logo

Tiga Strategi Terkait Upaya Adaptasi Desa Di Era Pandemi Covid-19.

Tiga Strategi Terkait Upaya Adaptasi Desa Di Era Pandemi Covid-19.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. (foto, ist)
06 Juli 2020 23:51 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, saat menjadi pembicara kunci Webinar yang digelar Universitas Indonesia (UI) bertajuk "Resiliensi Masyarakat Desa dalam Pandemi Covid-19", dari Jakarta, Senin (6/7/2020) menyebutkan, ada tiga hal yang dilakukan Kementerian yang dipimpinnya terkait upaya resiliensi atau kemampuan adaptasi di era pandemi Covid-19.

Yakni pertama, aspek sosial yang ditekankan pada hidup gotong royong di desa dengan segala konsekuensi dari pembangunan yang dilakukan. "Berbagai kritik, saran dan pertimbangan termasuk kekhawatiran terhadap menurunnya sikap dan prilaku Gotong royong di desa terus kita antisipasi," tutur Gus Menteri, sapaan akran Mendes PDTT.

Agar, imbuhnya, nilai luhur yang luar biasa ini tidak terjadi penurunan yang tidak diinginkan. Itulah Kemendes PDTT, ujarnya, selalu menggunakan diksi gotong royong untuk penyelesaian dan penanganan berbagai permasalahan di desa dan pedesaan.

"Termasuk di dalamnya konteks Desa Lawan Covid-19, dimana Kemendes PDTT membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 dengan prinsip kerja gotong royong," ujarnya. Hal kedua, berkaitan kesehatan dengan berbagai kegiatan termasuk upaya penanganan dan pencegahan, meski pada level desa harus sesuai dengan skala kemampuan desa.

Desa hanya diberikan ruang penanganan Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang didefinisikan sederhana, siapapun mereka yang pulang dari rantau atau pulang dari daerah merah maka dimasukkan kategori ODP.

Lalu yang ketiga, ekonomi diklasifikasi menjadi dua. Pertama, terkait bantalan ekonomi di desa dan reborn terkait upaya percepatan pascapandemi Covid-19 yaitu dengan kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. BLT Dana Desa telah tersalurkan di 74.835 desa dari 74.953 desa yang berarti tidak seluruh desa memang terdampak secara ekonomi.

Ada 61 desa yang tidak salurkan BLT karena dilakukan pendataan dan dibawa Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) tidak ditemukan warga yang layak diberikan BLT Dana Desa Total ada 71.943 desa atau setara 96 persen dari desa yang salurkan BLT.

"Menarik lagi ialah penerima BLT Dana Desa sebanyak 31 persen atau 2.306.832 dari 7.689409 keluarga penerima manfaat (KPM) merupakan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)," tuturnya.

Terkait upaya reborn bidang ekonomi, langkah pertama yang dilakukan Kemendes PDTT ialah registrasi ulang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Telah didata 51 ribu BUMDes yang dikoordinir Kemendes PDTT.

Dari data itu, sekitar 38 ribu BUMDes lakukan aktivitas transaksi perdagangan. "Semua BUMDes itu selama pandemi Covid-19 mati suri. Maka, kita upayakan bangunkan kembali dengan berbagai ikhtiar," ujar Gus Menteri.

Saat ini, disebutkan, sedikitnya 17.571 BUMDes telah lakukan registrasi ulang. Ke depan, Kemendes PDTT akan lakukan pendampingan dengan merujuk pada tatanan hidup baru (New Normal) dengan digitalisasi BUMDes.

Editor : Gungde Ariwangsa SH