logo

SOKSI Dukung Baco: PSBB DKI Harus Inline Pemulihan Ekonomi

SOKSI Dukung Baco: PSBB DKI Harus Inline Pemulihan Ekonomi

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco
16 September 2020 04:51 WIB
Penulis : AG. Sofyan

SuaraKarya.id - JAKARTA: Plt. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi DKI Jakarta, Erwin Ricardo Silalahi menyanggah keras tuduhan Barita Richy Ricky bahwa Ketua Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta, Basri Baco tidak sejalan dengan garis kebijakan Pimpinan DPP Partai Golkar.

Ricky juga telah mendiskreditkan Basri Baco tidak loyal dengan Ketum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang juga Menko Perekonomian dan Ketua Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam pemulihan ekonomi nasional.

Sebelumnya seperti yang ditulis dalam sebuah media portal, Barita Richy Ricky menilai pernyataan Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta tersebut kontraproduktif dengan apa yang sedang dilakukan pemerintah pusat. Ricky menganggap Basri inkonsistensi dan menuduh telah menelikung Airlangga karena telah mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk menarik rem darurat dengan bentuk penerapan PSBB oleh Gubernur Anies Baswedan.

Sementara dua Pimpinan DPP Golkar di Kabinet Presiden Jokowi yakni Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang Kartasasmita tidak sependapat dengan banyaknya pembatasan masyarakat akibat kebijakan rem mendadak ala Anies tersebut.

Terhadap tuduhan Ricky yang mendiskreditkan Basri Baco yang dianggap tidak kapabel dan kompeten menjalankan tugas di dewan, Politisi Senior Erwin Ricardo justru menilai Ricky tidak menguasai persoalan dan memiliki kecenderungan melakukan fitnah untuk membunuh karakter pribadi seseorang.

"Pernyataan yang disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta ini sangat normatif terkait kebijakan menarik rem darurat yang dilakukan oleh Gubernur DKI dan tentunya tetap harus dikoordinasikan terlebih dulu dengan pemerintah pusat," ujar Erwin Ricardo di Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa (15/7/2020).

Amanah konstitusi sudah sangat jelas, penyelenggaraan baik Pemerintah Pusat dan Daerah telah diatur dalam UUD 1945 dan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 telah menegaskan bahwa bentuk Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk republik.

"Kebijakan Anies sebagai Gubernur tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Jadi, statement yang disampaikan oleh kolega saya di Partai Golkar, saudara Basri Baco sebagai Ketua Fraksi Golkar DKI sudah benar dan sesuai dengan kebijakan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Menko Ekuin dan selaku Ketua PEN,"jelas Erwin.

Mantan Ketua DPP AMPI ini sependapat dengan pandangan Basri Baco bahwa emergency break juga tidak boleh dilakukan secara radikal dan ekstrem.

"Seharusnya dia nurunin dari gigi 5 ke-4 dulu. Atau ke-3 lah, baru ke-1. Jadi nggak bisa tiba-tiba lompat ke-1. Itu akan menghancurkan semua sendi ekonomi," ucap Erwin menirukan pernyataan Baco.

Selain itu, menurut Baco, dalam memutuskan menarik rem darurat, Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibukota negara harus meminta izin kepada pemerintah pusat dan tidak bisa jalan dengan sendirinya.

"Dia harus izin pusat dan harus koordinasi dengan daerah penyangga. Jadi nggak bisa jalan sendiri," jelas Baco.

Erwin yang juga Waketum Depinas SOKSI ini juga menyebut Barita Richy Ricky tidak memiliki kapasitas untuk memaksa DPP Partai Golkar melakukan evaluasi kinerja Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta tersebut. Erwin menegaskan Ricky sama sekali tidak memiliki legal standing untuk menilai kader Golkar dari Kino yang berbeda.

"Saudara Barita Richy Ricky tidak punya legitimasi yang mengklaim sebagai Ketua Depidar SOKSI DKI Jakarta. Karena SOKSI mereka tidak memiliki legal standing SK Kepmenkumham," tandasnya.

Erwin menilai Ricky telah mengadu domba dan memecah belah persatuan dan kesolidan Partai Golkar yang saat ini sangat kompak antara DPP dan DPD hingga telah mencapai kepercayaan publik yang cukup tinggi karena kepemimpinan Airlangga Hartarto.

"Saudara Ricky memprovokasi elit partai dengan mengekploitasi narasi menyesatkan di media seolah-olah ada disharmoni dan ketidakselarasan politik antara DPP dan DPD Golkar DKI Jakarta. Dia berusaha memelintir fakta dan mengajak publik percaya apa yang disampaikannya. Padahal faktanya tidak demikian. Justru Saudara Basri mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo agar Gubernur DKI terus fokus utamanya saat ini adalah penanganan kesehatan yang disusul perbaikan ekonomi.

Wakil Rakyat Dapil Jakarta Pusat ini menyebut jika kesehatan normal, maka ekonomi akan berangsur pulih.

"Saya kira pernyataan dan komitmen Saudara Basri Baco jelas dan clear," ucap Erwin.

Bahkan kata Erwin, koleganya yang Ketua DPD Ormas MKGR DKI itu selalu mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat agar jangan lengah dan jangan kendor terhadap penanganan kesehatan.

Baco selalu mengingatkan bahwa jika masyarakat sehat dan kesehatan kembali normal, ekonomi akan otomatis normal. Kalau ekonomi harus bergerak protokol kesehatan pun harus dijamin terjaga secara ketat. Kontrol dan pengawasan serta penindakan terhadap pelanggaran itu tetap dijaga. Penanganan Corona yang baik akan berbanding lurus dengan pemulihan ekonomi***