logo

Dewas Tak Persulit KPK Dapatkan Izin Penindakan

Dewas Tak Persulit KPK Dapatkan Izin Penindakan

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean
04 Agustus 2020 20:47 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menegaskan, pihaknya sudah mengeluarkan ratusan izin dan tidak pernah menolak mengeluarkan izin yang diminta komisioner KPK.

"Perlu dicatat, Dewas tak pernah menolak permohonan izin KPK untuk penindakan. Tentunya untuk sebagian iya," kata Tumpak di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Hal itu ditegaskan Tumpak menanggapi selentingan yang menyebutkan hadirnya Dewas di tubuh KPK justru  membuat aktivis antikorupsi  pesimis jika langkah penindakan KPK akan dilemahkan mengingat setiap penindakan dilakukan harus mengantongi izin Dewas. “Itu tidak benar,” tegas Tumpak.

Tumpak juga menegaskan, izin selalu dikeluarkan Dewas KPK tepat waktu sesuai ketentuan perundangan. Baik itu malam hari, atau pun hari libur, Dewas selalu menindalanjuti permohonan izin untuk penindakan oleh penyidik KPK. "Dewas memberikan izin 1 x 24 jam sejak diterimanya permintaan izin. Dari pemgalaman kami cepat tak terlewat limit waktu ditentukan undang-undang," kata Tumpak.

Anggota Dewas KPK, Albertina Ho, menyebutkan dalam kurun satu semester masa kerja tahun pertama, sudah ada ratusan izin diterbitkan.  "Izin penyadapan sudah dikeluarkan oleh Dewas KPK sejumlah 46, izin penggeledahan sejumlah 19, izin penyitaan 169, perlu kami sampaikan bahwa izin ini bukan setiap kali izin diajukan diberikan, itu belum tentu. Ada diberikan dan tidak, ada yang diberikan tapi tidak semuanya. Contoh izin penyitaan 20 item, tapi kita kabulkan hanya 14 atau 16," tutur Albertina.

Tumpak Hatorangan juga menyampaikan hasil sementara pemeriksaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri. Firli sebelumnya dilaporkan karena dianggap bermewah dan tidak bersifat merakyat saat menggunakan helikopter pribadi saat pulang kampong halamannya ke Palembang. "Dewas telah melakukan klarifikasi masalahnya dengan meminta keterangan dari berbagai pihak rermasuk dari Firli, termasuk yang di luar penyedia jasa helikopter dan sudah dikumpulkan semua telah dilakukan analisa," kata Tumpak.

Mantan jaksa senior itu menyebutkan, saat ini Dewas tinggal melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap kumpulan laporan tersebut. Nantinya Dewas akan memutuskan apakah laporan dugaan pelanggaran kode etik tersebut berhenti atau berlanjut disidangkan. "Saya pikir waktu dekat akan selesai, hasilnya kalau sudah ada persidangan di Dewas sendiri," kata Tumpak kemudian mengingatkan tidak semua laporan dugaan pelanggaran kode etik akan disidangkan. Bisa saja hasil laporan analisis Dewas mengamini bahwa hal itu selesai, karena tidak cukup bukti maka perkara ditutup.

"Kalau kami berkesimpulan cukup bukti untuk peanggaran kode etik kami tetap akan sidangkan. Sebaliknya kalau tidak ada, kami akan tutup perkara itu," ujarnya.

Editor : Gungde Ariwangsa SH