logo

Perkawinan Usia Anak "Bencana Nasional" Sekaligus Merampas HAM

Perkawinan Usia Anak

Kepala BKKBN dr Hasto Wardoyo, SP OG(K).(foto,ist)
02 Juli 2020 21:28 WIB
Penulis : Budi Seno P Santo

SuaraKarya.id - JAKARTA: “Sebetulnya perkawinan usia anak juga menjadi bagian dari bencana nasional. Karena, menggerogoti secara ekonomi, dan mengancam terjadinya kematian ibu, kematian bayi, serta stunting,” terang Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) dr Hasto Wardoyo Sp OG (K), saat membuka webinar “Pencegahan Perkawinan Anak” dalam rangka peluncuran Laporan SWOP 2020, dari Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Dikemukakannya, perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak, merupakan praktik yang melanggar hak-hak dasar anak. Anak yang menikah di bawah 18 tahun karena kondisi tertentu memiliki kerentanan lebih besar dalam mengakses pendidikan dan kesehatan.

Sehingga, berpotensi melanggengkan kemiskinan antargenerasi, serta memiliki potensi besar mengalami kekerasan. Perempuan yang menikah di usia anak juga memiliki risiko kematian lebih tinggi akibat komplikasi saat kehamilan dan melahirkan dibandingkan dengan perempuan dewasa, selain juga berpotensi pada kematian bayi.

“Praktik perkawinan anak merupakan pelanggaran hak-hak anak yang berdampak pada tumbuh kembang dan kehidupan anak di masa akan datang," tutur Hasto. Karena, lanjutnya, hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Sedangkan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati SE MSi di kesempatan yang sama menyatakan, perkawinan anak merupakan pelanggaraan hak anak.

Maka, berarti perkawinan anak juga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan data UNFPA, sebanyak 33.000 anak perempuan di bawah usia 18 tahun akan dipaksa menikah di seluruh dunia, yang biasanya dengan laki-laki yang jauh lebih tua.

Di Indonesia, satu dari sembilan anak perempuan berusia 20-24 tahun sudah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Saat ini, ada 1,2 juta kasus perkawinan anak yang menempatkan Indonesia di urutan ke-8 di dunia dari segi angka perkawinan anak secara global.

Kembali, Hasto menjelaskan. terdapat 5 hal yang menjadi dampak negatif ketika ada perkawinan anak. Pertama ialah, menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Kedua, pada usia anak belum siap melakukan proses reproduktif, karena mulut rahim masih ektropion menghadap keluar. Sehingga, batas antara luar mulut rahim dan dalam mulut rahim, yang apabila mengalami sexual intercourse atau hubungan seksual pada usia kurang dari 20 tahun, maka akan menjadi initial process of servical cancer.

Ketiga, hak-hak anak juga terampas untuk mengakses pendidikan dan kehidupannya. Keempat, ketika kawin pada usia anak mereka tidak punya kesempatan untuk menolak terjadinya kekerasan anak, karena tidak cukup kedewasaannya bila terjadi kekerasan di dalam rumah tangga.

Dan kelima, negara memang relatif dirugikan karena secara ekonomi perkawinan anak juga merugikan hampir 1,7 persen, pendapatan negara bisa hilang karena perkawinan pada usia anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengubah batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan, yaitu usia 19 tahun. Namun, pada kenyataannya seseorang tetap bisa menikah meski di bawah usia yang ditentukan jika mengantongi dispensasi kawin, yang dikeluarkan pengadilan agama setempat.

Dispensasi ini tidak ikut direvisi dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Disebutkan, orangtua dapat meminta dispensasi jika ada alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Dispensasi adalah kendala dalam menekan angka perkawinan anak. Sebuah studi mengungkapkan bahwa 98 persen orang tua menikahkan anaknya karena anak dianggap sudah berpacaran/ bertunangan. Sementara itu, 89 persen hakim mengatakan, pengabulan permohonan dilakukan untuk menanggapi kekhawatiran orang tua.

Kurangnya informasi terhadap kesehatan reproduksi dan seksual juga membuat posisi remaja semakin rentan. Remaja sering kali tidak mengetahui akibat dari melakukan hubungan seksual yang pada akhirnya menyebabkan kehamilan tidak diinginkan, serta mendorong praktik perkawinan anak.

Berbagai upaya pencegahan perkawinan anak telah dilakukan BKKBN. Salah satunya dengan mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe), untuk penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.

Melalui program itu, remaja diberi pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan. Agar mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan, berkarier dalam pekerjaan, serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.

Program GenRe menyasar sekolah, kampus, dan masyarakat melalui pendirian Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) dengan pemberdayaan teman sebaya (peer group) sebagai Pendidik Sebaya (peer educator) dan Konselor Sebaya (peer counselor). Selain itu, BKKBN melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) memberikan penguatan peran orangtua/keluarga, yang memiliki remaja dalam pengasuhan (parenting) kepada anak remajanya.

BKKBN juga sudah melakukan terobosan baru, untuk lebih hadir di kalangan remaja dan anak-anak, dengan melaunching web www.siapnikah.org bekerja sama dengan Rumah Perubahan. Aplikasi ini mendapat respons positif generasi muda yang ingin mengukur kesiapannya sebelum menuju gerbang pernikahan.

Website ini dikembangkan dalam konsep one stop solution yang menghadirkan berbagai konten yang relevan dengan kebutuhan generasi muda, dalam mempersiapkan pernikahan, termasuk mempersiapkan diri dalam pengasuhan anak.

“Harapan kami, website ini bisa menjadi rujukan bagi generasi muda untuk mempersiapkan diri sebelum masuk gerbang pernikahan," tutur Hasto.

Misi utamanya, imbuhnya, membangun keluarga berkualitas yang bercirikan tenteram, mandiri dan bahagia.

Editor : Gungde Ariwangsa SH