logo

Kekuasaan Cenderung Korup, Kekuasaan Mutlak Pada Korupsinya

Kekuasaan Cenderung Korup, Kekuasaan Mutlak Pada Korupsinya

01 Agustus 2020 23:59 WIB

SuaraKarya.id -  

Oleh:   Yus Dharmawan, SH.M.Kn

Kekuasaan cenderung korup. Ini adalah kredo Lord Acton Ilmuwan Inggris abad 18 yang teks aslinya dalam bahasa Inggris berbunyi ”Power tend to corrupt absolute Power Corrupt absolutely”.

Semua Sarjana Hukum dan Politik harusnya paham kredo itu. Zaman dulu yang berkuasa adalah gerombolan orang yang memiliki senjata dan jago berkelahi. Yang bisa sesuka hatinya merampas harta benda, mengambil hak kemerdekaan anak gadis bahkan istri orang lain tanpa ada konsekuensi hukumnya.

Itulah watak asli orang-orang yang berkuasa pada zaman itu yang cenderung kriminal jika terlampau berkuasa dan tidak ada yang membatasinya.

Lalu, bagaimana sifat orang modern jika sangat berkuasa? Menurut Robert.D Laswell, Profesor ilmu Hukum dari Universitas Yale, Amerika Serikat, dalam bukunya : Power and Personality menyebutkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi pengikutnya sesuai dengan keinginannya.

Sedangkan menurut Robert.A Dahl, Profesor ilmu Politik di Universitas Yale, juga mengungkapkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi orang lain atau dari satu pihak kepada pihak lain dengan paksaan.

Itulah sebabnya, untuk meredam sifat rakus dan tamak dalam diri manusia agar tidak sewenang-wenang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan golongannya setiap pemerintahan di negara demokrasi, harus selalu diawasi secara ketat.

Filsuf Inggris John Locke mencetuskan teori pembagian kekuasaan yang dikenal dengan Trias Politica.

Kemudian disempurnakan oleh Montesquieu salah seorang sarjana Perancis yang menuturkan dalam bingkai Negara Demokrasi, Kekuasaan dibagi menjadi 3 pilar, yakni Executif, Legislatif dan Yudikatif.

Ini dimaksudkan agar ada keseimbangan kekuasaan yang dikenal sebagai check and balance.

Runtuhnya rezim orde baru, berganti dengan era reformasi di Indonesia, merupakan transisi untuk menuju Negara Demokrasi yang sama-sama kita dambakan. Hal ini menjadi bukti konkret bahwa masyarakat tidak menyukai kekuasaan otoriter yang cenderung dzolim apabila tidak dikontrol dan diawasi.

Prof DR Budiono,M.EC, Wakil Presiden era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam makalah yang berjudul “Batas Kritis Demokrasi Indonesia diukur dari Penghasilan Per Kapita,” menjelaskan batas aman Demokrasi Indonesia itu adalah apabila penghasilan perkapita masyarakatnya lebih besar dari US$ 6600.

Jika penghasilannya lebih kecil dari US$ 6600, kemungkinan kegagalan demokrasi sangat tinggi.

Sekarang teori tersebut terbukti kebenarannya. Mayoritas rakyat Indonesia saat ini berpenghasilan masih jauh di bawah batas aman demokrasi seperti yang disebutkan Prof Budiono tersebut. 

Demokrasi  di Indonesia semu, sudah tergadaikan. mayoritas masyarakat kita tersandera dengan kemiskinan, sehingga mudah tergoda dengan iming-iming uang receh agar menjual hak konstitusionalnya tanpa peduli nasibnya selama 5 tahun ke depan kepada para pemodal.

Makalah Prof Budiono sejalan dengan pernyataan Ketua MPR, Bambang Soesatyo bahwa hanya perlu 1 Triliun untuk menguasai partai politik di Indonesia (Media Indonesia, 20 Februari 2020).

Lalu ada 16 partai politik di Indonesia, berarti perlu 16 Triliun sudah bisa menguasai Indonesia. Banyak konglomerat Indonesia mampu membayar dana sebesar itu untuk menguasai hajat hidup orang banyak.

Politic is a good business, why not? Faktanya, mayoritas yang berkuasa saat ini adalah yang memiliki kapital besar alias cukong, bohir atau kaki tangan yang di back up saudagar atau tengkulak yang meminjamkam modal untuk ongkos kampanye si komprador yang tentunya tidak mungkin cuma-cuma alias gratis.

Tentu saja ada hitungan-hitungan bisnisnya. Keluar dari kandang macan masuk ke kandang buaya, itulah nasib sebagian mayoritas masyarakat Indonesia.

Sungguh ironis! Rakyat kecil hanya dijadikan pelengkap penderita, dalam demokrasi semu. Bahkan DR Rizal Ramli menyebutnya sebagai Demokrasi Kriminal! 

George Sorros, pemilik korporasi raksasa: Quantum Fund, yang pernah memporakporandakan ekonomi negara-negara di kawasan Asia, tak terkecuali Indonesia pada tahun 1998 dengan transaksi valuta asingnya dalam buku berjudul “Underwriting Democracy, Encouraging Free Enterprise and Democratic Reform Among the Soviet and in eastern Europe,” menyebut jangan kasih jabatan publik pada pengusaha, karena pengusaha orientasinya sudah tentu adalah urusan profit.

Sedangkan jabatan publik fungsinya sejatinya untuk kesejahteraan masyarakat. Adalah dua hal yang bertabrakan. Namun masalahnya pengusaha terlanjur mendominasi porsi penyelenggara pemerintahan di republik kita saat ini.

Peng-peng adalah diksi yang diutarakan Rizal Ramli menamakan pengusaha yang jadi penguasa. Suka atau tidak suka masyarakat Indonesia harus menerimaya meskipun terpaksa harus mengelus dada. Nasi sudah menjadi bubur! Ibarat dalam pertandingan sepak bola, jika wasit ikut bermain di pihak lawan. Apakah mungkin dapat berlaku adil?

Masa mau balik lagi seperti gerombolan orang zaman dulu? Keledai saja tidak mau mengulang harus terperosok di lubang yang sama.***

* Yus Dharmawan, SH.,M.Kn, – Ketua Dewan Pengawas FAPRI (Forum Advokat dan  Pengacara Republik Indonesia)

Editor : Gungde Ariwangsa SH