logo

Merespon Masalah Sosial, Kemensos Giat Libatkan Peran LKS

Merespon Masalah Sosial, Kemensos Giat Libatkan Peran LKS

Dirjen Rehsos Kemensos Harry Hikmat.(foto,ist)
15 September 2020 11:44 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - BANDUNG: Dalam upaya merespon masalah sosial dengan cepat, Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Ditjen Rehsos) giat melibatkan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Demikian diutarakan Dirjen Rehsos Harry Hikmat dalam pertemuan virtual dengan Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat (MPS PP) Muhammadiyah, dari Jakarta, Senin (14/9/2020).

Pertemuan virtual itu berlangsung, saat kegiatan Rapat Kerja Evaluasi Pelaksanaan Program, yang diselenggarakan MPS PP Muhammadiyah, di Wisma Pendawa Ciumbuleuit, Bandung. Dengan dihadiri 53 peserta, yang merupakan LKS dan pengurus MPS PP Muhammadiyah.

MPS PP Muhammadiyah ialah organisasi yang mengembangkan dan mereformasi tata kelola pelayanan sosial. Untuk meningkatkan kinerja, membentuk lembaga-lembaga sosial alternatif, serta penguatan amal usaha Muhammadiyah di bidang sosial. Seperti panti asuhan yatim piatu, anak jalanan, serta panti werda untuk lansia terlantar.

Kelompok sasaran dari program MPS PP Muhammadiyah seperti anak terlantar, lansia hingga penyandang disabilitas memiliki kesamaan dengan layanan dari Kemensos. "Program dari MPS PP Muhammadiyah erat kaitannya dengan tanggung jawab program Ditjen Rehsos Kemensos," tutur Harry.

Dia menambahkan, model pelayanan sosialnya pun sejalan dengan model pelayanan di Kemensos. Salah satunya adalah pengasuhan berbasis keluarga yang menjadi prioritas layanan sosial di Kemensos.

Karenanya, lanjut Harry, arah kebijakan Ditjen Rehsos berupa Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang dari sisi kepentingan nasional, program-program layanan sosial ini sifatnya berbasis siklus hidup. Mulai dari penanganan terhadap anak hingga lansia.

Dengan melibatkan peran MPS PP Muhammadiyah, ujarnya, Kemensos optimis mampu menjawab tantangan perluasan jangkauan pelayanan sosial kepada 75,04 juta jiwa Penerima Manfaat (PM). Yang terdiri dari Anak, Penyandang Disabilitas, Lansia, Korban Penyalahgunaan Napza, serta Korban Perdagangan Orang dengan berbagai cara dan strategi yang dibangun bersama.

"Harapannya, pemerintah bersama LKS mampu menjangkau lebih banyak PM tanpa harus dibawa ke Balai Rehabilitasi Sosial maupun ke LKS. PM bisa diberikan pelayanan di keluarga dengan bantuan pelayanan seperti kunjungan ke rumah (home care)," terang Harry.

Dijelaskan lebih lanjut, lahirnya ATENSI atas dasar perubahan paradigma layanan, yang semula sektoral menjadi pelayanan sosial terpadu dan berkelanjutan. Ini akan dikembangkan Kemensos dalam bentuk Sentra Layanan Sosial (SERASI) yang menyinergikan layanan-layanan sosial lainnya.

Selain itu, jangkauan diperluas kepada seluruh warga dan terstandardisasi oleh sumberdaya manusia (SDM) yang profesional. Pelayanan rehsos mengedepankan peran dan tanggung jawab keluarga, serta masyarakat, sedangkan layanan lembaga akan bersifat sementara (temporer).

Tujuan dari Program ATENSI tentunya untuk mewujudkan keberfungsian sosial PM, yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial. Yaitu mewujudkan kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.

Indikator keberhasilan program ATENSI bukan hanya individu, tetapi keluarga, komunitas, serta masyarakat. "Karena itu, salah satu indikator penting dalam tujuan ATENSI, bagaimana meningkatkan kemampuan LKS dalam melaksanakan ATENSI, didukung oleh SDM yang mampu melaksanakan tugas-tugas kemanusiaaan. Ini dalam rangka mewujudkan keberfungsian sosial," papar Dirjen Rehsos Harry Hikmat.

Penguatan kapasitas dan kelembagaan, ungkapnya, penting dalam upaya rehabilitasi sosial. Namun, upaya preventif perlu juga diterapkan. Seperti kampanye pencegahan, edukasi, sensitisasi dan peningkatan peran masyarakat dan swasta dalam layanan rehabilitasi sosial.

Peran masyarakat ini menjadi peluang, dimana posisi strategis dari MPS PP Muhammadiyah telah diwujudkan dalam bentuk kerja sama dengan Kemensos. Ditjen Rehsos juga tidak hanya fokus pada rehsos, tapi juga perlu upaya penguatan kemandirian termasuk kewirausahaan.

"Jadi program pemberdayaan bisa dipastikan terintegrasi," ujar Harry.

Ditjen Rehsos telah bekerja sama dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos dalam menyiapkan sistem registrasi data LKS. Sebagian LKS Anak telah teregistrasi di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Pusdatin Kemensos, di antaranya LKS dari Muhammadiyah. LKS memiliki peran penting dalam penguatan sistem layanan sosial di masyarakat karena posisi strategis LKS yang dekat dengan masyarakat.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto