logo

Pengacara Protes Putusan Sudah Incraht Tak Bisa Diperkarakan Pidana

Pengacara Protes Putusan Sudah Incraht Tak Bisa Diperkarakan Pidana

Ilustrasi
14 Agustus 2020 15:53 WIB
Penulis : B Sadono Priyo

SuaraKarya.id - JAKARTA : Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Andalan Karya Mandiri (KAM) terhadap PT Atlas Resources (AR) telah diputus incraht (berkekuatan hukum tetap) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan Niaga mengabulkan permohonan PT AKM. Perkara dengan Nomor: 90/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst, diputus pada 26 Mei 2020.

Dengan telah keluarnya Putusan PKPU tersebut, secara hukum tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Hal ini sesuai dengan Pasal 235 UU Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

Pasca Putusan PKPU tersebut, secara tiba-tiba Direktur PT AKM Walid Priambodo, mendapat panggilan polisi atas Laporan Polisi No: LP/3412/VI/YAN.2.5/2020/SPKT/PMJ, tanggal 16 Juni 2020.

Walid dilaporkan oleh IW Sujasman ( PT AR), atas dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan/atau memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dan/atau pengaduan palsu sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 266 KUHP dan/atau Pasal 242 KUHP dan/atau Pasal 317 KUHP.

Christopher Simanjuntak dan Bona Naibaho, kuasa hukum Direktur PT AKM menilai, dilaporkannya Walid Priambodo ke polisi merupakan bentuk kriminalisasi sengketa keperdataan atas Putusan PKPU yang telah inkracht.

Kuasa hukum Walid mengaku sudah melakukan upaya hukum dengan melapor ke Divisi Profesi dan Pengamanan Polri sebagaimana Surat No: 018/Dum-Krim/SNLF/VII/2020 tertanggal 30 Juli 2020, serta juga menyurati Kapolri guna meminta perlindungan hukum berdasarkan Surat No: 017/Perm-Linkum/SNLF/VII/2020 di waktu yang bersamaan.

Kata kuasa hukum, dengan telah dikeluarkannya Putusan PKPU, maka harusnya dipahami bahwa tindakan yang dilakukan pelapor dengan membuat Laporan Polisi ini sangat tidak beralasan secara hukum dan patut diduga sebagai bentuk ketidakpatuhan pelapor untuk melaksanakan isi Putusan Perkara No: 90/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 26 Mei 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Kasus ini terang benderang dan secara meyakinkan merupakan perkara perdata murni dan bukan tindak pidana," katanya menegaskan.

Seperti diketahui, PT AKM memiliki piutang dagang terhadap PT AR sebesar lebih dari Rp 7,4 miliar dan USD 358.085,50 sejak tahun 2013.

Lantaran tak kunjung dibayar, PT AKM melakukan penjualan piutang dan/atau hak tagih sebesar Rp 464 juta lebih kepada pihak lain, dan peralihan hak tagih atas piutang tersebut telah diinformasikan kepada PT AR.

Seiring waktu, PT AR tidak juga melakukan pembayaran, maka PT AKM mengajukan Permohonan PKPU terhadap PT AR di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga  Jakarta Pusat.

Editor : Gungde Ariwangsa SH