logo

Pemerintah Perkuat Penanganan Covid-19

Pemerintah Perkuat Penanganan Covid-19

Menko PMK Muhadjir Effendy.(foto,ist)
13 Juli 2020 20:04 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Presiden Joko Widodo mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk bekerja lebih keras dalam menanggulangi Covid-19 dengan melibatkan semua kekuatan dan komponen yang ada di masyarakat. Menyusul, adanya kluster baru penambahan kasus Covid-19 yang cukup masif, yakni di Pusat Pendidikan Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa).

Seperti diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah. Bahkan, hingga Kamis (7/7/2020) lalu, dilaporkan kasus baru yang ada mencapai 2.567 kasus. Selain karena uji spesimen yang semakin gencar, kasus yang cukup masif tersebut dikarenakan munculnya kluster baru.

Hal itu, disampaikan Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai rapat terbatas 'Percepatan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19' bersama Presiden dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju, di Jakarta, Senin (13/7/2020).

"Seruan kepada seluruh daerah, terutama yang sekarang berada di dalam wilayah yang cukup tinggi intensitas berkembang biaknya yang terjangkit. Termasuk juga yang masih tinggi tingkat fatalitasnya. Supaya lebih bekerja lebih keras dan melibatkan semua kekuatan, komponen yang di masyarakat," terang Menko PMK.

Lebih lanjut, disampaikannya, sesuai arahan Presiden, sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan perlu dilakukan lebih intensif kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan, bisa menggunakan kearifan lokal agar mudah dipahami masyarakat.

"Bapak Presiden menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif dengan menggunakan bahasa dan simbol-simbol lokal, agar lebih mudah ditangkap dan dipahami masyarakat," tukasnya.

Karena itu, lanjut Menko PMK, akademisi dari perguruan tinggi sampai tokoh agama perlu terlibat untuk melakukan sosialisasi protokol kesehatan, dengan mengadaptasi berbagai kearifan lokal masyarakat.

"Keterlibatan ilmuwan, terutama ilmuan sosial, antropologi, sosiologi, dan juga kependudukan, dan tentu saja perguruan tinggi diminta untuk terlibat. Termasuk tokoh-tokoh pemuka agama. Agar sosialisasi pesan-pesan tentang penanggulangan Covid-19 ini betul-betul bisa diterima oleh masyarakat," ungkapnya.

Dikemukakannya, Presiden juga menyoroti rendahnya kedisiplinan masyarakat, untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Karenanya, disamping sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan, Presiden memberikan arahan agar sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan untuk dipertegas.

Dasar hukum untuk hal itu akan dibahas lebih lanjut oleh Kementerian/Lembaga terkait. "Intinya sekarang Bapak Presiden melihat himbauan sosialisasi dipandang belum cukup tanpa ada sanksi yang tegas, terhadap pelanggaran terutama yang melanggar protokol kesehatan," jelasnya.

Menko PMK meminta masyarakat memahami arahan Presiden sebagai peringatan bahwa resiko Covid-19 menjangkiti masyarakat masih sangat tinggi, dan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan perlu terus ditingkatkan.

Editor : Gungde Ariwangsa SH