logo

Ditjen Rehsos Perkuat Komitmen Kerja Sama Konstruktif Bersama Poltekesos

Ditjen Rehsos Perkuat Komitmen Kerja Sama Konstruktif Bersama Poltekesos

Dirjen Rehsos Kemensos Harry Hikmat.(foto,ist)
11 Agustus 2020 12:54 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - BANDUNG: Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Ditjen Rehsos) mengajak Civitas Akademik Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Kemensos untuk memperkuat komitmen kerja sama konstruktif, mengingat sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos) sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Rehabilitasi Sosial (Dirjen Rehsos) Harry Hikmat dalam kuliah umum Arah Kebijakan dan Program Ditjen Rehabilitasi Sosial, di Poltekesos Kemensos, di Bandung, Jawa Barat, Senin (10/8/2020).

"Ini kesempatan pertama untuk perbaharui informasi terkini apa yang ingin kita kembangkan ke depan. Sehingga, teman-teman dosen bisa menjadi bagian dari tim technical assistance, bisa selaras dengan kebutuhan strategis dari masing-masing program yg ditangani setiap Direktorat Rehabilitasi Sosial," ungkapnya.

Dikemukakannya, pertukaran informasi ini akan memberi inspirasi terhadap jalannya kebijakan dan strategi Ditjen Rehsos, yaitu Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Komitmen kerja sama konstruktif akan dilakukan dalam bentuk pemanfaatan balai dalam pelaksanaan praktikum mahasiswa, riset dan pengabdian Dosen, melakukan survey kondisi pemulung pasca Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam program strategi nasional ATENSI bagi Pemulung, dan membentuk Team Assistance (TA), untuk membantu merumuskan pedoman hingga konten kampanye/ sosialisasi.

Berangkat dari tugas dan fungsi Ditjen Rehsos dalam menangani 22 dari 26 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), ujar Dirjen Rehsos, prioritas sasaran menunjukkan betapa besar tantangan yang dihadapi. "Dari sisi besaran, sebanyak 75,4 juta yang ditangani Rehsos, mulai dari anak, disabilitas, lansia, korban penyalahgunaan Napza serta tuna sosial dan korban perdagangan orang," jelasnya.

Kondisi Pandemi Covid-19, lanjutnya, ikut memberikan dampak pada peningkatan jumlah PPKS, seperti pengemis, pemulung, tuna wisma, gelandangan dan korban PHK yang berada di ruang publik. Karenanya, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengarahkan, untuk melakukan Penanganan Warga Terlantar Terdampak Covid-19 (PWTC) dengan menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) bagi warga terlantar terdampak Covid-19. TPS ini difungsikan untuk menampung warga terlantar yang meningkat saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Mereka yang berada di ruang publik seperti pemulung, gelandangan dan pengemis merupakan warga tidak mampu hingga korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Disebutkannya, ATENSI sebagai ruh dari kegiatan rehabilitasi sosial mengandung esensi pemulihan dan pengembangan kemampuan PPKS, yang mengalami disfungsi sosial. Hal ini dilakukan agar PPKS mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Perubahan paradigma layanan rehabilitasi sosial menjadi landasan diterapkannya ATENSI, yaitu mewujudkan layanan sosial yang bersifat terpadu, menjangkau seluruh warga, sistem yang komprehensif dan terstandardisasi, mengedepankan peran keluarga dan masyarakat, layanan sosial di lembaga bersifat temporer (sementara), serta sumberdaya manusia yang berbasis profesionalisme.

Lebih lanjut dijelaskan, layanan Rehabilitasi Sosial berupa ATENSI ini area sasarannya terdiri dari pemenuhan kebutuhan dasar, terapi (fisik, mental, spiritual, psikososial keterampilan/kewirausahaan), perawatan sosial dan dukungan keluarga. Dikatakannya, Ditjen Rehsos hanya fokus memberikan layanan rehabilitasi sosial. Hal yang berkaitan dengan bantuan sosial itu sudah menjadi kewenangan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos).

"Rekonstruksi fundamental ini harus jadi kerangka kerja baru ," ucap Dirjen Rehsos. Namun, diterangkannya, dalam pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial, bisa dipastikan apakah PPKS yang diberi layanan sudah mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai dukungan keluarga. Karena, sasaran PKH dan BPNT di dalam keluarga juga merupakan subyek dari Ditjen Rehsos, yaitu anak usia dini, anak sekolah, ibu hamil, penyandang disabilitas hingga lanjut usia.

Ditjen Rehsos mampu memberi akses kepada PPKS, agar mendapat PKH maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mulai dari pembenahan data, mengintergrasikan data PPKS ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos.

Harry Hikmat menjelaskan penerapan ATENSI memiliki 3 pendekatan yang beririsan. Yakni pendekatan berbasis keluarga, komunitas dan residensial (Balai/Loka/Panti). Agen pada pendekatan berbasis keluarga adalah pendamping Rehsos, sedangkan pendekatan berbasis komunitas, Kemensos bermitra dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Lain halnya dengan pendekatan berbasis residensial, yaitu Balai/Loka yang menjadi pusat rujukan untuk PPKS yang memiliki kompleksitas masalah sosial.

"Dengan kata lain, Balai/Loka menjadi rujukan untuk penanganan lebih lanjut dan bersifat temporer, layanannya disesuaikan dengan hasil asesmen. Ini akan menjadi trademark Kemensos," jelas Dirjen Rehsos.

Dikatakannya, ketiga pendekatan tersebut dapat disinkronisasi dalam Sentra Layanan Sosial (SERASI), yaitu penyedia layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS secara langsung atau melalui LKS. Balai yang akan menjadi pilot project harus bersifat multifungsi dengan layanan yang komprehensif.

Piloting SERASI akan diterapkan di Balai "Gau Mabaji" Gowa, Balai "Satria" Baturraden, Balai "Antasena" Magelang, Balai "Pangudi Luhur" Bekasi, Balai Besar "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta dan Gedung Cawang Kencana Jakarta.

"Bagi Balai yang menjadi piloting SERASI harus menerapkan Pendekatannya life cycle yaitu menerima PPKS dari anak baru lahir sampai lansia, karena sistem yang sifatnya multifungsi dan multi layanan sosial," jelas Dirjen Rehsos.

Sebelumnya, Direktur Poltekesos Bandung Marjuki, pada sambutannya menyatakan, banyak hal yang bisa disinergikan antara Poltekesos dengan Ditjen Rehsos. "Pelaksanaan praktikum II berbasis lembaga pun sangat penting dan Pak Harry telah memberi jalan, agar Dosen dan Mahasiswa kami bisa bergabung di kegiatan-kegiatan Balai," ungkapnya.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto