logo

Firli Bahuri Terima Hukuman Majelis Etik Dewas KPK

Firli Bahuri Terima Hukuman Majelis Etik Dewas KPK

Ketua KPK Firli Bahuri
25 September 2020 20:55 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Ketua KPK Firli Bahuri menilai naik helikopter untuk kepentingan pribadi  yang mendesak adalah biasa. Meski demikian, dia dapat menerima hukuman melanggar etik dari Majelis Etik Dewan Pengawas (Dewas) KPK yaitu berupa teguran ringan tertulis II agar tak mengulangi lagi perbuatan serupa. Firli hanya melanggar nilai dasar etik KPK yakni integritas dan kepemimpinan.

Majelis Etik menilai, Firli tidak mengindahkan kewajiban dan tidak menyadari sepenuhnya seluruh sikap serta tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai insan komisi. Firli yang seharusnya menunjukkan keteladanan, malah berlaku sebaliknya.  Hal tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap Firli dalam kedudukannya sebagai Ketua KPK, setidak-tidaknya berpengaruh terhadap pimpinan KPK secara keseluruhan.

“Saya menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pelanggaran etik itu. Saya tidak akan mengulangi perbuatan melanggar etik seperti itu lagi,” ujar Firli di Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Anggota Dewas KPK,  Albertina Ho mengungkapkan, Firli tak terpikir bahwa naik helikopter akan membuat sejumlah pihak risih. Sebab, Firli menilai naik helikopter bukan unjuk kemewahan. Firli membeberkan alasan mengapa dia menggunakan heli adalah untuk efisiensi waktu. Selain itu, saat di Baturaja, Sumatera Selatan, akses terhadap heli itu memang ada.

"Pertimbangan menggunakan helikopter adalah, karena memang helikopter tersebut ada, karena dari Palembang menuju Baturaja membutuhkan waktu lebih kurang 4 jam," kata Albertina.

Pertimbangan Firli lainnya,dia hanya cuti satu hari saja saat pergi ke kampung halamannya. Dalam hal ini Firli pun mendapatkan helicopter bukan secara gratis alias bayar.

Majelis Etik sendiri tak menemukan adanya dugaan penerimaan diskon terhadap Firli. Ketua Dewas Tumpak Hatorangan Panggabean memastikan pihaknya telah menelusuri sejumlah dugaan tersebut. "Semua yang disampaikan sudah diperiksa dalam klarifikasi tidak ditemukan adanya pembuktian tentang pertemuan antara yang bersangkutan dengan seseorang dari pihak penyedia jasa penerbangan. Pun pihak penyedia sudah memberikan keterangan yang jelas bahwa semua itu tidak ada pemberian atau fasilitas yang diberikan termasuk diskon," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean.

Meski begitu, Tumpak mengatakan, pihaknya memiliki keterbatasan dalam proses penggalian fakta. Sebab, apa yang Dewas lakukan adalah mengusut dari segi etik, bukan pidana.  "Dari itulah fakta dan juga karena Dewas mempunyai keterbatasan-keterbatasan karena berbeda bila ini dilakukan di tahap penyelidikan dan penyidikan sementara Dewas hanya membahas atau mengadili berhubungan pedoman perilaku itulah yang disebut insan KPK harus memposisikan diri bahwa dia adalah insan KPK," kata Tumpak.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman selaku pelapor dalam kasus ini menyayangkan Dewas KPK tidak mendalami peristiwa tersebut karena ada dugaan konflik kepentingan. Menurut dia, ada dugaan gratifikasi melalui potongan harga dari yang memberi sewa lantaran tengah berurusan dengan KPK. "Potensi ditindaklanjuti masih ada dan kami cukup menghormati apa pun keputusan Dewas KPK," kata dia.

Sebagai pelapor, Boyamin berharap KPK bisa berbenah. "Saya berharap putusan ini memacu KPK untuk lebih serius lagi bekerja dalam bentuk pemberantasan dan enggak perlu tabu akan OTT (operasi tangkap tangan)," kata Boyamin.

Peneliti dari Divisi Hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai keputusan Dewas KPK cacat karena melihat masalah itu secara sederhana. Dewas tidak menimbang pelanggaran etik Firli saat menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK pada 2018.

Saat itu, ICW melaporkan Firli karena diduga melakukan pertemuan dengan pihak yang sedang berperkara di KPK. Firli saat itu dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi pelanggaran berat.  "Sementara di putusan terbaru, Majelis Etik menyebutkan Firli tidak pernah dihukum akibat pelanggaran kode etik," kata dia lewat penyataan resmi, kemarin. 

ICW juga menilai, Dewas KPK semestinya dapat mendalami kemungkinan adanya potensi tindak pidana suap atau gratifikasi dalam penggunaan helikopter tersebut. ICW juga menilai pelanggaran kode etik harusnya sudah lebih dari cukup untuk Firli mengundurkan diri dari jabatannya. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, pimpinan KPK harus memenuhi syarat-syarat tertentu, di antaranya tidak pernah melakukan perbuatan tercela, cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik. 

Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengatakan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli menjadi pelajaran berharga bagi KPK. Setiap kerja institusi pemberantasan korupsi harus dilakukan secara profesional dan dalam koridor kode etik. Keputusan Majelis Etik harus menjadi pelajaran bagi pimpinan dan seluruh pegawai KPK untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan setiap kerja-kerja di KPK. 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto