logo

Kejar Target Pembangunan SDM, Pemerintah Luncur Bantuan BLK Komunitas

 Kejar Target Pembangunan SDM, Pemerintah Luncur Bantuan BLK Komunitas

Menaker Ida Fauziyah.(foto,ist)
04 Agustus 2020 21:07 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Untuk mengejar target program pembangunan sumberdaya manusia (SDM), pemerintah meluncurkan program bantuan BLK Komunitas Tahap I Tahun 2020.

Peluncuran program ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan dan 10 orang perwakilan penerima bantuan di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Untuk tahap I, program BLK Komunitas mencakup pembangunan 100 lembaga dari total target 1.000 lembaga. "Saya titip kepada lembaga penerima bantuan BLK Komunitas tahap I. Semoga acara ini menjadi langkah awal dalam komitmen nyata kita semua, untuk turut serta berperan aktif dalam mempercepat peningkatan kompetensi SDM Indonesia," tutur Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, usai menyaksikan penantanganan PKS.

BLK Komunitas adalah suatu unit atau fasilitas pelatihan vokasi yang didirikan di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, dhammasekha, pasraman, dan komunitas lainnya. BLK ini berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan kompetensi/keahlian guna memberikan keterampilan kerja kepada siswa dan komunitas masyarakat di sektiar lembaga, sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau mendorong untuk berwirausaha.

Menaker menjelaskan, BLK Komunitas merupakan terobosan dari Presiden Joko Widodo sejak tahun 2017. Bertujuan untuk melengkapi soft skill dan pendidikan karakter di lembaga pendidikan keagamaan dengan tambahan keterampilan atau hard skill.

Pendirian BLK Komunitas adalah upaya meningkatkan sebaran lembaga pelatihan kerja, serta mendekatkan akses pelatihan kepada masyarakat atau komunitas. "Diharapkan dengan hadirnya BLK Komunitas, maka santri dan siswa lembaga pendidikan keagamaan serta masyarakat di sekitarnya, mendapatkan akses pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal," ungkapnya.

Menaker mengemukakan, sejak 2017-2019, Kemnaker telah mendirikan 1.113 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di masa pandemi saat ini, Kemnaker tetap berkomitmen meningkatkan kompetensi SDM Indonesia dengan mengurangi kapasitas yang semula dialokasikan 2.000 menjadi 1.000 BLK Komnitas.

"Memang berkurang, tapi kalau dari 1000 BLK itu mampu maksimal mengerjakan peran-peran pelatihan vokasi, maka harus dibayangkan 1000 rasa 2000 BLK," ujarnya.

Caranya bagaimana? Menaker menerangkan, jika selama ini pemerintah melakukan pendampingan selama dua tahun, maka BLK Komunitas harus tetap membuka diri untuk bekerja sama serta berjejaring dengan lembaga pendidikan, baiki perguruan tinggi maupun perusahaan/industri.

"Jadi anggap saja 1000 rasa 2000 atau 3000. Itu cara menyiasati di kondisi sulit. Kalau selama pelatihan hanya dua paket, bagaimana caranya pelatihan menjadi empat paket, caranya dengan berjejaring. Saya yakin Bapak/Ibu mampu melakukannya," ungkapnya.

Pada para penerima bantuan, Menaker berharap agar mengerjakan sesuai petunjuk yang ditetapkan dan terbitkan. "Jangan sekali-kali mengurangi spesifikasi dan mengurangi kualitas. Ini bukan uang Kemnaker, ini uang rakyat yang dihimpun melalui pajak," ujarnya.

Menaker menjelaskan, saat ini PKS di Jakarta, untuk berikutnya akan mendekat ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sekitarnya. "Pokoknya yang paling penting, bagaimana kita mempercepat proses realisasi pembangunan BLK Komunitas," ungkapnya.

Sementara itu, KH Basyir Fadullah dari Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Minhajut Tholabah kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, mengatakan, selaku penerima bantuan BLK Komunitas, pihaknya akan memanfaatkan sebaik mungkin dan melaksanakan program penyelenggaraan vokasi bagi santrinya.

Basyir menyambut positif pesan Menaker, agar tak mengurangi kualitas atau spesifikasi bantuan BLK Komunitas yang diterimanya. Pesan itu dinilainya sebagai upaya negara untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

"Karena bantuan ini modelnya swakelola, pendanaannya dari pajak rakyat, InsyaAllah akan kami jalankan sepenuhnya sebaik mungkin, seoptimal mungkin sesuai aturan yang ada," tuturnya.

Hal senada dikatakan Romo Remigius, Misa Keuskupan Agung dari kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia memberi respek pada Menaker yang memintanya untuk membangun BLK sesuai spesifikasi dan perencanaan.

"Pesan Bu Menteri sungguh luar biasa. Bagi kami, sungguh menjadi catatan penting dan utama, supaya tanggung jawab kami kepada rakyat yang telah memberi lewat pajak, harus dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya," terangnya.

Editor : Gungde Ariwangsa SH