logo

52 Tahun BPJS Kesehatan, Menko PMK Apresiasi Keterlibatan Dalam Penanganan Covid-19.

52 Tahun BPJS Kesehatan,  Menko PMK Apresiasi Keterlibatan Dalam Penanganan Covid-19.

Menko PMK Muhadjir Effendy.(foto,ist)
15 Juli 2020 23:17 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi keterlibatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-K) dalam penanganan Covid-19, terutama keterlibatan BPJS-K dalam memverifikasi klaim rumah sakit (RS) yang mendapatkan pergantian biaya dalam pelayanan pasien Covid-19.

Menurut Menko PMK, BPJS-K telah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, dia minta agar prosedur verifikasi klaim ini bisa dipercepat.

Sehingga, pencairan insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-19 bisa disegerakan pula. "Saya minta ini (verifikasi klaim RS) untuk dipercepat. Karena banyak sekali tenaga kesehatan (nakes) yang terlibat," ucap Menko PMK usai menghadiri syukuran 52 tahun BPJS-K di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2020).

Dia mengungkapkan, pemerintah fokus untuk melindungi tiga kelompok masyarakat dari Covid-19. Pertama yaitu nakes. Kedua, mereka yang memiliki penyakit penyerta (komorbid), serta ketiga yaitu kaum lansia dan memiliki penyakit bawaan.

Menko PMK mengatakan, pemerintah memberikan perhatian sangat serius untuk melindungi nakes, dan meminta seluruh tenaga kesehatan mulai dari dokter, perawat, pembantu medis, maupun laboran terus mengutamakan keamanan dan keselamatan, dengan mematuhi protokol Kesehatan, termasuk penggunaan alat pelindung diri.

"Kalau melawan covid ini adalah perang, itu tenaga kesehatan adalah 'the queen of the battle'. Jadi yang pertama yang harus dilindungi," cetusnya.

Tiga kelompok tersebut menurut dia, yang harus dilindungi dan dijauhkan dari ancaman Covid-19. Untuk itu, pemerintah juga akan memperkuat aturan protokol kesehatan dengan menerapkan sanksi yang tegas.

"Bapak Presiden akan segera mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang memerintahkan aparat di daerah. Agar seluruh pemda di indonesia, untuk menindak tegas dengan pengenaan sanksi bagi mereka yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan," terabg Menko PMK.

Editor : Dwi Putro Agus Asianto