logo

Buronan Djoko Tjandra Akhirnya Huni Sel Nomor Satu

Buronan Djoko Tjandra Akhirnya Huni Sel Nomor Satu

terpidana Djoko Tjandra di dalam sel
02 Agustus 2020 11:48 WIB
Penulis : Wilmar Pasaribu

SuaraKarya.id - JAKARTA: Setelah menghuni salah satu sel di rumah tahanan negara (Rutan) Cabang Salemba di Bareskrim Polri, eks buronan 11 tahun yang juga sudah resmi menjadi warga binaan terkait kasus hak tagih Bank Bali,  Djoko Tjandra, diminta diproses hukum lagi kaitan dugaan pemalsuan dokumen. Jika tidak dapat dijerat sebagai aktor intelektual dalam pemalsuan dokumen itu, penghuni sel nomor satu itu dapat dipersalahkan sebagai ikut serta.

"Kami juga mengapresiasi pernyataan Kabareskrim yang akan melakukan proses hukum tersendiri lagi terhadap Djoko selain kasus pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang sedang atau harus dijalaninya," kata Anggota Komisi III  DPR RI Habiburokhman di Jakarta, Minggu (2/8/2020). Dia mendukung Polri  melakukan proses hukum tersendiri terhadap buronan itu terkait dugaan pemalsuan dokumen.

Menurut Habiburokhman,  Djoko Tjandra dapat dijerat dalam kasus pemalsuan dokumen. "Setidaknya Djoko bisa dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 263 KUHP tentang menyuruh melakukan pemalsuan dokumen," tuturnya.

Brigjen Prasetijo Utomo dan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking sudah ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen.  Habib menilai, pemalsuan itu tak mungkin dilakukan tanpa permintaan Djoko Tjandra. "Tidak mungkin terjadi pemalsuan dokumen tanpa adanya permintaan dari Djoko selaku orang yang paling berkepentingan," ujarnya.

Terkait dugaan pemalsuan dokumen, Polri telah menaikkan status hukum Brigjen Prasetijo sebagai tersangka kasus pemalsuan surat jalan untuk Djoko. Saat pengumuman penetapan tersangka, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menyatakan tak menutup kemungkinan akan ada nama-nama lain yang terseret.

Jenderal pembantu Djoko Tjandra bisa jadi bukan satu-satunya tersangka. Komjen Listiyo menegaskan, tak bakal ragu menyeret nama-nama lain yang terlibat sebagai tersangka. “Tentunya, akan ada tersangka-tersangka baru dalam kasus ini. Dan itu pasti akan kita rilis dalam jumpa pers berikutnya,” kata Komjen Listyo.

Di  Kejaksaan Agung dicopot  juga  jaksa Pinangki Sirna Malasari dari jabatannya sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Kejakgung. Hukuman tersebut terkait skandal Djoko Tjandra. Keputusan pencopotan itu merupakan hasil dari pemeriksaan internal yang dilakukan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) terkait pertemuannya dengan buronan korupsi hak tagih Bank Bali tersebut di luar negeri. “Terlapor, Dr Pinangki Sirna Malasari SH MH, terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Yaitu, telah melakukan perjalanan ke luar negeri, tanpa mendapatkan izin tertulis dari pimpinan,” demikian Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Hari Setiyono.

Dari hasil pemeriksaan, kata Hari, Pinangki terbukti melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin atasan sebanyak sembilan kali. Dinas ilegal tersebut Pinangki lakoni sepanjang 2019. “Yang bersangkutan pergi tanpa izin ke Malaysia dan Singapura,” ungkap Hari.   Namun, dia menolak membeberkan hasil pemeriksaan tentang motif Pinangki bepergian ke luar negeri. Akan tetapi, hasil pemeriksaan terhadap saksi terperiksa, Anita Kolopaking, Pinangki bertemu dengan Djoko Tjandra.  “Kami (Kejakgung) tidak bisa meminta keterangan dari yang bersangkutan (Djoko Tjandra) atas pertemuan tersebut. Karena yang bersangkutan tidak dapat diperiksa,” ujar Hari.

Djoko Tjandra dijebloskan ke dalam tahanan dengan menggenakan kemeja warna merah bercelana panjang hitam. Di dalam sel berbentuk persegi panjang tersebut nampak tak ada kasur maupun fasilitas lainnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, penahanan Djoko Tjandra di Rutan Mabes Polri ini hanya sementara demi kepentingan penyelidikan. Jika telah selesai, pihaknya akan menyerahkan kepada Karutan Salemba untuk menempatkan Djoko Tjandra sesuai dengan kebijakan Kepala Rutan Salemba. “Setelah proses penyelidikan selesai dan kita bisa menyampaikan apa yang terjadi, yang bersangkutan akan diserahkan ke Kepala Rutan Salemba” kata Argo.

Sebelum menghuni sel, terlebih dahulu dilakukan pencocokan wajah Djoko Tjandra oleh tim Inafis Bareskrim Polri dengan teknologi pemindai wajah dalam e-KTP dengan foto saat ditangkap tim Bareskrim Polri. Hasilnya, tingkat keidentikan kedua gambar mencapai 98,05 persen. "Hasil pencocokan wajah oleh Inafis dan hasil memang benar Djoko Tjandra," kata Argo.

Mengenai nasib permohonan Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra, PN Jakarta Selatan memastikan tidak menerima. Alasan, Djoko Tjandra selaku pemohon tak hadir dalam persidangan. "Permohonan peninjauan kembali dari pemohon atau terpidana Djoko Soegiarto Tjandra tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dapat dilanjutkan ke Mahkamah Agung," kata Humas PN Jakarta Selatan, Suharno. Hal itu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2014. Dua aturan itu mewajibkan setiap pemohon hadir untuk meminta keadilan dalam sidang PK.

Keputusan tidak diterima ini tertuang dalam surat register nomor 12/Pid/PK/2020/PN Jakarta Selatan.  "Penetapan ini telah disampaikan pula atau telah diberitahukan ke pihak pemohon dan jaksa," ujar Suharno. Atas dasar itu berkas PK Djoko Tjandra tak dilanjutkan ke MA. Berkas Djoko Tjandra terhenti di PN Jakarta Selatan.

 

Editor : Dwi Putro Agus Asianto