logo

PN Jakpus Diminta Tolak PK Dalton Sebagaimana PK Djoko Tjandra

PN Jakpus Diminta Tolak PK Dalton Sebagaimana PK Djoko Tjandra

Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL
02 Agustus 2020 11:59 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Kejaksaan Agung tidak hanya mendapat kritik dari kegagalannya mengeksekusi Djoko Tjandra. Tetapi juga ketidakmampuannya menjebloskan ke dalam tahanan atau penjara terpidana Dalton Ichiro Tanonaka, warga negara Amerika Serikat (AS) berkebangsaan Jepang. Lelaki yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan serta penggelapan miliaran rupiah masih bebas berkeliaran.

Padahal, perkaranya sudah lama mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, eks pembaca berita English News Service di METRO TV itu dijatuhi hukuman 3 tahun penjara akibat melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap seorang pengusaha, HPR, hingga merugikan korban sekitar Rp 6,5 miliar sesuai putusan kasasi No :761.K/PID/2018.

“Ironisnya lagi, terpidana Dalton Ichiro Tanonaka malah dibiarkan mengajukan permohonan Pengajuan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat,” ungkap penasihat hokum HPR, Hartono Tanuwidjaja SH MSi MH CBL di Jakarta, Minggu (2/8/2020).

Para penegak hukum tentunya tahu bahwa persidangan pengajuan PK harus dihadiri pemohon atau terpidana itu sendiri. “Dalton Ichiro Tanonaka selaku pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan. Dengan begitu permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon atau terpidana Dalton Ichiro Tanonaka  seharusnya tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dapat dilanjutkan ke Mahkamah Agung," kata Hartono Tanuwidjaja. Hal itu merujuk atau sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014. “Dua aturan itu mewajibkan setiap pemohon hadir untuk meminta keadilan dalam sidang PK,” ujar Hartono menambahkan.

Kolektor batu pertama dan lukisan realis itu mencontohkan PK yang diajukan eks buronan Djoko Tjandra yang sempat disidangkan tanpa dihadiri pemohon di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. “PK itu ditolak dan tidak dikirimkan ke MA,” tutur Hartono.

Merujuk ke keputusan PN Jakarta Selatan, Hartono Tanuwidjaja juga meminta PN Jakarta Pusat yang menyidangkan permohonan PK Dalton Ichiro Tanonaka tanpa dihadiri yang bersangkutan (pemohon) agar ditolak dan tak dikirimkan pula ke MA oleh PN Jakarta Pusat. “Keputusan terbaru PN Jakarta Selatan dapat diikuti PN Jakarta Pusat. Lagi pula,  keputusan seperti itulah yang paling tepat sebagaimana diatur SEMA,” tutur Hartono.

Advokat yang juga penggemar tinju ini mengaku telah melayangkan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada selasa 21 Juli 2020 lalu. Intinya meminta PN Jakarta Pusat menolak dan tak mengirimkan PK Dalton ke MA. Alasannya dalam surat tersebut, selain SEMA juga ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHAP, yang mengatur bahwa yang berhak mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya.

Sampai saat ini Dalton masih dalam status cekal, dan belum pernah dieksekusi atau dimasukkan ke dalam penjara berdasarkan putusan yang sudah inkracht. Artinya, Dalton Ichiro Tanonaka belum berhak mengajukan PK, karena belum memenuhi kriteria terpidana yang berdasarkan pasal 1 ayat 32 KUHP disebutkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. “Dalton belum pernah menjalani hukuman tiga tahun penjara, yang dijatuhkan pada 14 Oktober 2018 lalu. Dia belum memenuhi persyaratan formil ajukan PK,” ujarnya.

Dalton diduga mengajukan PK pada 13 Januari 2020 lalu. Namun Hartono mengungkapkan, memori PK baru diserahkan tiga bulan kemudian ke PN Jakpus, yakni pada 24 April 2020. Namun demikian, Dalton Ichiro Tanonaka sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya hingga persidangan PK-nya tidak pernah dihadiri.

PK Dalton tersebut diajukan melalui penasihat hokum dari Kantor Hukum Marthen Pongrekun & Associates pada 13 Januari 2020. Namun tercatat permohonan PK  baru diserahkan memorinya (PK) pada 24 April 2020.

“Sekali lagi, karena sebagai prinsipal pemohon PK tak pernah hadiri sidang PK tersebut, maka keputusan terbaik PN Jakarta Pusat menolak PK tersebut dan tidak mengirimkannya ke MA,” kata Hartono menegaskan. Hal itu sesuai pula dengan ketentuan pasal 265 ayat (2) KUHAP, yang secara tegas menyebutkan bahwa pemohon wajib hadir, melakukan pendaftaran dan mengikuti pemeriksaan persidangan PK tersebut.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto