logo

Jokowi Wacanakan Pembubaran 18 Lembaga Nonstruktural

Jokowi Wacanakan Pembubaran 18 Lembaga Nonstruktural

Presiden Joko Widodo. (Ist)
13 Juli 2020 21:09 WIB
Penulis : Laksito Adi Darmono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut akan melakukan perampingan terhadap lembaga nonstruktural. Menurutnya ada 18 lembaga yang akan dibubarkan dalam waktu dekat ini.

Berbincang bareng wartawan di Istana Merdeka, Senin (13/7/2020) Jokowi mengatakan alasan perampingan itu untuk menghemat anggaran. Menurutnya anggaran tersebut bisa dikembalikan ke lembaga struktural yang ada.

“Semakin ramping organisasi ya costnya kan semakin bisa kita kembalikan. Anggaran, biaya. Kalau pun bisa kembalikan ke menteri kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi?" ungkapnya.

Lebih lanjut dia ingin agar organisasi pemerintahan sesederhana mungkin. Dengan begitu dapat bergerak dengan cepat.

“Saya ingin kapal itu sesimple mungkin sehingga bergeraknya menjadi cepat. Organisasi ke depan kira-kira seperti itu. Bolak balik kan saya sampaikan, negara cepat bisa mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara gede mengalahkan negara yang kecil, nggak. Kita yakini,” ungkapnya.

Lembaga Litbang Dibubarkan?

Jokowi tidak menyebutkan ke-18 lembaga yang akan dibubarkannya. Namun menilik keinginannya 2 tahun silam, sepertinya sasaran tembak mantan Walikota Solo itu adalah lembaga penelitian (Litbang) di K/L.

Saat itu, Presiden mempertanyakan anggaran penelitian dan pengembangan (litbang) seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) yang mencapai Rp24,9 triliun.

Menurutnya, anggaran selangit tersebut tidak pernah terlihat lantaran dibagi satu per satu ke Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) K/L.

"Kalau dikumpulkan, anggarannya besar banget Rp24,9 triliun. Kalau enggak dikumpulkan, enggak kelihatan," ujar Jokowi saat itu, di Istana Negara, Senin (9/4/2018).

Karenanya, Presiden saat itu berencana membubarkan litbang di K/L untuk diintegrasikan ke Lembaga Litbang yang sudah ada, BPPT dan LIPI.

Rencana itu, kata dia, menyusul temuan pemerintah ada unit pengembangan dan penelitian kementerian/lembaga yang kurang memberikan kontribusi signifikan dan berujung pada menghambur-hamburkan anggaran.

"Sekarang kita usahakan, K/L yang litbangnya enggak terlalu aktif, dievaluasi lagilah, masih perlu atau enggak litbang di sana. Kan bisa saja itu litbangnya diintegerasikan dengan BPPT atau LIPI," ujarnya.

Seiring dengan evaluasi itu, Jokowi memerintahkan untuk merancang payung hukum guna mewujudkan integrasi itu. Payung hukum itu direncanakan berbentuk UU.

Disebutkan, jika penelitian dan pengembangan sudah ada di dalam sebuah badan tersendiri, harapannya, cakupan kerjanya menjadi menyeluruh, kerja-kerjanya pun semakin efisien dan efektif dan yang pasti tidak menghambur-hamburkan uang negara. ***

Editor : Laksito Adi Darmono