logo

Menperin Sebut IOMKI Terbukti Topang Ekonomi, Bukan 'Pembunuh Massal'

Menperin Sebut IOMKI Terbukti Topang Ekonomi, Bukan 'Pembunuh Massal'

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita.
04 Agustus 2020 15:05 WIB
Penulis : Laksito Adi Darmono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) mengaku menerima banyak masukan dan hujatan saat mengeluarkan Izin Operasional Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) di saat pandemi Covid'19. Bahkan ada di antaranya yang menuding kebijakan tersebut sebagai "pembunuh massal."

"Alhamdulillah izin kepada manufaktur untuk tetap beroperasi di tengah pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, terbukti mampu menopang perekonomian nasional yang terdampak pandemi," ujarnya saat menghadiri webinar bertajuk "Relocating Investment to Indonesia in the Time of Covid-19", Selasa (4/8/2020).

AGK mengungkapkan pihaknya sangat percaya kebijakan (IOMKI) yang diambil sejak awal pandemi masuk itu, untuk membantu perekonomian tidak jauh terpuruk.

Izin kepada manufaktur untuk tetap beroperasi di tengah pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat kini terbukti mampu menopang perekonomian nasional yang terdampak pandemi.

Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator, salah satunya Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang merangkak naik sejak merosot pada Maret 2020 sebesar 45,3 dari 51,9 bulan sebelumnya. Namun angkanya mulai merangkak naik hingga mencapai 46,9 pada Juli 2020.

Selain itu Menperin menyampaikan bahwa jika dibanding negara-negara tetangga, pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi Covid-19 akan lebih cepat.

“Menurut Mc Kinsey, perekonomian Indonesia bakal pulih pada kuartal IV tahun 2021. Lebih cepat dibandingkan Malaysia yang diprediksi pulih pada 2022, Singapura pada 2023, Thailand pada 2022, dan Filipina pada 2022,” ujarnya.

AGK menuturkan saat menetapkan manufaktur dapat terus beroperasi saat pandemi, ditinya banyak mendapat pesan masuk lewat aplikasi Whatsapp dan menuding kebijakan tersebut sebagai "pembunuh massal."

Namun, seperti diketahui, Kemenperin tetap memberlakukan kebijakan tersebut sambil dengan ketat memantau kegiatan industri untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan industri mereka secara berkala setiap akhir pekan, seperti diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8/2020 tentang Kewajiban Pelaporan Bagi Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memiliki Izin Operasional Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

Dengan peraturan itu, industri manufaktur nasional dapat tetap beroperasi untuk menjalankan usaha selama mengantongi IOMKI yang dikeluarkan Kemenperin. ***

Editor : Laksito Adi Darmono