logo

Perma Diharapkan Berdampak Progresif Dalam Pemberantasan Tipikor

Perma Diharapkan Berdampak Progresif Dalam Pemberantasan Tipikor

MA
04 Agustus 2020 10:55 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Aktivis-aktivis antikorupsi dan pemerhati penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi (tipikor) menyambut baik peraturan baru yang diterbitkan Mahkamah Agung (MA) 2020 ini. Dengan peraturan baru itu diharapkan upaya pemberantasan korupsi juga semakin terasa bahkan menyengat.

Menurut pakar hukum pidana  Universitas Trisakti Jakarta Abdul Fickar Hadjar, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi merupakan aturan yang relevan dan signifikan hingga sudah selayaknya diapresiasi dan disambut baik. Sebab,  aturan yang memuat mengenai terdakwa korupsi yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 100 miliar serta memiliki tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dengan kategori paling tinggi dapat dijatuhi hukuman seumur hidup pidana penjara sebagai aturan yang responsif dan progresif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Peraturan MA tentang pedoman pemidanaan menjadi sangat relevan dan signifikan. Penentuan jumlah kerugian negara Rp 100 miliar lebih dengan hukuman penjara seumur hidup adalah sebuah aturan yang responsif dan progresif,” kata Abdul Fickar, Selasa (4/8/2020). Dengan adanya Perma itu akan membatasi dan mengawasi para hakim yang kerap bermain dengan kekuasaan yudikatif yang dimilikinya. Karenanya, Abdul Fickar mengapresiasinya.

“Perma akan membatasi dan mengawasi para hakim yang seringkali bermain-main dengan kekuasaannya, meski pada penerapannya juga harus tetap dijaga prinsip independent judiciary atau kebebasan kekuasaan kehakiman yang melekat pada profesi hakim,” katanya.

Menurut Abdul Fickar, pemberantasan korupsi sudah sepatutnya menjadi komitmen semua pihak, dan peradilan merupakan lembaga satu-satunya yang mempunyai otoritas untuk menghukum pelaku korupsi. Peradilan sebagai sebuah kekuasaan yudikatif berintikan kebebasan hakim-hakimnya, secara sistemik tidak boleh dan tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan apapun baik eksekutif maupun legislatif.

Pukat UGM juga mengapresiasi Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tipikor.  "Ini terobosan kebijakan yang bagus. Karena selama ini salah satu problem pemidanaan tipikor ada pada disparitas putusan hakim. Dengan adanya Perma ini, harapannya bisa menjadi pedoman hakim agar tak lagi ada kesenjangan putusan bagi pelaku korupsi yang terjerat pasal 2 atau 3 UU Tipikor," ujar Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Yuris Rezha Kurniawan. Dia berharap pula Perma mencantumkan poin keadaan yang memberatkan pada poin lain yakni para pejabat negara, seperti anggota dewan, menteri, maupun kepala daerah.

"Bagian yang memberatkan dalam Perma 1/2020 ini hanya mencatut penegak hukum dan ASN. Padahal kita tahu, banyak juga kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara, misal anggota dewan, menteri, kepala daerah. Nah ini bisa jadi evaluasi karena belum masuk dibagian yang memberatkan," ujar Yuris.

Dalam draf Perma tertuang, pemberataan maupun keringanan terdakwa yang dalam pada bagian Kelima Pasal 13 Perma 1/2020, secara garis besar bahwa hakim harus turut mempertimbangkan keadaan terdakwa dengan memperhatikan sifat baik dan jahat, termasuk pada fakta persidangan.

Pertimbangan pemberatan yang terlampir pada Tahap IV memasukan lima poin keadaan memberatkan terdakwa. Pertama disaat pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, kedua terdakwa tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan. Ketiga, terdakwa mencoba menghilang, menyembunyikan, atau merusak barang bukti, keempat terdakwa menggunakan hasil tindak pidana, dan atau kelima terdakwa merupakan penegak hukum atau aparatur sipil negara.

“Dari kelima point tersebut, seharusnya dimasukan pejabat maupun penyelenggara negara seperti kepala daerah, menteri, dan anggota dewan supaya cakupan pemberat pada PerMA lebih berat dan luas. Artinya hakim diberikan pedoman untuk memberikan pertimbangan yang berat jika salah satunya terdakwa adalah ASN atau penegak hukum. Apalagi, bedasarkan catatan kami, pelaku korupsi juga tidak sedikit dari pejabat negara diluar kedua tersebut ada menteri, kepala daerah dan anggota dewan," tuturnya.

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana juga menilai Perma seharusnya mengatur vonis yang berat bagi penegak hukum dan politisi yang korupsi. "Terlebih lagi, untuk pelaku Tipikor yang berasal dari penegak hukum atau lingkup politik. Semestinya pada dua bagian ini turut menjadi dasar pemberat bagi hakim saat memutuskan sebuah perkara," jelas Kurnia.

Kurnia menyoroti terkait pengawasan terhadap hakim apabila tak mengikuti Perma. ICW meminta adanya ketegasan MA agar memberikan sanksi kepada hakim yang tak menaati aturan itu. "Misalnya ketika hakim tidak mengikuti PerMA maka dapat dijadikan alasan bagi masyarakat untuk melaporkan yang bersangkutan ke Bawas (Badan Pengawas) MA. Karena Perma ini sebagai harapannya dapat menjadi jawaban atas problematika peradilan tipikor yang kerap kali terdapat disparitas hukuman yang pada akhirnya juga berujung pada vonis ringan," ujarnya.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto