logo

ICW Kritik Kinerja Tim Eksekutor Kejaksaan Agung

ICW Kritik Kinerja Tim Eksekutor Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung
02 Agustus 2020 11:54 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik kinerja Kejaksaan Agung yang tidak mampu menangkap buronan  Djoko Tjandra dan buronan-buronan (Dalton Ichiro Tanonaka) berbagai kasus lainnya selama ini. Ketidakkondusifan kinerja tersebut akhirnya tentu saja memunculkan ketidakpastian hukum. Terpidana atau kasusnya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (terpidana) tetapi kok masih bisa berleha-leha menghirup udara bebas dan segar?

"Kejaksaan Agung harus mengevaluasi kinerja dari tim eksekutor pencarian, terlebih untuk buronan Djoko Tjandra. Tim tersebut pada kenyataannya gagal meringkus terpidana kasus korupsi tersebut," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Sabtu (1/8/2020).

Kurnia mengatakan, Kejaksaan Agung kini punya pekerjaan rumah dalam mengungkap keterlibatan Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang menemui Djoko Tjandra. ICW mendesak agar segera memroses Pinangki jika ada penerimaan dari Djoko Tjandra dan memberhentikan Pinangki sebagai jaksa. "Jika ada aliran dana dari Djoko Tjandra terhadap yang bersangkutan, maka sudah selayaknya Kejaksaan berkoordinasi dengan KPK untuk dapat memproses hukum atas sangkaan tindak pidana suap dan obstruction of justice. Tak hanya itu, ICW juga mendesak agar segera memberhentikan yang bersangkutan sebagai jaksa di Kejaksaan Agung," ujar Kurnia.

Jika Kejangsaan Agung mendapat kritik, tidak demikian dengan Kepolisian. ICW mengapresiasi langkah kepolisian yang berhasil menangkap buronan korupsi cessie Bank Bali Djoko Tjandra. Agar prestasi kepolisian tersebut semakin lengkap, ICW mengusulkan agar kepolisian segera menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka surat palsu yang diduga melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP.

Alasannya, Djoko Tjandra mendapat surat jalan dari polisi untuk melarikan diri. Polisi juga harus mengusut kemungkinan jenderal lain yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra. "Polri harus mengembangkan terkait adanya kemungkinan petinggi lain yang juga terlibat dalam membantu pelarian Djoko Tjandra," tutur Kurnia.

Perkembangan lain kasus Djoko Tjandra, setelah Anita Kolopaking terseret-seret, kini yang menjadi penasihat hukumnya advokat Otto Hasibuan, yang sebelumnya membela Jessica, dalam kasus kopi sianida beberapa tahun lalu. "Saya resmi jadi kuasa hukum Djoko Tjandra, termasuk keluarganya. Saya bilang keluarga karena keluarga kan enggak ada masalah, resminya hanya untuk Djoko Tjandra, itu saja," kata Otto usai bertemu Djoko Tjandra di Rutan Salemba Cabang Bareskrim pada Sabtu (1/8) malam.

"Saya baru ketemu dengan Pak Djoko Tjandra, karena memang dari keluarga sudah mendesak supaya saya segera bertemu dengan beliau, dan akhirnya bisa bertemu, dan saya bicara panjang lebar mengenai kasus ini," kata Otto.

Dalam pertemuan itu dibahas mengenai kesepakatan dia jadi kuasa hukum Djoko Tjandra. Selain itu, sejumlah hal terkait kasus kliennya juga dibahas. Namun dia tak merinci isi pembicaraannya itu. "Ya tentu banyak hal yang bersifat rahasia antara klien, tidak bisa saya sampaikan," ujarnya.

Otto mengaku akan kuasa hukum pada kasus di Mabes Polri. Sementara untuk Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra masih berada di tangan pengacara sebelumnya, Anita Kolopaking.

"Urusan dia (Djoko Tjandra) di Mabes Polri ini ternyata tidak memberikan kuasa kepada yang lama. Menurut Pak Djoko yang diberikan kuasanya itu (Anita Kolopaking) untuk PK," ujar Otto.

Soal kasus di Bareskrim Polri, Djoko Tjandra diduga terlibat dalam kasus surat jalan alias surat sakti yang dikeluarkan Brigjen Prasetijo Utomo untuk kabur ke luar negeri. Djoko Tjandra juga diduga diperbantu mengurus surat bebas Covid-19 oleh Brigjen Prasetijo. Namun, kata Otto, kliennya masih berstatus sebagai saksi di kasus tersebut. Otto pun  mempertanyakan dasar penahanan yang dilakukan terhadap kliennya. Bahkan, dia pun menyinggung mengenai opsi praperadilan terkait penahanan tersebut. "Sebab seperti yang saya katakan sebelumnya, di dalam putusan PK (2009), tidak ada perintah untuk Pak Djoko ditahan. Nah kalau tidak ada perintah ditahan kenapa dia ditahan? Apakah itu nanti Kejaksaan Agung memberikan klarifikasi, apakah kita harus mengajukan praperadilan, kita belum tahu," kata dia.

Otto membeberkan, dalam putusan PK, Djoko Tjandra dijatuhi hukuman 2 tahun yang sifatnya deklarator. Selain itu, Djoko Tjandra juga dihukum membayar denda Rp 15 juta dan sudah dijalankan.  "Kemudian menyatakan uang dirampas untuk negara yang Rp 500 miliar sekian itu. Itu saja. Jadi tidak ada putusan yang sifatnya kondemnator, menghukum atau memerintahkan Djoko Tjandra harus ditahan," ujarnya.

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto