logo

Menjamin Kualitas Masa Depan

Menjamin Kualitas Masa Depan

10 Agustus 2020 00:01 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Pembelajaran daring di masa pandemi ternyata juga berbuntut terhadap eksploitasi anak karena ada diantaranya yang harus bekerja ekstra keras sekedar untuk bisa mendapatkan kuota internet, Terutama untuk sejumlah kasus di daerah dan perdesaan atau daerah yang akses internetnya sulit terjangkau. Realitas ini secara tidak langsung membenarkan fakta bahwa eksploitasi anak seolah menjadi bagian dari kehidupan mayoritas negara miskin – berkembang. 

Padahal, anak-anak adalah jaminan kualitas SDM sehingga mereka butuh perlindungan, baik oleh keluarga dan bangsa. Padahal, tema Hari Anak Nasional - HAN 2020 yang diperingati 23 Juli ‘Anak Terlindungi, Indonesia Maju’. Esensi tema ini tidak bisa lepas dari persoalan pandemi covid-19. Selaras dengan tema ini, paripurna DPR 23 September 2003 lalu menyetujui Undang-Undang Perlindungan Anak atau UUPA yang bisa diharapkan mengangkat kesejahteraan anak secara menyeluruh dan sebagai simbol kepedulian pemerintah atas nasib dan hak anak. Sebenarnya, keyakinan tentang jaminan perlindungan anak sudah tercermin dari penetapan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional.
 
Tanggal 23 Juli ini dipilih sebagai HAN karena 23 Juli 1979 pemerintah bersama DPR menetapkan UU No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. HAN tanggal 23 Juli 1979 ditetapkan melalui Kepres No 44 tahun 1984. Dulu memang ada penetapan Hari Anak-anak Indonesia tanggal 17 Juni, namun tanggal itu dirasa kurang tepat dasar-dasar historisnya, sehingga kemudian HAN diubah menjadi tanggal 23 Juli.  Selain UU No 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, kita mengenal UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

Adanya beragam ketentuan perundangan yang mengatur tentang anak paling tidak membuktikan adanya komitmen pemerintah untuk memposisikan anak sebagai potensi strategis untuk bisa ditumbuhkembangkan, dilindungi dan diberi makna.  Hal ini menjadi lebih penting ketika pandemi covid-19 menjadikan anak kian terkurung karena sekolah dilakukan secara online sementara ada orang tua di beberapa daerah yang kurang familier dengan pembelajaran online. Bahkan, kini pemerintah mengijinkan tatap muka sekolah untuk zona hijau dan kuning, meskipun ada diantaranya pasca percobaan justru kembali melakukan pembelajaran secara online – daring karena ancaman pandemi
 
Problem pelik dibalik pembelajaran daring dan urgensi pendidikan publik yakin bahwa anak adalah investasi masa depan, tidak hanya bagi negara, tetapi juga keluarga. Khusus bagi aspek kepentingan bagi negara, yaitu terutama terfokus pada proses kontinuitas dan kualitas SDM yang akan berperan bagi pembangunan. Terkait hal ini, publikasi Program Pembangunan PBB atau UNDP tentang Human Development Report, antara lain tentang Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index atau HDI menunjukan seberapa besar kualitas SDM kita dan peringkat selalu diurutan bawah. Indeks ini dibuat berdasar patokan pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, kesehatan, dan juga harapan panjang usia penduduk. Wajar saja jika di Indonesia banyak terjadi kasus busung lapar karena memang HDI-nya rendah. 

Meski ada keyakinan tentang urgensi untuk membangun investasi masa depan tersebut, tapi kenyataan menunjukan bahwa respons pemerintah terhadap ini masih kecil. Bahkan, yang lebih ironis, realitas ini tidak saja terjadi di mayoritas negara miskin – berkembang (termasuk Indonesia), tetapi juga di negara industri – maju. Keengganan ini terutama didasarkan asumsi pembahasan tentang isu-isu politik jauh lebih bisa memberikan profit, jika dibanding pembahasan tentang isu membangun investasi masa depan tersebut. Ini secara tidak langsung menunjukan bahwa di hampir semua negara ternyata pembahasan isu strategisnya lebih memperhitungkan aspek matematis untung-rugi bagi sejumlah kepentingan, apalagi di akhir 2020 akan ada 270 pilkada serentak yang esensinya politis. ***

* Dr. Edy Purwo Saputro, MSi - Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo