logo

Era New Normal, BKKBN Lakukan Perubahan Guna Percepat Capaian Program

 Era New Normal, BKKBN Lakukan Perubahan Guna Percepat Capaian Program

Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo SP OG(K).(foto,ist)
22 Juli 2020 21:58 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyelenggarakan Pertemuan Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (E-Koren) I Program Bangga Kencana untuk perencanaan Tahun Anggaran (TA) 2021 pada Selasa - Jumat, 21 - 24 Juli 2020, melalui virtual meeting di aplikasi Cisco Webex.

Waktu pelaksanaan E-Koren I Program Bangga Kencana ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan situasi pandemi Covid-19 dan adanya terobosan-terobosan di tengah program 2020 serta adanya refocusing anggaran.

“Sebetulnya kami berharap betul mulai tahun 2020 sampai ke depan, kita sudah mulai mengubah mindset. Bagaimana cara kita menyikapi terhadap capaian program atau output yang akan kita hasilkan di masa-masa yang akan datang," ungkap Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo Sp OG (K), saat membuka acara tersebut secara virtual, dari Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Dikemukakannya, pandemi Covid-19 disusul adaptasi kebiasaan baru, membuat situasi menjadi sangat kompleks. Walau begitu, ujarnya, tidak boleh dilupakan, apa yang sudah dituangkan dalam Renstra 2020 hingga 2024.

"Itu sudah secara resmi dituangkan dalam peraturan BKKBN nomor 6 Tahun 2020, lalu masuk di dalam Lembaran Negara Nomor 466 Tahun 2020. Ini tentu harus jadi bagian yang harus kita pedomani," ujarnya.

Sebagai suatu acuan utama, dalam perencanaan maupun juga penyusunan program prioritas, pelaksanaan, serta evaluasi capaian program.

Hasto menyebutkan, total Anggaran Pagu Indikatif BKKBN 2021 adalah Rp.3.386.809.344.000. Dengan postur anggaran tersebut, BKKBN diharapkan tetap harus dapat memaksimalkan kinerja, dengan fokus pada beberapa prioritas kegiatan strategis saja.

Dia berharap, agar BKKBN tidak hanya melihat indikator-indikator output seperti TFR, mCPR, Unmet Need, ASFR, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) yang ada di dalam Rencana Strategis (Renstra BKKBN) 2020-2024. Indikator-indikator pendekat bisa di-breakdown lebih detail untuk mendekati output atau outcome, agar tidak hanya sekedar proses.

Menurutnya, perlu adanya strategi yang non linear model untuk mensikapi hal ini. Seperti terkait dengan spacing atau jarak kehamilan dengan kelahiran sebelumnya atau kehamilan berikutnya.

Selain itu Hasto juga menyinggung tentang Zona Integritas (ZI) dalam upaya perwujudan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) serta memohon perhatian bagi seluruh Perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia dan juga Satuan Kerja untuk tidak lalai dengan ZI ini.

Perubahan yang dilakukan BKKBN seperti Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BKKBN yang baru dan juga transformasi dari Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional diharapkan akan mendorong percepatan realisasi ZI. Hasto berpesan agar para pegawai bisa memanfaatkan inovasi-inovasi yang ada untuk menjadi pemantik tercapainya ZI karena roh dari ZI dan WBK WBPM adalah salah satunya ada pada perubahan yaitu inovasi.

“Ada tiga faktor yang membuat kinerja kita ini bisa betul-betul baru, satu perubahan SOTK, dua perubahan transformasi dari JA ke JF, tiga adanya pandemi Covid-19. Ini betul-betul hidup di era disruption. Disruption-nya ini mega disruption karena ada tiga disruption kita, transformasi kemudian SOTK kemudian pandemi itu mendisrupsi kita," papar Hasto.

Di bagian lain, Plt. Sekretaris Utama BKKBN H Nofrijal SP MA pada paparannya menjelaskan, beberapa kegiatan prioritas yang harus diutamakan (skala prioritas utama). Untuk dilaksanakan pada tahun 2021 dengan total anggaran Rp 928.890.009.000. atau sekitar 88,05 persen dari pagu Program Bangga Kencana, ialah: (1) Pendataan Keluarga (PK); (2) Enam kegiatan yang mendukung Pro PN yang wajib dilaksanakan.

Yaitu Jaminan Ketersediaan Alokon, Penanggulangan Stunting bagi Baduta, Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja, 7 Dimensi Lansia Tangguh, Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga akseptor KB lestari MKJP dan keluarga akseptor KB mandiri MKJP di kampung KB percontohan, dan Peningkatan Kualitas Rumah Data Kependudukan Paripurna guna Pengintegrasian Data dan Informasi Keluarga di Kampung KB Percontohan.

(3) Kegiatan penting lain yaitu kegiatan khusus yang bekerja sama dengan Kementerian PPN/ Bappenas yaitu Penyusunan Blue Print Pengendalian Penduduk, dan persiapan SDKI 2022.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto