logo

Refly Nilai Kasus Pemilu Wahyu Setiawan Sangat Berbahaya

Refly Nilai Kasus Pemilu Wahyu Setiawan Sangat Berbahaya

terdakwa Wahyu Setiawan
04 Agustus 2020 10:51 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Refly Harun yang pakar hukum tata negara menilai kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat Komisioner KPU  Wahyu Setiawan dan Harun Masiku lebih berbahaya dari pada kasus cessie Bank Bali, Djoko Tjandra. Sebab, kasus Wahyu Setiawan dan Harun Masiku menyangkut soal integritas penyelenggara Pemilu.

"Saya tidak lihat uangnya tapi soal strategisnya. Kalau Djoko Tjandra kan terkait kasus tindak pidana korupsi cessie Bank Bali, jumlahnya  memang lebih besar dari Wahyu Setiawan dan Harun Masiku yang menyuap hanya Rp 600 juta tapi Pemilu tentunya lebih utama," kata Refly Harun.

Kasus Wahyu Setiawan dan Harun Masiku terbilang kecil, namun kasus itu berdampak langsung pada integritas penyelenggara Pemilu, karena untuk menyelenggarakan Pemilu pemerintah telah mengeluarkan dana triliunan. “Belum lagi keterlibatan orang-orang yang sudah biasa lakukan koordinasi dengan penyelenggara Pemilu baik di pusat atau daerah," ujarnya.

Harun Masiku hingga kini masih menjadi borunan KPK. Namun dia sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PAW anggota DPR RI bersama Agustiani Tio Fridelina dan kader PDIP Saeful Bahri. Sedangkan eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, yang ditolak permohonan Juctice Collaborator (JC) lantaran dinilai tak memenuhi syarat telah dituntut 8 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.

"Kami menilai bahwa terdakwa I (Wahyu Setiawan) tidak layak untuk dapat ditetapkan sebagai JC karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA Nomor 04 tahun 2011," kata jaksa Sigit Waseso.

SEMA Nomor 04 diatur syarat-syarat seseorang terdakwa bisa jadi JC. Syarat tersebut yakni bukan pelaku utama, bersikap kooperatif dalam membuka pidana yang melibatkannya maupun pihak lain yang punya peran besar. Sigit mengatakan Wahyu tak memenuhinya. Sebab, fakta hukum dalam persidangan menunjukkan Wahyu merupakan pelaku utama dalam penerimaan suap.  "Terdakwa I (Wahyu) merupakan 'pelaku utama' dalam penerimaan uang (suap) dari Saiful Bahri terkait permohonan penggantian Caleg DPR RI dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku di KPU RI," kata Sigit.

Wahyu Setiawan juga dinilai merupakan pelaku utama dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait seleksi calon anggota KPUD Papua Barat 2020-2025. Wahyu jadi terdakwa dan dinilai menerima gratifikasi Rp 500 juta dari Sekretaris KPUD Papua Barat, Rosa Muhammad Thamrin Payapo.

Selain itu, Wahyu Setiawan juga tak kooperatif dalam pemeriksaan persidangan. "Terdakwa I tidak terlalu kooperatif, karena jangankan membuka adanya keterlibatan pihak lain, untuk mengakui perbuatan yang dilakukannya saja terdakwa I masih memberikan keterangan yang berbelit-belit dengan sejumlah bantahan," kata dia.

Atas perbuatannya itu, Wahyu Setiawan dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor  jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Selain itu, Wahyu juga ditetapkan telah melanggar Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto