logo

Sidang Tanpa Keputusan, KCN Ingin PKPU Segera Selesaikan Perjanjian Perdamaian

Sidang Tanpa Keputusan, KCN Ingin PKPU Segera Selesaikan Perjanjian Perdamaian

Suasana sidang pengajuan proposal perdamaian oleh PT KCN terhadap enam kreditur termasuk KBN di pengadilan niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,Senin (14/7/2020). Suarakarya.Id/Yon P
13 Juli 2020 18:04 WIB
Penulis : Yon Parjiyono

SuaraKarya.id - JAKARTA: Sidang lanjutan terkait proposal perdamaian atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan PT Karya Citra Nusantara (KCN) terhadap 6 kreditur di pengadilan niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tak menghasilkan keputusan, Senin (13/7/2020).

Ketua Majelis Hakim Robert SH, MHum meminta kepada pengurus PKPU, Patra Zein agar segera menyelesaikan perjanjian perdamaian yang mengakomudasi kepentingan debitur dan kreditur, serta dilaporkan juga kepada hakim pengawas.

"Kita beri waktu 7 hari ke depan agar pengurus PKPU menyelesaikan perjanjian permohonan perdamaian. Segeralah dibahas secara detail dengan debitur, kreditur dan dilaporkan kepada hakim pengawas," ujar Robert.

Suasana sidang sempat tegang, karena hakim anggota Desbenneri Sinaga SH, MH dengan nada keras menekan pengurus PKPU Patra M Zein dikatakan sebagai pengurus yang tidak serius menjalankan tugasnya.

Sidang dimulai dengan suasana panas karena hakim anggota Desbenneri sempat berteriak-teriak melarang wartawan men gambil foto persidangan.

"Ini pertama dalam sejarah pengurus PKPU mengajukan proposal permohonan perdamaian tetapi tidak menyampaikan perjanjiannya. Mana mungkin kami mengambil keputusan," kata Desbenneri Sinaga.

Pengurus PKPU Patra M Zein berkali-kali ingin menjelaskan tentang proses proposal permohonan perdamaian PKPU oleh PT KCN, namun Ketua Majelis Hakim Robert menolaknya karena ia belum menerima perjanjian perdamaian dan fee yang diharapkan.

Sidang dihadiri Direktur KCN Widodo Setiadi dan sejumlah staf, serta belasan wartawan. Kuasa Hukum KCN Agus Trianto mengaku heran dengan pengurus PKPU Patar M Zein yang tidak menyiapkan draf perjanjian yang diminta Ketua Majelis Hakim Robert.

Agus menjelaskan, keberatan atas tagihan yang diajukan oleh KTU dan KBN sebagai pembayaran deviden, karena operator pelabuhan tersebut belum sekalipun berhasil menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk memutuskan pembagian dividen sejam 2015 hingga terakhir kali pada Februari 2020, KCN selalu menghadapi deadlock setiap kali mengundang kedua pemegang saham untuk melakukan RUPS.

''Bukan berarti deviden ini tidak dapat ditagih, atau haknya menjadi hilang sehingga negara menjadi rugi, itu persepsi yang kurang tepat, sebab deviden itu sampai kapanpun menjadi hak masing-masing pemegang saham,'' kata Agus.

Bila nanti RUPS berhasil dilaksanakan dan pemegang saham menyetujui pembagian dividen, maka pada saat itu, deviden akan dibagikan oleh KCN.

Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi dalam rapat perdamaian pada Senin (13/5/2020) sangat menyayangkan sikap KBN sebagai salah satu pemegang saham, KBN yang tidak pernah menyetor dan membantu permodalan untuk membangun pelabuhan Marunda, tetap menagih piutang meski RUPS belum terlaksana hingga saat ini.

''Sebagai pemegang saham, kami berharap KBN membantu kami menghadapi persoalan PKPU ini, karena hak dividen tersebut tetap akan dibayarkan bila sudah ada keputusan RUPS, KTU sebagai pemegang saham mayoritas saja menyetujui keberatan yang kami ajukan," kata Widodo.

KCN telah mengajukan keberatan atas tagihan bunga oleh kreditur Juniver Girsang sebesar $ 248.400 dan $ 6.000 oleh Brurtje Maramis sebagai pihak ketiga yang menerima hak tagih dari mantan kuasa hukum PT KCN tersebut karena tidak pernah diperjanjikan sebelumnya.

Sedangkan untuk tagihan pokok masing -masing sebesar $ 900.000 dan $ 100.000 diterima oleh KCN, sesuai dengan perjanjian. Atas tagihan KBN senilai Rp114,22 miliar, sebagai utang atas pembayaran dividen, ditolak oleh KCN karena operator pelabuhan Marunda ini, belum pernah berhasil melaksanakan RUPS.

Sedangkan tagihan susulan KBN senilai Rp 1,55 triliun yang diklaim atas potensi keuntungan bila perkara Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pemegang saham minoritas KCN ini menang, juga ditolak oleh KCN karena proses PK masih berjalan hingga saat ini, ditambah lagi, tagihan tersebut diajukan KBN pada 20 April 2020, atau setelah masa akhir pendaftaran tagihan pada 17 April 2020.

Tagihan yang diajukan oleh PT Karya Teknik Utama (KTU) sebesar Rp 233,62 miliar, sebagai utang atas pembayaran dividen, juga ditolak karena KCN belum pernah berhasil melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Namun KCN menerima sebagian tagihan yakni senilai $ 250.000 dan Rp 70,94 miliar KCN juga menolak sebagian tagihan yang diajukan oleh Yevgeni Lie Yesyurun Law Office atau senilai $ 1,2 juta atas tagihan success fee, karena proses hukum atas PK masih berjalan, sebelumnya biro hukum ini mengajukan total tagihan sebesar $ 3,65 juta.        

Editor : Gungde Ariwangsa SH