logo

Kemensos Dorong Implementasi ATENSI Melalui Peningkatan Kapasitas SDM

Kemensos Dorong Implementasi ATENSI Melalui Peningkatan Kapasitas SDM

Dirjen Rehsos Kemensos Harry Hikmat.(foto,ist)
18 September 2020 21:02 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - BANYUWANGI: Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Dirjen Rehsos) Kementerian Sosial (Kemensos) Harry Hikmat memberikan arahan secara virtual dalam kegiatan Review dan Evaluasi Program dalam Mendukung Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang diselenggarakan oleh Balai Besar "Prof Dr Soeharso" Surakarta.

Kegiatan Review dan Evaluasi Program dalam mendukung ATENSI ini digelar di Hotel Ketapang Indah Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (17/9/2020), dengan diikuti 136 peserta, para pegawai Balai Besar "Prof Dr Soeharso" Surakarta.

Pada kesrmpatan itu, Dirjen Rehsos menyatakan, Balai Besar "Prof DrSoeharso" Surakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Kemensos harus mempersiapkan diri. Karena, akan menjadi balai percontohan untuk layanan terpadu.

"Harus menjadi contoh bagi Balai Rehabilitasi Sosial lain dalam melaksanakan layanan terpadu," ujarnya.

Di satu sisi, Harry mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Balai Besar "Prof Dr Soeharso" Surakarta, karena inisiasi kegiatan ini akan memberikan pemahaman yang lebih kuat, terhadap langkah langkah strategis maupun teknis dalam pelaksanaan ATENSI yang rencananya akan dimulai Oktober 2020 mendatang.

Dia juga menyampaikan, penting bagi balai untuk menjalin kerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Ini menjadi wujud dari pendekatan berbasis komunitas dalam ATENSI. Dalam menjalin kerja sama, lanjutnya, tentu Kemensos ingin memiliki mitra kerja yang terpercaya.

Untuk itu, Balai perlu mendorong LKS untuk dapat mengikuti akreditasi. Dalam hal ini bisa bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Profesi (Pusbangprof) Kemensos.

Selain akreditasi lembaga, lebih dalam lagi perlu juga sertifikasi sumbedaya manusia baik Pendamping Rehabilitasi Sosial maupun Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS). Jika akreditasi maupun sertifikasi belum terlaksana, Balai bersama Direktorat Teknis di pusat bisa melakukan bimbingan teknis tersertifikasi.

"Bisa dibilang semi diklat. Semua ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan," tutur Harry.

Dirjen Rehsos Harry Hikmat mengingatkan, Balai akan menghadapi tanggung jawab besar, karena akan memperluas jangkauan penerima manfaat (PM) dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak secara konstruktif. Ini dinamika yang akan dihadapi para petugas kemanusiaan di Balai.

Selain itu, Balai Besar "Prof Dr Soeharso" Surakarta akan berfungsi, tidak hanya dalam hal rehabilitasi sosial, tetapi juga bertumpu pada kegiatan habilitasi. Karena itu, layanan ATENSI harus merentang dari anak usia dini hingga lanjut usia. "Karena ada individu yang memang sejak lahir sudah mengalami disabilitas," ujarnya.

Sebanyak 30,4 juta jiwa penyandang disabilitas perlu dipahami keragamannya, karena Balai Besar "Prof Dr Soeharso" Surakarta akan menjadi pusat layanan terpadu bagi penyandang disabilitas. "Artinya tidak hanya disabilitas fisik yang dilayani, tetapi ragam disabilitas lainnya. Seperti disabilitas mental. intelektual, sensorik maupun disabilitas ganda/multi," terang Harry.

Balai Besar "Prof Dr Soeharso" Surakarta juga harus melakukan konsolidasi dengan 18 Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas lainnya dalam pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi. Sebagai bentuk penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, harus juga difikirkan perlu ada jaminan sosial maupun pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas.

Maka PM juga perlu diintegrasikan dengan program kesejahteraan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Sembako dan program lainnya. Pada intinya, Rehabilitasi Sosial orientasinya adalah kepada layanan sosial, bukan bantuan sosial.

Layanan ini mencakup kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah hingga masyarakat dengan tingkat pendapatan tinggi. Persiapan Balai Besar "Prof Dr Soeharso" Surakarta sebagai Sentra Layanan Sosial (SERASI) harus diperhatikan.

Dengan membangun SERASI, Kemensos akan perbaiki aksesibilitas kepada berbagai kebutuhan dasar penyandang disabilitas, termasuk lapangan pekerjaan dan fasilitas kesehatan. Untuk otu, Harry mengarahkan agar menyiapkan MoU dengan dinas terkait, bekerja ,sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Ketenagakerjaan dan lainnya, agar mudah mendapat akses dalam impelementasi SERASI. 

Editor : Markon Piliang