menurut JPU KMSA Roni, terdapat 10 tahapan rencana aksi yang diserahkan Pinangki, Anita Kolopaking, dan Andi Irfan Jaya kepada Djoko Tjandra di gedung The Exchange 106 Kuala Lumpur, Malaysia pada 25 November 2019. "Terdakwa dan Andi Irfan Jaya menyerahkan dan memberikan penjelasan kepada Djoko Tjandra untuk mengurus kepulangannya menggunakan sarana fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung," ujar jaksa Roni.

Mantan Ketua MA Hatta Ali yang namanya juga muncul dalam surat dakwaan terhadap Jaksa Pinangki Sirna Malasari, menampik semua tuduhan yang ditujukan terhadapnya. Dia  meyakinkan publik bahwa dirinya sama sekali tidak terlibat dalam action plan yang disusun oleh Pinangki untuk meloloskan Djoko Tjandra dari eksekusi masuk penjara. 

“Sebenarnya klarifikasi saya ini sudah saya sampaikan melalui Jubir MA dan telah ditindaklanjuti, tetapi ya, begitulah masih ada juga media yang masih menggoreng-goreng tidak sesuai fakta seutuhnya yang saya sampaikan sehingga bisa menimbulkan penafsiran yang lain terutama yang nonhukum,” kata Hatta Ali.

Dia menegaskan  bahwa dirinya selaku Ketua MA tidak mungkin  menerbitkan fatwa untuk perkara Djoko S Tjandra mengingat dirinya adalah salah satu hakim agung yang menolak permohonan PK terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali itu.  “Jadi, mustahil MA dan saya akan menerbitkan fatwa MA yang akan membebaskan atau menguntungkan terpidana JT (Djoko Tjandra),” tegas Hatta Ali.

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto