logo

Jeritan Pengusaha Mal: PSBB Bikin Kami Bangkrut.. Tolong Donk!

Jeritan Pengusaha Mal: PSBB Bikin Kami Bangkrut.. Tolong Donk!

Ilustrasi foodcourt di salah satu mal yang sepi pengunjung. (ist)
19 September 2020 15:26 WIB
Penulis : Laksito Adi Darmono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyatakan keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total, telah menimbulkan kerugian besar bagi pelaku usaha di Mal.

Menurutnya saat ini para pemilik toko khususnya para tenant di sektor restoran mengalami kesulitan operasional hingga terancam gagal bayar gaji karyawan.

Pasalnya, restoran di dalam aturan Pemprov DKI Jakarta hanya boleh melayani take away atau pesan antar selama PSBB jilid 2. Sedangkan kontribusi pendapatan dari layanan tersebut hanya 10 persen dari total pendapatan usaha restoran.

"Jadi kalau layanan ditutup, tolong kami dibayarkan gaji karyawannya," ungkap Budi, Jumat (18/9/2020).

Dijelaskannya, restoran dan cafe seperti McDonald dan KFC itu, 90 persen omzetnya berasal dari layanan dine in (makan di tempat).

"Kalau orang mau makan harus bungkus itu cuma 10 persen. Jadi sekarang dibatasi cuma 10 persen masukannya. Bagaimana nisa meng-cover biaya gaji, sewa, dan tagihan supplier?" ujarnya.

Padahal beban yang harus dipikul pelaku usaha saat ini adalah beban biaya gaji pegawai, biaya operasional dan biaya tagihan supplier. "Akhirnya banyak usaha yang terpaksa memilih merumahkan karyawan, sebagai upaya menekan kerugian semakin dalam," kata dia.

"Kalau nekat buka juga pasti rugi bahkan bisa bangkrut. Bayangkan, buat bayar sewa, bayar gaji, bayar listrik tapi yang datang cuma 10 persen. Tidak bisa nutup," tegasnya.

Parahnya lagi, karyawan yang dirumahkan tersebut tidak mendapat pesangon dari perusahaan hingga masa PSPB selesai.

"Artinya tidak mendapat gaji. Sudah banyak yang seperti itu. Karena kalau maksa buka mereka akan bangkrut," ungkapnya dikitip Antara.

Untuk itu, Budi berharap, pemerintah dapat memberikan bantuan sosial kepada pelaku usaha terdampak PSBB berupa subsidi langsung tunai.

"Nantinya, uang bantuan itu digunakan untuk membayar gaji karyawan dan sewa gedung," tandasnya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Pemerintah Singapura dan Malaysia dimasa pemberlakuan PSBB.

"Pemerintah mereka memberikan bantuan biaya karyawan 80 persen dan bantuan membayar 50 persen biaya sewa tenant," jelas Budi.

"Jadi yang kami minta, berikan bantuan uang ke kami.," ujarnya. ***

Editor : Laksito Adi Darmono